Centerindonesia JAKARTA –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Menurutnya, perkara tersebut tidak lagi dipandang sebatas persoalan penyadapan atau intersepsi elektronik, melainkan telah mengarah pada dugaan tindak pidana yang lebih serius.
"Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, pada tahap awal penanganan perkara, dugaan pelanggaran yang dikenakan berkaitan dengan pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Namun, untuk menetapkan adanya tindak pidana makar, diperlukan alat bukti yang cukup.
Ia juga menegaskan bahwa penyadapan tersebut menyasar Presiden Republik Indonesia, bukan masyarakat biasa. Karena itu, menurut Yusril, persoalan ini tidak bisa diperlakukan sebagai kasus penyadapan biasa.
PERLU PENGUSUTAN MENYELURUH
Pernyataan Yusril tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan kepala negara dan perlindungan komunikasi kenegaraan.
Pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan, bagaimana cara penyadapan dilakukan, serta apa tujuan dan motif di balik tindakan tersebut.
Selain itu, proses hukum harus tetap mengedepankan pembuktian, transparansi, dan asas praduga tak bersalah agar seluruh pihak yang terkait memperoleh kepastian hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan sistem komunikasi dan informasi negara dari berbagai bentuk ancaman.
***