M C I

Selasa, November 17, 2026

Evaluasi APBD Oktober 2026: Realisasi Fisik Siak Capai 74,42 Persen, Bupati Tekankan Transparansi Anggaran kepada Publik






Centerindonesia  -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk capaian fisik dan keuangan per Oktober Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, pada Senin (16/11/2026).


Bupati Siak, Afni Zulkifli  didampingi Wakil Bupati Siak, Syamsurizal bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)  Heriyanto dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Arif Hamidi dan segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat se-Kabupaten Siak.


Berdasarkan laporan evaluasi hingga akhir Oktober 2026, serapan anggaran Pemkab Siak mencatatkan progres positif dengan realisasi fisik sebesar 74,42 persen dan realisasi keuangan mencapai 62,10 persen.


Dalam arahannya, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa forum evaluasi ini merupakan ruang untuk mencari solusi konkret atas berbagai hambatan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, setiap kebijakan alokasi anggaran harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung kelancaran roda perekonomian daerah maupun global.


Selain percepatan pembangunan, Bupati Afni juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran daerah.


"Setiap OPD wajib menyampaikan pembaruan (update) pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif, baik melalui kanal pemberitaan resmi pemerintah maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kondisi terkini keuangan Pemerintah Kabupaten Siak," tegas Afni.


Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta seluruh OPD terkait untuk menyelaraskan antara serapan keuangan dan progres fisik di lapangan agar tetap seimbang. Ia menekankan agar program yang telah diajukan segera direalisasikan secara maksimal di sisa tahun anggaran berjalan.


"Jika ditemukan kendala atau persoalan teknis di lapangan dalam progres pelaksanaannya, segera laporkan dan carikan solusinya agar target dapat dimaksimalkan," ujar Syamsurizal.


Lebih lanjut, Syamsurizal juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik Pemkab Siak yang tersebar di setiap kecamatan. Langkah optimalisasi aset daerah ini dinilai strategis guna mendukung efektivitas program sekaligus mewujudkan efisiensi dan penghematan anggaran daerah.

(Ds)

Siak Perbarui Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Wabup Syamsurizal Targetkan Jadi Percontohan di Riau





Centerindonesia – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui pembaharuan kebijakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendorong Kabupaten Siak sebagai daerah percontohan dalam pengurangan plastik dan pengelolaan sampah di Provinsi Riau.


Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pembaharuan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak”, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).


Syamsurizal mengatakan, rancangan pembaharuan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah daerah  melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.


Melalui rancangan pembaharuan tersebut, cakupan pengaturan diharapkan tidak lagi terbatas pada kantong plastik, tetapi diperluas terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, termasuk sedotan dan produk plastik lainnya.


Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga.


“Persoalan persampahan ini harus kita mulai dari rumah tangga. Di sinilah peran PKK untuk bergerak bersama, didukung camat, penghulu, dan seluruh unsur yang ada di kampung,” ujarnya.


Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor penggerak edukasi masyarakat, bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kelurahan, serta seluruh perangkat daerah (PD).


Syamsurizal menegaskan, gerakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, kecamatan hingga kabupaten. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya disampaikan melalui sosialisasi, tetapi harus dimulai dengan contoh nyata yang dapat diikuti masyarakat luas.


“Kalau belum bisa dilakukan di seluruh kampung dan sekolah, kita mulai dari beberapa tempat terlebih dahulu. Harus ada contoh yang bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tidak dimulai, hanya menjadi pembicaraan dan tidak akan berhasil,” tegasnya.


Ia juga mendorong agar sampah yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dibuang atau dibakar, tetapi dapat dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, upaya pengurangan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Amin Soimin menjelaskan, rancangan pembaharuan kebijakan ini merupakan bagian dari proses kolaborasi yang telah dibangun bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau sejak akhir 2025.


Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengkaji kebijakan yang sudah ada, menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019, serta mendorong pendampingan dalam penerapannya.


Menurut Amin, pembaharuan regulasi diperlukan agar kebijakan pengurangan plastik dapat menjawab persoalan persampahan yang semakin kompleks. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga memerlukan penanganan khusus dan pengelolaan yang lebih terarah.


Ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran daerah dalam mendukung program pengelolaan lingkungan. Karena itu, kolaborasi dengan WALHI Riau dan berbagai pihak lainnya diharapkan dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendukung program dan pendampingan hingga 2027.


Amin berharap forum diskusi ini dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang memperkuat substansi rancangan pembaharuan kebijakan sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaannya di lapangan.


Wakil Bupati Syamsurizal turut menyampaikan apresiasi kepada WALHI Riau dan seluruh pihak yang telah mendukung inisiatif tersebut. Ia berharap Kabupaten Siak dapat menjadi daerah perintis dalam pembaharuan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Provinsi Riau.


Ia juga mengajak perusahaan dan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam gerakan pengurangan plastik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh keseriusan semua pihak dalam menerapkannya, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga perubahan kebiasaan sehari-hari.


“Kita berharap setelah diskusi ini ada tindak lanjut. Setiap PD, kecamatan, dan kampung harus mulai bergerak bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilaksanakan,” harapnya.


Melalui pembaharuan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap terbangun gerakan pengurangan plastik sekali pakai yang dimulai dari rumah tangga, diperkuat melalui lingkungan pendidikan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.

(Ds)

Sekda Siak Minta Perangkat Daerah Prioritaskan Penyelesaian Tunda Bayar dan Disiplin ASN





Centerindonesia – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar, minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritaskan penyelesaian kewajiban Tunda Bayar tahun 2024 dan 2025, serta meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).


Arahan tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pagi bersama Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Selasa (17/11/2026).


Dalam amanatnya, Mahadar menegaskan bahwa peringatan setiap tanggal 17 bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum untuk mengevaluasi tanggungjawab dan pengabdian ASN kepada  negara dan masyarakat.


Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ia meminta seluruh OPD cermat mengelola keuangan dengan memprioritaskan program mendesak dan selektif terhadap belanja modal.


"Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuat program baru, sementara kewajiban yang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah belum kita selesaikan," tegas Mahadar.


Ia juga menjelaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan bertanggungjawab.


Selain efisiensi anggaran, Mahadar menyoroti etos kerja pegawai. Ia meminta ASN bekerja tanpa menunggu perintah, pengawasan, maupun teguran, serta meminta para Kepala OPD menjadi teladan bagi jajarannya.


Terkait kesejahteraan pegawai, Mahadar menyampaikan bahwa Bupati Siak terus memperjuangkan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tentu di sesuai kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku.


Ia mengingatkan agar upaya tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja.


"Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika kita berharap kesejahteraan diperhatikan, maka tunjukkan pula kinerja, disiplin, loyalitas terhadap tugas, dan tanggungjawab yang lebih baik," ujarnya.


Di akhir arahannya, Mahadar meminta seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, serta menerjemahkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati menjadi program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Siak.



(Humas /Siak )

KETUA UMUM APJI ANGKAT BICARA! Pemdes Cibuntu Diduga Abaikan Surat Klarifikasi Media, Transparansi Penunjukan Kaur dan Staf Desa Dipertanyakan

 





Centerindonedia KABUPATEN BEKASI, || Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), Dani Silalahi, angkat bicara menyikapi pemberitaan terkait Pemerintah Desa (Pemdes) Cibuntu yang diduga mengabaikan surat klarifikasi dari media mengenai mekanisme penunjukan Kepala Urusan (Kaur) dan staf desa.


Persoalan tersebut menjadi perhatian karena keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Surat klarifikasi yang dilayangkan media semestinya menjadi ruang komunikasi untuk memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah desa atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.


Namun, apabila surat tersebut benar tidak mendapatkan tanggapan, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa.

Dani Silalahi menilai, setiap pemerintah desa harus terbuka terhadap pertanyaan, kritik, maupun kontrol sosial yang dilakukan insan pers selama dijalankan sesuai ketentuan dan kode etik jurnalistik.


Menurutnya, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.


PENUNJUKAN PERANGKAT DESA HARUS TRANSPARAN


Persoalan mekanisme penunjukan Kaur dan staf desa juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka maupun dugaan adanya proses yang tidak sesuai ketentuan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan, apa dasar hukumnya, serta apakah seluruh persyaratan dan prosedur yang berlaku telah dipenuhi.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.


APJI DORONG KLARIFIKASI TERBUKA


APJI mendorong Pemdes Cibuntu agar memberikan jawaban resmi atas pertanyaan yang telah disampaikan media. Klarifikasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.


APJI juga mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus dihormati, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Pemdes Cibuntu terkait substansi surat klarifikasi dan mekanisme penunjukan Kaur serta staf desa masih perlu diperoleh.


Publik Menunggu Jawaban!

Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan penjelasan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, pemerintahan desa bukan milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan penyelenggara pemerintahan yang mengemban amanah masyarakat.


DPP APJI

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Lepas 450 Prajurit Yonif 132/BS, Siap Amankan Wilayah Puncak Jaya Papua










Centerindonesia DUMAI – Sebanyak 450 prajurit Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti (Yonif 132/BS) mengikuti apel pengantaran Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG kewilayahan di Dermaga C Pelindo, Jalan Datuk Laksamana, Kota Dumai, Selasa (17/11/2026). Satgas tersebut dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.


Apel dipimpin Inspektur Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutrisno, yang bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dumai H. Sugiyarto, S.E., unsur TNI-Polri, instansi pemerintah, serta pejabat terkait lainnya.


Dalam amanat Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang dibacakan Inspektur Upacara, seluruh prajurit mendapat apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan rangkaian latihan. Para personel selanjutnya akan menjalani tahapan pemantapan kemampuan di Pusdik Kopassus Batujajar sebelum melaksanakan tugas operasi.


Pangdam menekankan bahwa keberhasilan tugas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tempur, tetapi juga kedisiplinan, profesionalisme, dan kemampuan membangun hubungan baik dengan masyarakat.


Seluruh prajurit diminta mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat istiadat setempat, menjaga kekompakan, serta mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas.


Sebanyak 450 personel Satgas Yonif 132/BS diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KRI Bung Youtefa-522 yang dikomandani Letkol Laut (P) Rendra Hariwibowo.


Penugasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan NKRI, memelihara stabilitas keamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah penugasan.


Kodam XIX/Tuanku Tambusai berharap seluruh prajurit dapat menjalankan amanah negara dengan baik dan kembali ke satuan dalam keadaan aman serta lengkap.


(Pendam19)

Minggu, November 15, 2026

*Subuh Keliling di Masjid Darul Ihsan, Kapolres Pelalawan Ajak Jemaah Jaga Anak, Waspada Curanmor dan Tolak Hoaks*

 




Centerindonesia PELALAWAN – Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur A, S.Sos., S.I.K., M.H. melaksanakan kegiatan Subuh Keliling bersama masyarakat (Suling) Implementasi Program Quick Wins Kapolri No. 1 Ruang Publik Aman, pada Sabtu (14/11/2026)


Kegiatan berlangsung di Masjid Darul Ihsan, Perumahan BLP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci.


Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur A, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Zulhendra, S.H., M.M., serta dihadiri sekitar 30 orang jemaah Masjid Darul Ihsan Perumahan BLP.


Turut hadir Kabag SDM Polres Pelalawan Kompol Handoko Sujaryanto, S.H., M.H., Kasat Binmas Polres Pelalawan AKP Edi Haryanto, S.H., M.H., Kanit IV Sat Intelkam Polres Pelalawan Iptu Azuardi, S.H., Panit 1 Opnal Polsek Pangkalan Kerinci Ipda Donni, S.H., personel Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Kerinci, Ketua DKM Masjid Darul Ihsan, serta Imam Masjid Darul Ihsan Ustadz Abdullah.


Dalam sambutannya, Kapolres Pelalawan mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan bergabung bersama jemaah Sholat Subuh di Masjid Darul Ihsan, sebagai bentuk kehadiran Polri yang selalu membersamai dan berada di tengah-tengah masyarakat serta memberi rasa aman di ruang publik.


Kapolres mengajak para orang tua untuk menjaga anak-anaknya, karena kenakalan remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan di Pelalawan, banyak anak SMP dan SMA yang terlibat balap liar setelah Sholat Isya, tawuran, dan yang paling berbahaya adalah narkoba.


“Tolong jaga HP anak kita. Awasi pergaulannya. Jangan sampai anak kita yang kita harapkan menjadi Hafiz Qur’an, malah terjerumus menjadi pelaku kejahatan. Ingat, Polisi tidak bisa menjaga anak Bapak/Ibu 24 jam. Kuncinya ada di keluarga,” ujar Kapolres


Kapolres juga mengingatkan agar masyarakat waspada aksi curanmor, karena wilayah Polres Pelalawan khususnya Kecamatan Pangkalan Kerinci masih marak curanmor, dengan modus mengincar motor yang diparkir di teras rumah atau masjid atau motor yang kuncinya masih menempel.


“Gunakan kunci ganda, jangan tinggalkan motor dengan kunci masih menempel, meskipun hanya sebentar untuk ke warung atau ke masjid. Dan jika meninggalkan rumah pastikan pintu dan jendela terkunci,” tegas Kapolres.


Kapolres meminta apabila ada permasalahan atau ada warga yang mencurigakan, ada yang diduga mencuri, jangan main hakim sendiri, segera hubungi Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau Ketua RT, atau langsung hubungi Call Center Polri 110, serta jangan mudah menyebar berita yang belum jelas kebenarannya di grup WhatsApp, tabayyun dulu dan cek dulu kebenarannya.


Kapolres menutup sambutannya dengan mengajak menjadikan masjid sebagai benteng moral dan benteng keamanan lingkungan, karena Polisi adalah sahabat umat dan sahabat jemaah, serta pintu Polres Pelalawan terbuka 24 jam untuk masyarakat yang ada keluhan dan pertanyaan jemaah terkait kamtibmas.

(Ds)

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Pastikan Kesiapan Yonif 132/BS Hadapi Penugasan Operasi RI-PNG





Centerindonedia Kampar – Kodam XIX/Tuanku Tambusai memastikan kesiapan prajurit Yonif 132/BS dalam menghadapi penugasan RI-PNG melalui pemeriksaan kesiapan operasi yang dipimpin Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., di Markas Komando (Mako) Yonif 132/BS, 15 November 2026.


Pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh personel dan materiil dalam kondisi siap sebelum diberangkatkan ke daerah operasi. Kasdam bersama jajaran pejabat utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai meninjau langsung kesiapan prajurit, perlengkapan, serta berbagai aspek pendukung pelaksanaan tugas.


Kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten Kasdam, pejabat utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Rahim Cahyadi, S.Hub.Int., Danyonif 132/BS Letkol Inf Hendri Sihombing, S.Hub.Int., M.Tr.Mil., serta Danyon TP 898/PC Letkol Inf Erica Dali Fernando, S.I.P., M.M.


Usai melaksanakan pengecekan lapangan, Kasdam menyampaikan amanat Pangdam XIX/Tuanku Tambusai kepada seluruh prajurit. Dalam amanatnya, Pangdam memberikan apresiasi atas semangat dan jiwa korsa personel Yonif 132/BS.


"Saya bangga kepada kalian semua. Pertahankan selalu semangat dan jiwa korsa," demikian pesan Pangdam yang dibacakan Kasdam.


Pangdam juga menegaskan bahwa penugasan merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi setiap prajurit. Karena itu, seluruh personel harus memahami tugas pokok, menjaga kesiapan fisik dan mental, menguasai karakteristik daerah operasi, serta menjunjung tinggi disiplin, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).


Selain itu, prajurit diminta membangun hubungan baik dengan masyarakat, menjaga solidaritas, serta mampu mengendalikan diri selama menjalankan tugas.


Pemeriksaan ini menjadi bagian dari verifikasi akhir untuk memastikan kesiapan personel dan materiil, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Yonif 132/BS mampu melaksanakan penugasan secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.


Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan tertib.


(pendam19)

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done