Green Policing, Polsek Singingi Hilir Ajak Warga Desa Petai Tanam Pohon dan Peduli Lingkungan

Green Policing, Polsek Singingi Hilir Ajak Warga Desa Petai Tanam Pohon dan Peduli Lingkungan

Redaksi       Comment   

Centerindonesia,– Polsek Singingi Hilir Polres Kuantan Singingi (Kuansing) terus mendukung Program Green Policing Kapolda Riau melalui kegiatan Gerakan Cinta Lingkungan dan Peduli Hutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyambangi masyarakat sekaligus melakukan penanaman bibit pohon di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Desa Petai tersebut diikuti Kapolsek Singingi Hilir IPTU Alferdo Krisnata Kaban, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Petai AIPDA Kustian, Babinsa Petai PRAKA Roma Irama, serta masyarakat Desa Petai.

Dalam kegiatan tersebut, Polsek Singingi Hilir bersama masyarakat melakukan penanaman sebanyak lima bibit pohon kemiri. Penanaman dilakukan secara simbolis dan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon di lokasi yang telah ditentukan di wilayah Desa Petai.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Singingi Hilir IPTU Alferdo Krisnata Kaban, S.H., mengatakan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan dan hutan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan hutan. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar IPTU Alferdo.

Menurutnya, kegiatan penanaman pohon juga menjadi sarana untuk mempererat kemitraan antara Polri, TNI dan masyarakat. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif.

“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Kami berharap bibit yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di masa mendatang,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, mencegah kerusakan lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Polsek Singingi Hilir mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak hutan, serta berperan aktif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Singingi Hilir.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)

Jumat Curhat Polsek Kuantan Mudik, Warga Diajak Bersama Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla

Jumat Curhat Polsek Kuantan Mudik, Warga Diajak Bersama Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla

Redaksi       Comment   

Centerindonesia,– Polsek Kuantan Mudik Polres Kuantan Singingi (Kuansing) kembali memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Curhat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Seberang Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan dihadiri personel Polsek Kuantan Mudik, yakni Aiptu Petra Maisal, Aipda Novriyendi, Aipda Desrial, serta masyarakat Desa Seberang Pantai.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kuantan Mudik AKP Anra Nosa, S.H., M.H., mengatakan bahwa Jumat Curhat merupakan sarana untuk membangun komunikasi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan Jumat Curhat ini, kami ingin mendengar langsung masukan dan kondisi yang dirasakan masyarakat. Kami juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” ujar AKP Anra Nosa.

Dalam kesempatan tersebut, personel Polsek Kuantan Mudik mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya gangguan keamanan maupun kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Apabila terjadi kebakaran lahan, masyarakat diminta segera menginformasikan kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan bersama guna mencegah api meluas.

AKP Anra Nosa menegaskan, menjaga Kamtibmas dan mencegah kebakaran lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan lingkungan akan lebih mudah terjaga apabila polisi dan masyarakat saling berkomunikasi serta bekerja sama. Mari kita jaga lingkungan kita bersama dan segera sampaikan kepada petugas jika menemukan permasalahan,” tuturnya.

Masyarakat Desa Seberang Pantai menyambut baik pelaksanaan Jumat Curhat tersebut. Masyarakat menyampaikan apresiasi atas kehadiran personel kepolisian yang secara langsung hadir untuk berdialog dan memberikan imbauan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Kuantan Mudik berharap komunikasi antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga berbagai potensi gangguan Kamtibmas maupun kebakaran lahan dapat dicegah sejak dini.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)

Jelang Pacu Jalur Nasional, Kapolres Kuansing Matangkan Pengamanan di Tepian Narosa

Jelang Pacu Jalur Nasional, Kapolres Kuansing Matangkan Pengamanan di Tepian Narosa

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia,– Menjelang pelaksanaan Pacu Jalur Event Nasional 2026 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Polres Kuantan Singingi (Kuansing) mematangkan persiapan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat internal yang dipimpin langsung Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., di Ruang Rupattama Polres Kuansing, Jumat (14/8/2026).

Rapat diikuti para Kabag, Kasat dan Kasi Polres Kuansing serta Kapolsek Kuantan Tengah AKP Linter Sihaloho, S.H., M.H. Sejumlah hal strategis dibahas, mulai dari kesiapan personel, pengamanan lokasi, hingga dukungan terhadap personel BKO Polda Riau dan Polres jajaran.

Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana mengatakan, rapat tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh jajaran siap menghadapi pelaksanaan Pacu Jalur Event Nasional yang menjadi salah satu agenda besar di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Tujuan rapat ini adalah mempersiapkan seluruh jajaran dalam menyambut Event Pacu Jalur Tepian Narosa. Kita harus memastikan setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan aman dan lancar,” ujar AKBP Hidayat Perdana.

Kapolres juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpersonel maupun satuan. Setiap kendala yang ditemukan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat segera dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi.

“Terus tingkatkan komunikasi dan koordinasi. Kalau ada kendala, segera disampaikan dan kita cari solusinya bersama,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Kabag Ops Polres Kuansing memaparkan pembagian lokasi penginapan bagi personel BKO Polda Riau dan Polres jajaran. Turut dibahas penunjukan penanggung jawab masing-masing penginapan serta seksi transportasi dan konsumsi untuk mendukung kebutuhan personel selama bertugas.

Sementara itu, Kapolsek Kuantan Tengah memaparkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan Pacu Jalur. Di antaranya penempatan lapak pedagang, pelaksanaan patroli gabungan pada malam hari, serta kesiapan pelayanan dan penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Kuansing meminta seluruh personel mengedepankan sikap profesional, humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pengamanan bukan hanya soal menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang menyaksikan Pacu Jalur. Laksanakan tugas dengan humanis dan tetap mengutamakan keselamatan,” pungkas Kapolres.

Pacu Jalur Event Nasional 2026 di Tepian Narosa dijadwalkan berlangsung pada 19–23 Agustus 2026. Polres Kuansing bersama seluruh unsur terkait terus mematangkan kesiapan pengamanan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat serta seluruh pengunjung yang hadir.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)

Anggaran Terbatas, PKK Siak Diminta Tetap Bergerak lewat Kolaborasi

Anggaran Terbatas, PKK Siak Diminta Tetap Bergerak lewat Kolaborasi

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia SIAK — Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah, menyampaikan keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak boleh membuat program pemberdayaan masyarakat terhenti. 

Ia minta kader PKK di kecamatan, kelurahan, dan kampung mencari sumber daya alternatif melalui inovasi dan kolaborasi, salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam).

Pesan itu disampaikan Siti Sarifah saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung se-Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako, Rabu (12/8/2026).

Menurut Siti, keterbatasan anggaran memang memengaruhi pelaksanaan sejumlah program PKK. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi kader untuk berhenti menjalankan kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Meski tak ada anggaran, cobalah membuat inovasi melalui kolaborasi, misalnya dengan Bumkam," kata Siti Sarifah.

Siti menilai Bumkam memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam menjalankan program pemberdayaan. Kolaborasi itu, kata dia, tidak hanya menjaga keberlanjutan kegiatan PKK, tetapi juga dapat melahirkan aktivitas produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat kampung.

Karena itu, kader PKK diminta tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Mereka didorong memetakan potensi di wilayah masing-masing dan mengembangkannya melalui gotong royong serta kerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang penting ada kemauan untuk bergerak. Manfaatkan potensi yang ada dan bangun kolaborasi. PKK harus tetap hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Gerakan Tanam Labu Madu

Semangat pemberdayaan itu juga mulai diwujudkan melalui Gerakan Tanam Labu Madu. Dalam kegiatan tersebut, Siti menyerahkan bibit labu madu kepada ketua TP PKK kecamatan sebagai langkah awal pengembangan gerakan.

Program ini diharapkan menjadi contoh bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari potensi sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar. Lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi keluarga.

Bagi Siti, Monev bukan sekadar kegiatan untuk menilai program yang telah berjalan. Evaluasi tersebut harus menjadi ruang untuk menemukan kekurangan, memperbaiki kegiatan, dan melahirkan inovasi baru.

Ia berharap kader PKK di seluruh Kabupaten Siak tetap menjaga semangat gotong royong dan kreativitas sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Intinya, bagi PKK Siak, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti bergerak. Inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi cara agar pemberdayaan masyarakat tetap berjalan.

(Dep/Yo/MC Siak)

Sekda Siak Mahadar Ingatkan Sektor Perhotelan dan Event Perkuat Manajemen Risiko

Sekda Siak Mahadar Ingatkan Sektor Perhotelan dan Event Perkuat Manajemen Risiko

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Pekanbaru – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Riau resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Riau serta PT BTN Pekanbaru.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang digelar di Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Selasa (11/8/2026).

Agenda ini dihadiri oleh para pengelola objek wisata, pelaku usaha perhotelan, serta perwakilan pemerintah daerah dan OPD terkait guna menyelaraskan persepsi standar keamanan demi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Riau.

Dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, menyampaikan imbauan khusus kepada masyarakat dan penyelenggara acara (EO) yang berencana menggelar kegiatan di dalam ruangan hotel maupun di ruang terbuka.

"Penyelenggaraan acara ke depan tidak bisa sembarangan lagi. Selain wajib mempersiapkan sarana dan prasarana secara matang, pihak panitia atau EO kini diwajibkan melapor dan mengantongi izin resmi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau," tegas Mahadar.

Melalui kemitraan yang solid antara PHRI, Kepolisian, sektor perbankan, dan pemerintah daerah, Provinsi Riau berkomitmen menciptakan iklim industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang aman, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya, Ketua BPD PHRI Riau, Ir. Nofrizal, M.M., menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko dan sistem pengamanan di lingkungan hotel serta lokasi acara merupakan hal yang mutlak dilakukan.

"Kami pastikan ini penting untuk mencegah potensi gangguan, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke Riau," ujar Nofrizal.

Nofrizal menambahkan, sinergi ini diharapkan mampu menggenjot angka kunjungan wisata, mempermudah aktivitas kepariwisataan, serta menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya bagi industri perhotelan dan kuliner melalui berbagai penyelenggaraan event.

Di sisi lain, regulasi pelaksanaan kegiatan ke depan akan diperketat demi memastikan aspek keselamatan publik. 

Doli_wtr/MC-Siak

Bupati Siak Minta Kepastian TKD, Khawatir Perencanaan Anggaran Melenceng

Bupati Siak Minta Kepastian TKD, Khawatir Perencanaan Anggaran Melenceng

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Bupati Siak Afni Zulkifli meminta masukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau terkait kondisi fiskal daerah yang terbatas dan belum pastinya waktu serta besaran Transfer ke Daerah (TKD).

Karena, menurut Afni Kanwil DJPb merupakan representasi atau perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang tentu mengetahui kendala dan persoalan yang dialami pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi jembatan penghubung ke Pemerintah Pusat.

Permintaan itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto. Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Siak, perkembangan TKD, serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tengah tekanan fiskal.

Afni menyebut situasi tersebut sebagai "psikologis fiskal” Siak. Menurut dia, ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah harus berulang kali menyesuaikan perencanaan anggaran.

“Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” ujar Afni,  Rabu (12/8/2026). 

Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar dan membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah tetap dituntut menjaga pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.

Afni berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang bisa dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan fiskal.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah. Data tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

“Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya, dan bisa dikoordinasikan bersama kami, kita bisa memberikan data yang detail,” ujarnya.

Menurutnya, data yang lengkap dan terukur akan menjadi dasar untuk melihat kondisi serta kebutuhan fiskal Siak secara lebih utuh, sekaligus menentukan langkah melalui mekanisme yang tersedia.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb juga memaparkan kajian makro fiskal Kabupaten Siak yang mencakup perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kondisi fiskal daerah, serta perkembangan penyaluran TKD.

Pertemuan kemudian ditutup dalam suasana hangat. Afni mengajak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto dan rombongan mengunjungi kawasan Istana Siak Sri Indrapura untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Melayu Siak.

Kondisi fiskal Siak sendiri sebelumnya juga menjadi perhatian Pemkab. Pada akhir 2025, Afni telah menekankan disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.

(Rahma/MC Siak)

Bupati Afni Dorong Nilai Bab Al Qawa’id Dihidupkan, Tak Berhenti sebagai Artefak Museum.

Bupati Afni Dorong Nilai Bab Al Qawa’id Dihidupkan, Tak Berhenti sebagai Artefak Museum.

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan nilai-nilai dalam Kitab Bab Al Qawa’id tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah atau artefak museum, tetapi perlu dihidupkan kembali sebagai sumber inspirasi dalam membangun tata kelola pemerintahan, memperkuat keadilan, serta melindungi hak masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Afni saat memberikan kata sambutan pada Seminar Internasional Budaya Melayu Pesisir Selat Melaka, Bab Al Qawa’id dan Kesultanan Islam Nusantara yang diikuti akademisi, tokoh adat, narasumber dari Indonesia dan Malaysia, serta ratusan mahasiswa, di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Rabu (12/8/2026). 

Bab Al Qawa’id merupakan naskah hukum Kesultanan Siak yang memuat berbagai aturan mengenai pemerintahan, peradilan, perdagangan, hingga kehidupan masyarakat. Naskah tersebut disusun sejak akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dan dihidupkan pada masa Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin.

“Bab Al Qawa’id tidak boleh berhenti hanya sebagai artefak museum atau bahan kajian semata. Kita harus mengambil ruh dan nilai dari kitab ini, kemudian melihat seperti apa relevansinya untuk kita yang hidup hari ini,” kata Afni.

Afni menceritakan, Bab Al Qawa’id berarti “Pintu Segala Pegangan”, yang menjadi pedoman untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan tata pemerintahan, sekaligus memuat nilai moral bagi penguasa dan masyarakat. 

Keberadaan naskah tersebut, menurut Afni, menjadi bukti bahwa Kesultanan Siak telah memiliki tradisi hukum bertulis jauh sebelum konsep maritime governance maupun hukum internasional modern berkembang..

“Bangsa Melayu bukanlah bangsa yang hanya sekadar mengikuti arus sejarah. Kalau bahasa sekarang, Kerajaan Siak Sri Indrapura itu bukan follower (pengikut), tetapi trendsetter (pencetus atau pelopor),” ujarnya.

Menurut Afni, ada tiga gagasan besar dalam Bab Al Qawa’id yang masih relevan: keterbukaan terhadap masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang, pembagian pemerintahan ke dalam 10 wilayah sebagai bentuk desentralisasi, serta integritas kepemimpinan melalui aturan dan sanksi bagi pejabat kerajaan.

Bab Al Qawa’id juga mengatur perdagangan dan investasi, termasuk jual beli, kontrak dagang serta kebun dan dusun. Menurut Afni, keterbukaan ekonomi sejak masa Kesultanan Siak tetap disertai perlindungan terhadap hak masyarakat dan tanah adat.“Boleh investasi di Kerajaan Siak, tetapi jangan mengambil hak-hak rakyat Siak,” lanjut Afni.

Nilai tersebut ingin dikaitkan Afni dengan persoalan masyarakat saat ini. Ia menawarkan tiga langkah, yakni mempertemukan lembaga adat dari 10 wilayah eks-Kerajaan Siak, mendorong restorative justice berbasis adat, serta menjadikan nilai integritas Bab Al Qawa’id sebagai inspirasi membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.

Menurut Afni, upaya tersebut bukan untuk menggantikan atau mempertentangkan Bab Al Qawa’id dengan hukum nasional. Nilai yang masih relevan dapat dipelajari dan diselaraskan dengan UUD 1945 serta ketentuan hukum yang berlaku. “Kita ingin mengambil ruh dan nilai dari kitab ini, kemudian melihat relevansinya untuk kita hari ini,” jelasnya.

 Afni berharap kajian tersebut terus berkembang melalui penelitian dan kolaborasi Indonesia-Malaysia.

Ia menyebut Siak bukan sekadar destinasi wisata, tetapi laboratorium hidup dan pusat riset peradaban Melayu Nusantara.

Seminar internasional tersebut turut membahas Bab Al Qawa’id dari berbagai sudut, mulai dari struktur pemerintahan dan peradilan Kesultanan Siak, kewenangan perangkat agama, hubungan hukum Islam dan adat Melayu, hingga budaya masyarakat pesisir Selat Melaka.

(Rahma/MC Siak)