DUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, LAPAS BANGKINANG OPTIMALKAN BUDIDAYA IKAN LELE

DUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, LAPAS BANGKINANG OPTIMALKAN BUDIDAYA IKAN LELE

Redaksi       Comment   

Centerindonesia — Senin, 2 November 2026 — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bangkinang terus mengembangkan budidaya ikan lele sebagai bagian dari pembinaan kemandirian Warga Binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui sektor perikanan, program ini menghadirkan ruang pembelajaran produktif yang memberikan manfaat bagi pembinaan dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Inisiatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya penguatan kemandirian pangan melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan.

Di bawah kepemimpinan Kalapas Alexander Lisman Putra, budidaya ikan lele terus dioptimalkan sebagai sarana pembelajaran dan praktik langsung bagi Warga Binaan. Prosesnya mencakup pemberian pakan, pemeliharaan ikan, pemantauan kondisi kolam, hingga perawatan selama masa pertumbuhan. Setiap tahapan menjadi kesempatan untuk menambah wawasan sekaligus mengasah kemampuan praktis di bidang perikanan.

Selain meningkatkan kecakapan teknis, keterlibatan dalam budidaya ikan lele turut menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih produktif.

Dari sisi pemanfaatan, hasil panen direncanakan untuk mendukung kebutuhan pangan di dapur Lapas. Apabila produksi melebihi kebutuhan internal, hasil budidaya berpotensi dipasarkan kepada masyarakat maupun pengepul ikan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis tambahan.

Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa pengembangan pembinaan kemandirian melalui sektor perikanan merupakan salah satu upaya untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat. Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan potensi diri, berkarya, serta berkontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui budidaya ikan lele, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus menghadirkan pembinaan yang produktif dan berdaya guna. Dari kegiatan ini, keterampilan terus dikembangkan, kemandirian diperkuat, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional turut diwujudkan.

(Ds)

Kapolri Suyudi Ario Seto Diangkat sebagai Warga Kehormatan Korpasgat TNI AU, Perkuat Sinergi TNI-Polri

Kapolri Suyudi Ario Seto Diangkat sebagai Warga Kehormatan Korpasgat TNI AU, Perkuat Sinergi TNI-Polri

Redaksi       Comment   

Centerindonesia, 26 OKTOBER 2026

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto mendapat kehormatan dengan pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara. Momen tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi dan soliditas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam dokumentasi yang beredar, Kapolri Suyudi Ario Seto terlihat mengenakan seragam bercorak militer dan memegang sebuah piagam berbingkai bersama sejumlah personel TNI. Suasana tersebut menggambarkan momentum penghormatan institusional yang sarat makna bagi hubungan kedua lembaga dalam menjaga keamanan, pertahanan, serta stabilitas nasional.

Penghormatan sebagai warga kehormatan bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kerja sama antarlembaga memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. TNI dan Polri memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling memperkuat melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan.

Korpasgat TNI AU merupakan satuan yang memiliki kemampuan khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi TNI Angkatan Udara. Sementara itu, Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kesamaan komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu landasan penting bagi terpeliharanya hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri.

Sinergi TNI-Polri Harus Dirasakan Masyarakat

Momentum penghormatan kepada Kapolri Suyudi Ario Seto tersebut juga menjadi pengingat bahwa soliditas TNI-Polri harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan hanya dalam kegiatan resmi dan seremoni kelembagaan.

Di tengah dinamika keamanan nasional, koordinasi yang baik antara TNI dan Polri dibutuhkan untuk mendukung penanganan berbagai persoalan, mulai dari ancaman terhadap keamanan negara hingga gangguan ketertiban masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kerja sama tersebut juga perlu tercermin dalam pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antarlembaga tidak hanya memperkuat koordinasi internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selain menjaga keamanan, sinergi kelembagaan yang sehat harus tetap berlandaskan profesionalisme, penghormatan terhadap hukum, serta prinsip akuntabilitas. Setiap institusi tetap menjalankan mandatnya secara proporsional agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara dapat terus terpelihara.

Simbol Kehormatan dan Tanggung Jawab Kebangsaan

Pengangkatan sebagai warga kehormatan Korpasgat TNI AU menjadi momentum yang memiliki nilai simbolis dalam hubungan antarlembaga negara. Penghormatan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga bangsa membutuhkan semangat kebersamaan, loyalitas kepada negara, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Hubungan TNI dan Polri yang solid diharapkan terus berkembang melalui kolaborasi yang konstruktif, saling menghormati kewenangan, dan berpegang teguh pada konstitusi.

Pada akhirnya, kehormatan institusional akan semakin bermakna apabila diwujudkan dalam pengabdian yang profesional, integritas yang terjaga, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

(Ds)

Organisasi MAKALAH Desak DLH Pelalawan Buka Hasil Pengawasan dan Sanksi PT KPT, Penegakan Hukum Lingkungan Jangan Setengah Hati

Organisasi MAKALAH Desak DLH Pelalawan Buka Hasil Pengawasan dan Sanksi PT KPT, Penegakan Hukum Lingkungan Jangan Setengah Hati

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Organisasi lingkungan hidup Masyarakat Anti Kerusakan Lingkungan Hidup dan Hutan (MAKALAH) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan membuka secara tertulis hasil pengawasan dan sanksi administrasi terhadap PT Karya Panen Terus (KPT), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 05/DPP/MAKALAH/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, yang ditujukan kepada Kepala DLH Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, S.T., M.Si. MAKALAH meminta informasi dan koordinasi teknis terkait tindak lanjut pengawasan terhadap outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT KPT, termasuk salinan dokumen hasil pengawasan serta sanksi administrasi yang telah dijatuhkan. Kamis (15/10/2026).

MAKALAH menyebut langkah DLH Pelalawan pada 15 September 2026, ketika petugas turun langsung melakukan tindakan penyegelan terhadap outlet IPAL perusahaan tersebut, sebagai langkah yang patut diapresiasi. Namun, MAKALAH menegaskan bahwa tindakan lapangan harus disertai transparansi dokumen dan kejelasan tindak lanjut agar penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada tindakan simbolis.

"Permintaan informasi ini menjadi penting untuk memastikan apakah tindakan pengawasan dan sanksi administrasi terhadap perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, apa saja kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, serta bagaimana DLH mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup," ujar Amri Koto.

MAKALAH juga melampirkan satu berkas salinan resume gugatan di Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai bagian dari dokumen pendukung surat tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan lingkungan PT KPT perlu mendapat perhatian serius, dengan tetap mengedepankan pemeriksaan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam suratnya, MAKALAH menekankan pentingnya sinergi antara penegak hukum lingkungan dan organisasi masyarakat sipil. Namun, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kejelasan tindakan administratif, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan perusahaan.

“Kami mengapresiasi langkah DLH Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan penyegelan terhadap outlet IPAL PT Karya Panen Terus pada 15 September 2026. Namun, penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada penyegelan semata. Kami meminta DLH membuka secara tertulis hasil pengawasan, salinan sanksi administrasi, serta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan. Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan dijalankan dan apakah perusahaan benar-benar memenuhi kewajiban lingkungannya. Jangan sampai tindakan tegas di lapangan kehilangan makna karena tidak disertai transparansi dan pengawasan berkelanjutan,” tegas Amri yang sejalan dengan substansi surat MAKALAH kepada DLH Pelalawan.

Kini, DLH Kabupaten Pelalawan dituntut memberikan jawaban tertulis atas permintaan tersebut. Keterbukaan hasil pengawasan dan sanksi administrasi menjadi penting untuk memastikan penanganan persoalan lingkungan dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Ds)

BUKAN SEKADAR DIRTIPIDTER! BRIGJEN MOH IRHAMNI BAWA JURUS INTELIJEN KEUANGAN, KORPORASI NAKAL MASUK RADAR PENEGAKAN HUKUM

BUKAN SEKADAR DIRTIPIDTER! BRIGJEN MOH IRHAMNI BAWA JURUS INTELIJEN KEUANGAN, KORPORASI NAKAL MASUK RADAR PENEGAKAN HUKUM

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Nama Brigjen Pol Moh Irhamni, S.I.K., semakin menjadi sorotan dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri ini dinilai memiliki pendekatan berbeda dalam membongkar kejahatan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

Bukan hanya mengandalkan pola penyidikan konvensional, Irhamni disebut membawa perspektif intelijen keuangan, penelusuran aset, hingga pengungkapan pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali di balik aktivitas ilegal.

Latar belakang penugasannya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi salah satu aspek yang membedakan profilnya. Pengalaman tersebut dinilai relevan dalam menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner, serta mengembangkan perkara yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di tengah kompleksitas kejahatan sumber daya alam, pendekatan tersebut menjadi penting. Sebab, kejahatan lingkungan tidak selalu berhenti pada pelaku yang ditemukan di lapangan. Di balik aktivitas ilegal, bisa saja terdapat struktur bisnis, jaringan pendanaan, hingga pihak yang menikmati keuntungan.

RESE​RSE, INTELIJEN KEUANGAN, DAN SDA: KOMBINASI YANG MENJADI SOROTAN

Brigjen Pol Moh Irhamni merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjalani penugasan di PPATK sebelum dipercaya menduduki posisi strategis di lingkungan Bareskrim Polri.

Pengalaman lintas lembaga tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi perkara yang memiliki dimensi ekonomi dan korporasi.

Dalam penanganan kejahatan sumber daya alam, penelusuran transaksi keuangan dapat membantu penyidik memahami siapa yang mengendalikan kegiatan, bagaimana keuntungan diperoleh, serta ke mana hasil kejahatan diduga dialirkan.

Pendekatan ini membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap struktur yang memungkinkan kejahatan berlangsung.

KARHUTLA JADI UJIAN BESAR, KORPORASI TAK BOLEH LUPUT DARI PENELUSURAN

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam materi yang disampaikan, penindakan di bawah kepemimpinan Irhamni disebut mencakup 104 laporan polisi (LP), 20 tersangka korporasi, serta 23 usulan pencabutan izin.

Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap dugaan keterlibatan badan usaha dalam persoalan karhutla.

Namun, penanganan perkara korporasi membutuhkan pembuktian yang cermat. Penyidik harus mampu mengidentifikasi hubungan antara aktivitas di lapangan, kebijakan perusahaan, pengendalian usaha, serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam konteks tersebut, Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan penting dalam penegakan hukum terhadap badan usaha.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability juga dikenal dalam hukum lingkungan, meskipun penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan karakteristik perkara yang ditangani.

Penegakan hukum yang menyasar korporasi menjadi penting agar penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada individu yang ditemukan di lokasi kejadian.

PENYELUNDUPAN TIMAH JADI PERHATIAN, TATA KELOLA SDA DISOROT

Selain karhutla, Irhamni juga dikaitkan dengan penanganan dugaan penyelundupan timah melalui jalur laut menuju Malaysia dan Singapura.

Dalam catatan yang disampaikan, terdapat sekitar lima hingga enam kali penindakan terhadap dugaan penyelundupan timah dalam kurun waktu terakhir.

Persoalan timah sendiri memiliki dimensi yang luas, mulai dari tata kelola pertambangan, perdagangan lintas negara, penerimaan negara, hingga kesejahteraan masyarakat penambang.

Dorongan terhadap harga patokan mineral yang kompetitif serta penguatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi bagian dari wacana pembenahan tata kelola sektor tersebut.

Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal perlu berjalan beriringan dengan pembenahan regulasi dan kebijakan ekonomi. Tujuannya agar sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan kepada jaringan tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

KARHUTLA LINTAS NEGARA, PENEGAKAN HUKUM TAK BOLEH BERHENTI DI PERBATASAN

Dimensi lain yang menjadi sorotan adalah potensi penanganan perkara karhutla yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas korporasi lintas negara.

Dalam perkara yang melibatkan badan usaha dengan jaringan internasional, penegakan hukum membutuhkan koordinasi antarlembaga, pertukaran informasi, serta mekanisme kerja sama hukum antarnegara.

Pengalaman di bidang intelijen keuangan dinilai dapat menjadi salah satu modal dalam mendukung proses tersebut.

Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) dapat digunakan dalam kerja sama hukum antarnegara sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, informasi intelijen keuangan dapat membantu penyidik mengembangkan penelusuran terhadap transaksi dan kepemilikan aset.

Sejumlah perusahaan yang disebut dalam materi terkait isu karhutla lintas batas antara lain Wilmar, First Resources, dan Bumitama.

Namun, penyebutan nama perusahaan dalam konteks tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penetapan tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, bukti yang sah, serta proses hukum yang berlaku.

UJIAN SESUNGGUHNYA: MEMBUKTIKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERANI DAN TERUKUR

Kombinasi pengalaman reserse, penugasan di PPATK, serta perhatian terhadap tata kelola sumber daya alam menjadi karakter yang menonjol dalam profil Brigjen Pol Moh Irhamni.

Di tengah tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan, pendekatan berbasis penelusuran keuangan dan pertanggungjawaban korporasi menjadi salah satu instrumen yang penting.

Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah laporan polisi, tersangka, maupun usulan pencabutan izin.

Lebih jauh, publik menunggu kepastian bahwa setiap perkara ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Jika pendekatan tersebut mampu dijalankan secara konsisten, penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat perlindungan lingkungan, menjaga penerimaan negara, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Brigjen Pol Moh Irhamni kini berada di tengah tantangan besar: membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam dapat dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.

(Ds)

Polri Dorong Solusi Pengangguran, Program Poliran Disiapkan untuk Perluas Kesempatan Kerja

Polri Dorong Solusi Pengangguran, Program Poliran Disiapkan untuk Perluas Kesempatan Kerja

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia, 31 OKTOBER 2026

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyiapkan langkah pendekatan sosial melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar memperoleh pelatihan keterampilan sekaligus membuka akses menuju dunia kerja melalui kerja sama dengan perusahaan.

Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya Polri memperluas peran pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian tidak hanya dituntut hadir dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban, tetapi juga diharapkan mampu membangun kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Melalui Poliran, persoalan pengangguran didorong untuk mendapatkan perhatian lebih luas. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Pemberdayaan Masyarakat Jadi Perhatian

Pengangguran masih menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Keterbatasan keterampilan, minimnya informasi lowongan pekerjaan, serta ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi sejumlah tantangan yang dihadapi para pencari kerja.

Dalam konteks tersebut, program Poliran diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja.

Pelatihan keterampilan menjadi salah satu aspek penting agar calon pekerja tidak hanya memperoleh kesempatan mengikuti proses rekrutmen, tetapi juga mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Apabila dilaksanakan secara konsisten, pendekatan ini berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pekerjaan.

Pencegahan Kriminalitas Melalui Pendekatan Sosial

Upaya menciptakan keamanan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum. Langkah pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kondisi sosial juga memiliki peran penting.

Kesempatan memperoleh pekerjaan dapat membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup.

Namun, pengangguran tidak boleh secara otomatis dikaitkan dengan tindak kriminalitas. Karena itu, pendekatan Poliran perlu ditempatkan sebagai upaya pemberdayaan dan pencegahan sosial, bukan sebagai bentuk stigma terhadap masyarakat yang belum bekerja.

Dengan membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja, Polri diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih produktif dan kondusif.

Perusahaan Diharapkan Berpartisipasi

Keberhasilan program Poliran membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya dari dunia usaha dan industri. Perusahaan diharapkan dapat berperan melalui penyediaan informasi lowongan, pelatihan sesuai kebutuhan pekerjaan, hingga proses perekrutan tenaga kerja secara transparan.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi ketenagakerjaan, dan lembaga pelatihan juga diperlukan agar program tepat sasaran.

Masyarakat yang mengikuti program harus memperoleh informasi jelas mengenai persyaratan pekerjaan, upah, jam kerja, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja.

Jangan Berhenti pada Gagasan

Tantangan terbesar program Poliran adalah memastikan gagasan tersebut benar-benar diwujudkan dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Keberhasilannya perlu diukur melalui jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan, jumlah peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan, serta keberlanjutan mereka dalam dunia kerja.

Transparansi pelaksanaan dan evaluasi berkala juga menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan hasil.

Pada akhirnya, keamanan bukan hanya tentang seberapa kuat aparat melakukan penindakan, tetapi juga bagaimana berbagai pihak mampu membangun kondisi sosial yang lebih baik.

Program Poliran diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Melalui kolaborasi, pelatihan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja, upaya membangun masyarakat yang produktif sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dapat berjalan beriringan.

Kini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana program tersebut diwujudkan secara konkret, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

(Ds)

*Kapolri Tekankan Integritas Personel dan Pelayanan Humanis untuk Perkuat Kepercayaan Publik*

*Kapolri Tekankan Integritas Personel dan Pelayanan Humanis untuk Perkuat Kepercayaan Publik*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia*JAKARTA* – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan integritas personel harus menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian. Ia mengingatkan bahwa kemampuan dan kecakapan saja tidak cukup apabila tidak disertai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap yang baik dalam melayani masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI. Ia menyoroti pentingnya pembenahan internal, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

“Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas,” kata Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Ia mengingatkan para calon pemimpin agar tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan anggota. Menurutnya, pembiaran terhadap penyimpangan, termasuk keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, dapat merusak organisasi dan menghambat penegakan hukum.

Suyudi juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan etika. Ia mengingatkan agar personel tidak bersikap kasar, membentak, atau mengintimidasi masyarakat dalam proses penanganan perkara.

Selain itu, pelaksanaan tugas perlu memperhatikan perlindungan data pribadi serta hak tersangka, saksi, dan korban.

“Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui kinerja nyata, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pelayanan yang mudah diakses, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Suyudi.

Menurutnya, keberhasilan Polri tidak cukup dinilai dari jumlah operasi atau penangkapan. Kualitas pelayanan, kepastian penanganan perkara, pemulihan hak korban, dan meningkatnya rasa aman juga menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Suyudi turut meminta anggota agar tidak bersikap antikritik dan merespons masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial maupun WhatsApp. Setiap keluhan, kata dia, perlu diteruskan kepada satuan yang berwenang agar dapat ditangani sesuai tanggung jawabnya.

Dalam pembenahan organisasi, Suyudi juga menyoroti kebutuhan personel di tingkat kewilayahan, terutama Polsek yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan arahan untuk merampingkan Mabes Polri dan menggeser personel ke satuan wilayah agar dukungan terhadap pelayanan di lapangan semakin kuat.

“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” kata Suyudi.

Arahan tersebut, menurutnya, perlu diikuti evaluasi terhadap kebutuhan personel dan pembagian tugas agar anggota dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal, tanpa terbebani rangkap tugas yang mengganggu pelayanan.

Suyudi menegaskan, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dapat dijalankan secara bertanggung jawab, sementara masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan penanganan perkara yang berkeadilan.

(Ds)

Kapolri Tegas soal Narkoba: Kapolres Tanpa Catatan Penindakan Terancam Dicopot

Kapolri Tegas soal Narkoba: Kapolres Tanpa Catatan Penindakan Terancam Dicopot

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Kapolri Jenderal Pol. Dr. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. (SAS), menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. 

Ia meminta seluruh jajaran kepolisian, khususnya di tingkat Polres, agar serius menindaklanjuti setiap informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah masing-masing.31/10/2026

Dalam keterangannya kepada media baru-baru ini, Kapolri menegaskan bahwa kinerja para Kapolres dalam pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian serius. 

Ia bahkan menyatakan akan mengevaluasi dan mengganti Kapolres yang dinilai tidak menunjukkan hasil nyata dalam penindakan kasus narkoba.

“Jika tidak ada catatan penangkapan narkoba, maka Kapolresnya saya ganti. Nanti diganti dengan yang berani,” tegas Kapolri.

Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bagi seluruh jajaran kepolisian agar tidak bersikap pasif menghadapi dugaan peredaran narkoba. 

Penegakan hukum harus berjalan nyata, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kapolri Ajak Masyarakat Berani Melapor

Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba. 

Masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, 

Serta tokoh masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi apabila mengetahui atau mencurigai adanya lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Informasi tersebut diharapkan disampaikan kepada kepolisian setempat agar dapat ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut penegasan Kapolri, sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi salah satu kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Tanpa partisipasi publik dan keseriusan aparat, upaya pemberantasan narkotika akan sulit mencapai hasil maksimal.

“Jika ini berjalan semua, saya pastikan narkoba bersih di Indonesia,” ujar Kapolri, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

Jangan Sampai Ada Pembiaran dan Ketidakadilan

Kapolri turut menekankan pentingnya penanganan setiap laporan dugaan peredaran narkoba secara serius. 

Ia mengingatkan agar persoalan narkoba tidak berakhir pada situasi ketika sebuah kasus baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial.

“Soal narkoba, diusahakan jangan sampai no viral, no justice. Laporan sudah ke saya,” tegasnya.

Pesan tersebut menyoroti pentingnya respons cepat dan profesional dari aparat penegak hukum. 

Masyarakat yang menyampaikan laporan harus memperoleh tindak lanjut yang jelas, tanpa harus menunggu kasus menjadi sorotan publik.

Semangat amar makruf nahi mungkar—mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran—menjadi nilai yang relevan dalam mendorong keterlibatan masyarakat memerangi narkoba. 

Namun, upaya tersebut harus tetap dilakukan melalui jalur yang benar, mengedepankan bukti, serta menghormati proses hukum.

Penegasan Kapolri ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian bahwa pemberantasan narkoba bukan sekedar program, 

Melainkan tanggung jawab serius untuk melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat.

Kini, yang dibutuhkan adalah keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan, keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi, 

Serta pengawasan yang konsisten agar pemberantasan narkoba benar-benar berjalan di seluruh wilayah Indonesia.

(Ds)