*Diskominfo Siak Terima 158 Pengaduan, Dorong Warga Berani Kritik Pelayanan Publik*

*Diskominfo Siak Terima 158 Pengaduan, Dorong Warga Berani Kritik Pelayanan Publik*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Sebanyak 158 pengaduan masyarakat tercatat masuk melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Kabupaten Siak selama periode Januari hingga Oktober 2026. Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari bantuan sosial, beasiswa, jalan rusak, administrasi kependudukan hingga layanan air bersih.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak mengajak masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah sebagai sarana menyampaikan aspirasi, keluhan, sekaligus turut mengawasi kualitas pelayanan publik.

Kepala Diskominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra, mengatakan setiap pengaduan yang masuk akan diteruskan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan tindak lanjut.

"Kita memiliki saluran resmi, SP4N-LAPOR!. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, misalnya terkait kualitas pelayanan publik dan persoalan lainnya. Nanti admin kami akan meneruskan laporan tersebut ke dinas yang berwenang," ujar Rozi, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, pengaduan masyarakat bukan sekadar bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan juga menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai persoalan pelayanan yang terjadi secara langsung di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan pemerintah dalam memberikan layanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan aspirasi, merespons pengaduan, serta menyelesaikan permasalahan yang disampaikan masyarakat.

"Setiap masukan dari masyarakat merupakan cerminan kebutuhan nyata di lapangan. Pengaduan bukan sekadar kritik, tetapi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Rozi mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik melalui kanal resmi yang telah disediakan pemerintah. 

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan responsif.

Ia menjelaskan, untuk di SP4N-LAPOR!masyarakat bisa menyampaikan pengaduan secara daring dengan mengakses laman www.lapor.go.id. Adapun langkah-langkah pelaporannya sebagai berikut:

1. Mengakses laman www.lapor.go.id.

2. Memilih menu Buat Laporan.

3. Mengisi data diri sesuai petunjuk yang tersedia.

4. Menuliskan judul dan uraian laporan secara jelas, termasuk kronologi, lokasi, serta instansi yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Melampirkan foto atau dokumen pendukung apabila tersedia.

6. Mengirimkan laporan dan menyimpan nomor tiket pengaduan untuk memantau perkembangan tindak lanjutnya.

"Melalui SP4N-LAPOR!, kita berupaya menghadirkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, sehingga laporan masyarakat dapat diterima, dikoordinasikan, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara sederhana, cepat, tepat, dan tuntas," terang Rozi.

Tidak nya itu, Pemkab Siak juga memiliki kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0811-7672-224. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau laporan dengan menjelaskan identitas pelapor, permasalahan yang dialami, lokasi kejadian, serta melampirkan bukti pendukung seperti foto jika tersedia.

Pemkab Siak melalui Diskominfo berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kanal pengaduan tersebut. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga turut berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Jumi/MC Siak)

*KPK Dampingi Pembenahan Tata Kelola PT BSP, Bupati Siak Dorong Dividen Lebih Besar*

*KPK Dampingi Pembenahan Tata Kelola PT BSP, Bupati Siak Dorong Dividen Lebih Besar*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola PT Bumi Siak Pusako (BSP), badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Langkah tersebut dilakukan untuk menutup celah potensi korupsi, memperbaiki sistem manajemen perusahaan, serta meningkatkan kontribusi PT BSP terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Penguatan tata kelola itu dibahas dalam Rapat Diseminasi, Monitoring, dan Evaluasi Penguatan Tata Kelola Perusahaan PT BSP di Ruang Meeting Zamrud, Lantai 6 Gedung Surya Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (4/11).

Bupati Siak Afni Z menegaskan, PT BSP memiliki posisi strategis bagi perekonomian daerah. Sebagai Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) salah satu sumber pendapatan Kabupaten Siak, tentu perusahaan tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Afni berharap pendampingan KPK menjadi momentum untuk membenahi manajemen perusahaan agar mampu meningkatkan kinerja sekaligus menghasilkan dividen yang lebih besar bagi daerah.

"Saya berterima kasih atas sambutan baik KPK RI. Saya mengajak mari bersama-sama kita membenahi BSP ini menjadi lebih baik lagi," kata Afni, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, orientasi pembenahan tidak hanya pada perbaikan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Yang terpenting BSP profesional, tidak melakukan tindakan yang menyimpang sehingga mendapatkan dividen yang lebih besar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Supervisi Wilayah I KPK RI Ikhsan Fernandi mengatakan, penguatan tata kelola BUMD merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan daerah dan pembangunan nasional.

Menurut Ikhsan, posisi Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemegang saham terbesar PT BSP membuat pengawasan dan pembenahan perusahaan menjadi perhatian penting.

Dalam proses pendampingan, tim KPK telah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi sejumlah kendala dan celah yang berpotensi menghambat pengelolaan perusahaan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk mendorong perbaikan sejumlah aspek, terutama penguatan tata kelola perusahaan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta penerapan mitigasi risiko.

“Melalui monitoring ini, kami berharap PT BSP memiliki sistem pengelolaan yang lebih terukur, akuntabel, dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan perusahaan,” tegas Ikhsan.

Direktur PT BSP Robi Junipa menyambut positif pendampingan KPK. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas manajemen dan mewujudkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

Robi mengatakan, pembenahan tata kelola juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional migas, meningkatkan daya saing, serta memastikan perusahaan mampu menghadapi tantangan industri.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Inspektur Kabupaten Siak Fali Warendrarasto, Komisaris PT BSP Heriyanto, General Manager Reyhan, serta jajaran manajer dan perwakilan anak perusahaan PT BSP.

Pemerintah Kabupaten Siak berharap penguatan pengawasan dan pembenahan manajemen tersebut tidak berhenti pada evaluasi, tetapi ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata di lingkungan perusahaan.

Dengan tata kelola yang semakin baik, PT BSP diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha, memperkuat kontribusi dividen terhadap PAD, dan memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.

(Eko/MC Siak)

www.Siakkab.go.id

*Jaga Warisan Kesultanan Siak, Dua Cagar Budaya di Direvitalisasi*

*Jaga Warisan Kesultanan Siak, Dua Cagar Budaya di Direvitalisasi*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak bersama Kementerian Kebudayaan mulai merevitalisasi Istana Siak Assyerayah Al Hasyimiah dan Balairung Sri Kerapatan Tinggi. Proyek senilai Rp 5 miliar itu ditargetkan rampung dalam waktu 65 hari. Renovasi ini untuk menjaga kelestarian bangunan peninggalan Kesultanan Siak.

Dimulainya revitalisasi ditandai dengan doa bersama di koridor belakang Istana Siak, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli, perwakilan Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, DPRD Siak, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), serta sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.

Dari total anggaran Rp 5 miliar, sebesar Rp 3 miliar dialokasikan untuk perbaikan Istana Siak, sedangkan Rp 2 miliar digunakan untuk revitalisasi Balairung Sri Kerapatan Tinggi.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, revitalisasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merawat peninggalan sejarah sekaligus menjaga identitas masyarakat Melayu.

"Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pemimpin untuk memelihara peninggalan Sultan Siak," kata Afni.

Menurut Afni, Istana Siak bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai penting bagi identitas dan kebanggaan masyarakat. Karena itu, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab bersama agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya, perbaikan Istana Siak akan diprioritaskan pada bagian bangunan yang mulai rapuh, termasuk pembenahan dan pengecatan dinding.

Afni juga meminta pengawasan ketat terhadap seluruh koleksi dan benda peninggalan sejarah yang berada di dalam istana. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kerusakan maupun kehilangan selama proses pengerjaan berlangsung.

Sebagai konsekuensinya, Istana Siak akan ditutup sementara bagi kunjungan masyarakat dan wisatawan hingga revitalisasi selesai.

Selain pembenahan fisik, Pemkab Siak berencana menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatur tata tertib pengunjung. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban mengenakan pakaian yang mencerminkan penghormatan terhadap adat Melayu, yakni laki-laki menggunakan tanjak dan perempuan mengenakan hijab yang menutup aurat.

Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Budi Eka Putra, mengatakan revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pelestarian cagar budaya nasional. 

Di Provinsi Riau, program revitalisasi juga dilaksanakan di kawasan Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar.

Rangkaian kegiatan di Istana Siak diawali dengan pembacaan tahtim, tahlil, dan doa untuk para Sultan Siak, pendiri Kerajaan Siak, serta para pemimpin negeri. Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pelepasan tutup jendela yang akan diperbaiki.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap Istana Siak dan Balairung Sri Kerapatan Tinggi tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga tetap menjadi pusat pembelajaran sejarah, pelestarian budaya Melayu, dan destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau.

(Eko/MC Siak)

*Sekda Siak Mahadar: Keterbukaan Informasi Harus dijadikan Budaya Kerja*

*Sekda Siak Mahadar: Keterbukaan Informasi Harus dijadikan Budaya Kerja*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, menegaskan keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban memenuhi dokumen penilaian. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas PPID Kabupaten Siak, di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Yulianti, sebagai narasumber. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra, kepala perangkat daerah, dan camat.

Dalam sambutannya, Sekda Mahadar menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pilihan atau pelengkap administrasi, melainkan kewajiban badan publik yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peranan yang sangat strategis. PPID bukan hanya menerima surat permohonan informasi, tetapi menjadi penghubung antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban pemerintah menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mahadar menyampaikan, tantangan PPID ke depan semakin kompleks. Teknologi digital membuat masyarakat mengharapkan layanan yang cepat, sederhana, dan dapat diakses dari mana saja. Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi penyebaran disinformasi, ancaman keamanan informasi, serta tuntutan perlindungan data pribadi.

"Karena itu, keterbukaan tidak berarti membuka seluruh dokumen tanpa batas. PPID harus mampu membedakan informasi yang wajib dibuka dengan informasi yang dikecualikan secara sah, dengan tetap melindungi data pribadi dan kepentingan publik," ujar Mahadar.

Ia juga menekankan pentingnya penyamaan mutu pelayanan antar-instansi, agar standar pelayanan konsisten dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita tentu berharap kualitas dan hasil penilaian keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Siak semakin baik. Namun perlu ditegaskan bahwa predikat penilaian bukan tujuan akhir. Tujuan utama kita ialah memastikan masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, kepastian, dan kualitas pelayanan informasi," lanjutnya.

Mahadar juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan tindak lanjut konkret, mulai dari pemetaan kendala, penetapan prioritas pembenahan, pendampingan kepada PPID Pelaksana, hingga pemantauan hasil perbaikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra, selaku PPID Utama, menjelaskan bahwa pihaknya selalu menekankan kepada pimpinan perangkat daerah untuk membuka informasi publik sebesar-besarnya. Ia mengibaratkan PPID sebagai etalase sebuah toko.

"Jadi kalau toko kita mau maju dan bagus, itu dimulai dari etalase. Etalase utama yang menjaganya adalah Diskominfo sebagai PPID Utama, tetapi etalase-etalase yang ada di dalam itu adalah para kepala-kepala dinas dan seluruh tim sebagai PPID Pelaksana," ujar Rozi.

Menurutnya, perlu dilakukan penyamaan persepsi dan merangkai dalam satu frame, sehingga keterbukaan informasi sebagaimana diamanahkan undang-undang dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Siak.

"Ke depan, PPID Kabupaten Siak harus semakin profesional, responsif, tertib administrasi, dan mampu menangani setiap permohonan informasi secara tepat sesuai peraturan. Peningkatan hasil penilaian hendaknya berjalan seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat," tutupnya.

(Aya/MC Siak)

AGUS FLORES KETUM FAST RESPON COUNTER POLRI NUSANTARA BONGKAR ANGGOTA FRN PASIF DAN TIDAK LOYAL TERHADAP KAPOLRI: KTA KADALUWARSA TAK DIPERPANJANG, DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN JADI SOROTAN!

AGUS FLORES KETUM FAST RESPON COUNTER POLRI NUSANTARA BONGKAR ANGGOTA FRN PASIF DAN TIDAK LOYAL TERHADAP KAPOLRI: KTA KADALUWARSA TAK DIPERPANJANG, DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN JADI SOROTAN!

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia, 5 NOVEMBER 2026

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara (FRN), Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., yang dikenal sebagai Agus Flores, melontarkan peringatan keras kepada seluruh anggota dan jajaran FRN di Indonesia. Ia menyoroti masih adanya anggota yang dinilai pasif, tidak menunjukkan loyalitas organisasi, bahkan tidak menjalankan fungsi pemberitaan terkait kebijakan dan kepemimpinan Kapolri.

Agus Flores menegaskan bahwa menjadi anggota FRN bukan sekadar memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), memasang atribut organisasi, atau mengaku sebagai bagian dari barisan yang mendukung Polri. Keanggotaan harus dibuktikan dengan aktivitas, tanggung jawab, serta kontribusi nyata.

Menurutnya, anggota FRN yang mengaku loyal terhadap Polri seharusnya mampu menunjukkan komitmen melalui pemberitaan yang aktif, profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta. Terlebih, pemberitaan mengenai kebijakan, arahan, serta program Kapolri perlu disampaikan kepada masyarakat secara benar agar publik memahami langkah dan upaya pembenahan institusi kepolisian.

AGUS FLORES SOROT ANGGOTA YANG TIDAK AKTIF MEMBERITAKAN KEBIJAKAN KAPOLRI

Agus Flores mempertanyakan komitmen anggota yang mengaku loyal kepada Polri, tetapi tidak menunjukkan aktivitas pemberitaan maupun kontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan Kapolri.

Baginya, loyalitas tidak cukup hanya menjadi slogan. Harus ada tindakan dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing anggota.

"Jangan hanya mengaku loyal kepada Polri dan Kapolri, tetapi ketika ada kebijakan, arahan, dan program Kapolri yang perlu diketahui masyarakat, justru tidak ada aktivitas pemberitaan. Kalau memang menjadi bagian dari FRN, tunjukkan tanggung jawab dan kontribusi nyata," tegas Agus Flores.

Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap Polri tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kritik yang konstruktif, pengawasan, dan pemberitaan berdasarkan fakta tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

KTA KADALUWARSA TIDAK AKAN DIPERPANJANG

Agus Flores memastikan akan melakukan evaluasi terhadap keanggotaan FRN. Anggota yang tidak aktif, tidak menjalankan tanggung jawab, dan tidak memenuhi ketentuan organisasi tidak serta-merta mendapatkan perpanjangan KTA.

Ia menegaskan tidak ingin identitas FRN digunakan secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak memiliki aktivitas maupun tanggung jawab organisasi.

DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN JADI PERHATIAN

Selain persoalan anggota pasif, Agus Flores turut menyoroti dugaan penggunaan tanda tangan atas namanya tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah.

Ia meminta agar seluruh dokumen organisasi diperiksa dan diverifikasi. Apabila ditemukan indikasi pemalsuan tanda tangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi dan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, legalitas dokumen dan kewenangan pimpinan tidak boleh dipermainkan karena menyangkut kredibilitas serta kehormatan organisasi.

AGUS FLORES SIAP TURUN LANGSUNG LAKUKAN PEMBENAHAN

Agus Flores menyatakan siap turun langsung untuk melakukan penertiban apabila masih ditemukan anggota yang menggunakan nama FRN tanpa menjalankan kewajiban organisasi.

Ia ingin seluruh jajaran pusat, DPW, dan DPC memiliki komitmen yang sama dalam menjaga nama baik FRN.

Pemberitaan mengenai Kapolri dan institusi Polri juga harus dilakukan secara profesional, tidak asal memuat informasi, serta tidak boleh menyimpang dari fakta jurnalistik.

Agus Flores menegaskan bahwa FRN harus menjadi organisasi yang memiliki anggota aktif, administrasi tertib, dan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PESAN TEGAS KETUM FRN

Bagi Agus Flores, organisasi tidak membutuhkan anggota yang hanya ramai dalam pengakuan, tetapi tidak terlihat dalam pekerjaan. Ia menginginkan anggota yang benar-benar bergerak, memahami tanggung jawab, dan mampu menjaga marwah organisasi.

"Jangan membawa nama FRN kalau tidak mau menjalankan tanggung jawab. KTA bukan sekadar kartu identitas. Loyalitas bukan sekadar ucapan. Kalau tidak aktif, tidak memenuhi ketentuan, dan tidak bertanggung jawab, tentu akan kami evaluasi. Saya siap turun langsung membenahi FRN," tegasnya.

Pembenahan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan disiplin, soliditas, dan kredibilitas Fast Respon Counter Polri Nusantara.

FRN HARUS SOLID, ANGGOTANYA HARUS AKTIF, PEMBERITAANNYA HARUS BERTANGGUNG JAWAB, DAN LOYALITAS TERHADAP POLRI HARUS DIBUKTIKAN MELALUI KERJA NYATA, BUKAN SEKADAR PENGAKUAN.

(Ds)

KETUM FAST RESPON AGUS FLORES APRESIASI KARAKTER KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO: SOSOK PEMIMPIN RENDAH HATI, RELIGIUS, BERBUDAYA, DAN TIDAK PILIH-PILIH TEMAN

KETUM FAST RESPON AGUS FLORES APRESIASI KARAKTER KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO: SOSOK PEMIMPIN RENDAH HATI, RELIGIUS, BERBUDAYA, DAN TIDAK PILIH-PILIH TEMAN

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia JAKARTA, 5 NOVEMBER 2026

Karakter kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai kalangan. Bukan hanya karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi Polri, tetapi juga karena sikap dalam pergaulan, tata krama, serta cara membangun hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat.

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara, Agus Flores, menyampaikan apresiasinya terhadap karakter pribadi Suyudi yang menurut pengamatannya memiliki pergaulan cukup luas, terbuka, dan tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan status sosial maupun latar belakang.

Menurut Agus Flores, karakter seorang pemimpin tidak hanya terlihat ketika berada di lingkungan kedinasan, tetapi juga tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya melihat Pak Suyudi bukan sosok yang memilih-milih teman. Dalam pergaulan, beliau tidak melihat seseorang dari jabatan, pangkat, status sosial, ataupun dari mana orang itu berasal. Di mana pun berada, hubungan baik dengan sesama tetap harus dijaga," ungkap Agus Flores.

Rendah Hati dan Menjunjung Tinggi Tata Krama

Agus Flores menilai sikap rendah hati merupakan salah satu nilai penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga perilaku dan memberikan keteladanan.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian kepada orang tua, kesantunan, serta tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.

"Yang membuat seseorang dihormati bukan semata-mata pangkat dan jabatannya. Akan tetapi, bagaimana ia menghormati orang lain. Sayang kepada orang tua, menjaga sopan santun, dan tidak sombong merupakan nilai kehidupan yang harus terus dipertahankan," ujarnya.

Agama dan Budaya Indonesia Harus Tetap Dijaga

Dalam pandangan Agus Flores, nilai agama dan budaya merupakan dua unsur penting yang tidak boleh dipisahkan dari karakter seorang pemimpin.

Sikap religius, penghormatan kepada orang tua, menjaga persaudaraan, serta melestarikan budaya bangsa merupakan nilai-nilai luhur yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ia berharap nilai-nilai tersebut senantiasa tercermin dalam kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas sebagai pimpinan institusi negara.

Loyalitas Harus Berjalan Bersama Integritas

Agus Flores juga menyinggung pentingnya loyalitas terhadap pimpinan dan institusi. Menurutnya, loyalitas merupakan bagian dari pengabdian, tetapi harus tetap berjalan seiring dengan integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

"Kesetiaan kepada institusi harus dibuktikan melalui pengabdian dan tanggung jawab. Jangan sampai loyalitas menghilangkan integritas. Polri harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan supremasi hukum," tegasnya.

Agus Flores: Jangan Sombong karena Pangkat, Jangan Jauh dari Rakyat

Lebih lanjut, Agus Flores mengingatkan seluruh anggota Polri agar menjadikan sikap positif pimpinan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan anggota Polri yang santun, humanis, tidak arogan, serta mampu memberikan rasa keadilan.

"Jangan sombong karena pangkat, jangan kasar kepada masyarakat, jangan menyalahgunakan kewenangan, dan jangan pernah melupakan bahwa Polri hadir karena masyarakat. Kepercayaan rakyat merupakan amanah yang harus dijaga," ungkap Agus Flores.

Pujian Masyarakat Adalah Amanah

Agus Flores menegaskan bahwa apresiasi terhadap karakter seorang pemimpin hendaknya menjadi motivasi untuk terus mempertahankan hal-hal positif.

Namun, penghargaan dan pujian masyarakat harus dijawab dengan kinerja nyata, pelayanan yang baik, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi.

Fast Respon Counter Polri Nusantara, lanjutnya, berharap kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto dapat terus memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat dan mendorong institusi kepolisian semakin profesional, humanis, transparan, serta berintegritas.

Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya dikenang karena tingginya jabatan, tetapi juga karena sikap, adab, keteladanan, dan pengabdiannya.

Jabatan boleh tinggi, tetapi hati harus tetap rendah hati. Pangkat boleh besar, tetapi tata krama jangan pernah hilang. Sebab, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi Polri.

AGUS FLORES

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara

Red

AGUS FLORES UNGKAP SISI HUMANIS KAPOLRI SUYUDI: TAK SOMBONG, TAK PILIH-PILIH TEMAN, DAN SELALU MENJAGA ADAB!

AGUS FLORES UNGKAP SISI HUMANIS KAPOLRI SUYUDI: TAK SOMBONG, TAK PILIH-PILIH TEMAN, DAN SELALU MENJAGA ADAB!

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia JAKARTA – Sosok Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat sorotan bukan hanya karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, tetapi juga karena karakter personal yang dinilai sejumlah orang dekat dan rekan pergaulannya mencerminkan kesederhanaan, kerendahan hati, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan tokoh pers sekaligus Ketua Umum PW-FRN Counter Polri, Raden Mas MH Agus Rugiarto atau yang dikenal dengan Agus Flores.

Menurut Agus Flores, berdasarkan pengalaman dan pengamatannya ketika berada di berbagai lingkungan pergaulan, Suyudi merupakan sosok yang tidak membatasi hubungan pertemanan berdasarkan jabatan, status sosial, maupun latar belakang seseorang.

"Pak Suyudi itu pergaulannya cukup kuat. Beliau tidak memilih-milih teman. Tidak melihat seseorang berasal dari mana, apa jabatannya, atau bagaimana status sosialnya. Saya merasakan sendiri hal itu ketika berada di berbagai lingkungan," ungkap Agus Flores.

Ia menilai, sikap tidak sombong dan kemampuan menempatkan diri di tengah masyarakat merupakan karakter yang sering mendapat perhatian dari orang-orang yang mengenalnya.

Bukan hanya soal pergaulan, Agus Flores juga menyoroti nilai-nilai keluarga yang menurut pengamatannya melekat pada pribadi Suyudi. Mulai dari penghormatan kepada orang tua, tata krama, hingga sikap menjaga nilai agama dan budaya Indonesia.

"Yang saya lihat, beliau sangat menghormati orang tua. Tata kramanya baik. Nilai agama dan budaya Indonesia juga selalu menjadi bagian penting yang harus dijaga. Ini merupakan hal-hal yang patut dihargai dari seorang pemimpin," tuturnya.

Agus Flores juga menyinggung loyalitas Suyudi terhadap pimpinan serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah organisasi.

Menurutnya, loyalitas dalam institusi bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap atasan, melainkan juga harus diwujudkan melalui integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan institusi serta masyarakat.

Menariknya, Agus Flores mengaku jarang mendengar komentar negatif dari lingkungan pergaulan yang mengenal pribadi Suyudi. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap seorang pejabat publik tetap harus dilihat secara objektif, termasuk melalui kinerja dan kebijakan yang dijalankan.

"Beliau sering mendapat pujian dari orang-orang yang berinteraksi langsung dengannya. Ada yang menyebut sosok anak saleh, rendah hati, menghormati orang tua, dan tidak menjaga jarak dengan masyarakat," tambahnya.

Bagi Agus Flores, jabatan Kapolri merupakan amanah besar yang tidak hanya menuntut ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menjaga hubungan kemanusiaan, etika, dan kepercayaan publik.

Sebab, seorang pemimpin tidak hanya dikenang dari tingginya jabatan yang pernah diduduki, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

"Pemimpin yang baik bukan hanya dihormati karena jabatannya, tetapi juga karena sikap dan perilakunya. Rendah hati, menghargai orang tua, menjaga budaya, serta tidak membeda-bedakan teman adalah nilai yang harus terus dipelihara," pungkas Agus Flores.

(Ds)