Anggaran Terbatas, PKK Siak Diminta Tetap Bergerak lewat Kolaborasi

Anggaran Terbatas, PKK Siak Diminta Tetap Bergerak lewat Kolaborasi

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia SIAK — Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah, menyampaikan keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak boleh membuat program pemberdayaan masyarakat terhenti. 

Ia minta kader PKK di kecamatan, kelurahan, dan kampung mencari sumber daya alternatif melalui inovasi dan kolaborasi, salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam).

Pesan itu disampaikan Siti Sarifah saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung se-Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako, Rabu (12/8/2026).

Menurut Siti, keterbatasan anggaran memang memengaruhi pelaksanaan sejumlah program PKK. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi kader untuk berhenti menjalankan kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Meski tak ada anggaran, cobalah membuat inovasi melalui kolaborasi, misalnya dengan Bumkam," kata Siti Sarifah.

Siti menilai Bumkam memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam menjalankan program pemberdayaan. Kolaborasi itu, kata dia, tidak hanya menjaga keberlanjutan kegiatan PKK, tetapi juga dapat melahirkan aktivitas produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat kampung.

Karena itu, kader PKK diminta tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Mereka didorong memetakan potensi di wilayah masing-masing dan mengembangkannya melalui gotong royong serta kerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang penting ada kemauan untuk bergerak. Manfaatkan potensi yang ada dan bangun kolaborasi. PKK harus tetap hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Gerakan Tanam Labu Madu

Semangat pemberdayaan itu juga mulai diwujudkan melalui Gerakan Tanam Labu Madu. Dalam kegiatan tersebut, Siti menyerahkan bibit labu madu kepada ketua TP PKK kecamatan sebagai langkah awal pengembangan gerakan.

Program ini diharapkan menjadi contoh bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari potensi sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar. Lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi keluarga.

Bagi Siti, Monev bukan sekadar kegiatan untuk menilai program yang telah berjalan. Evaluasi tersebut harus menjadi ruang untuk menemukan kekurangan, memperbaiki kegiatan, dan melahirkan inovasi baru.

Ia berharap kader PKK di seluruh Kabupaten Siak tetap menjaga semangat gotong royong dan kreativitas sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Intinya, bagi PKK Siak, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti bergerak. Inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi cara agar pemberdayaan masyarakat tetap berjalan.

(Dep/Yo/MC Siak)

Sekda Siak Mahadar Ingatkan Sektor Perhotelan dan Event Perkuat Manajemen Risiko

Sekda Siak Mahadar Ingatkan Sektor Perhotelan dan Event Perkuat Manajemen Risiko

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Pekanbaru – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Riau resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Riau serta PT BTN Pekanbaru.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang digelar di Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Selasa (11/8/2026).

Agenda ini dihadiri oleh para pengelola objek wisata, pelaku usaha perhotelan, serta perwakilan pemerintah daerah dan OPD terkait guna menyelaraskan persepsi standar keamanan demi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Riau.

Dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, menyampaikan imbauan khusus kepada masyarakat dan penyelenggara acara (EO) yang berencana menggelar kegiatan di dalam ruangan hotel maupun di ruang terbuka.

"Penyelenggaraan acara ke depan tidak bisa sembarangan lagi. Selain wajib mempersiapkan sarana dan prasarana secara matang, pihak panitia atau EO kini diwajibkan melapor dan mengantongi izin resmi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau," tegas Mahadar.

Melalui kemitraan yang solid antara PHRI, Kepolisian, sektor perbankan, dan pemerintah daerah, Provinsi Riau berkomitmen menciptakan iklim industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang aman, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya, Ketua BPD PHRI Riau, Ir. Nofrizal, M.M., menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko dan sistem pengamanan di lingkungan hotel serta lokasi acara merupakan hal yang mutlak dilakukan.

"Kami pastikan ini penting untuk mencegah potensi gangguan, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke Riau," ujar Nofrizal.

Nofrizal menambahkan, sinergi ini diharapkan mampu menggenjot angka kunjungan wisata, mempermudah aktivitas kepariwisataan, serta menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya bagi industri perhotelan dan kuliner melalui berbagai penyelenggaraan event.

Di sisi lain, regulasi pelaksanaan kegiatan ke depan akan diperketat demi memastikan aspek keselamatan publik. 

Doli_wtr/MC-Siak

Bupati Siak Minta Kepastian TKD, Khawatir Perencanaan Anggaran Melenceng

Bupati Siak Minta Kepastian TKD, Khawatir Perencanaan Anggaran Melenceng

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Bupati Siak Afni Zulkifli meminta masukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau terkait kondisi fiskal daerah yang terbatas dan belum pastinya waktu serta besaran Transfer ke Daerah (TKD).

Karena, menurut Afni Kanwil DJPb merupakan representasi atau perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang tentu mengetahui kendala dan persoalan yang dialami pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi jembatan penghubung ke Pemerintah Pusat.

Permintaan itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto. Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Siak, perkembangan TKD, serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tengah tekanan fiskal.

Afni menyebut situasi tersebut sebagai "psikologis fiskal” Siak. Menurut dia, ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah harus berulang kali menyesuaikan perencanaan anggaran.

“Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” ujar Afni,  Rabu (12/8/2026). 

Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar dan membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah tetap dituntut menjaga pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.

Afni berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang bisa dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan fiskal.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah. Data tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

“Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya, dan bisa dikoordinasikan bersama kami, kita bisa memberikan data yang detail,” ujarnya.

Menurutnya, data yang lengkap dan terukur akan menjadi dasar untuk melihat kondisi serta kebutuhan fiskal Siak secara lebih utuh, sekaligus menentukan langkah melalui mekanisme yang tersedia.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb juga memaparkan kajian makro fiskal Kabupaten Siak yang mencakup perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kondisi fiskal daerah, serta perkembangan penyaluran TKD.

Pertemuan kemudian ditutup dalam suasana hangat. Afni mengajak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto dan rombongan mengunjungi kawasan Istana Siak Sri Indrapura untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Melayu Siak.

Kondisi fiskal Siak sendiri sebelumnya juga menjadi perhatian Pemkab. Pada akhir 2025, Afni telah menekankan disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.

(Rahma/MC Siak)

Bupati Afni Dorong Nilai Bab Al Qawa’id Dihidupkan, Tak Berhenti sebagai Artefak Museum.

Bupati Afni Dorong Nilai Bab Al Qawa’id Dihidupkan, Tak Berhenti sebagai Artefak Museum.

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan nilai-nilai dalam Kitab Bab Al Qawa’id tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah atau artefak museum, tetapi perlu dihidupkan kembali sebagai sumber inspirasi dalam membangun tata kelola pemerintahan, memperkuat keadilan, serta melindungi hak masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Afni saat memberikan kata sambutan pada Seminar Internasional Budaya Melayu Pesisir Selat Melaka, Bab Al Qawa’id dan Kesultanan Islam Nusantara yang diikuti akademisi, tokoh adat, narasumber dari Indonesia dan Malaysia, serta ratusan mahasiswa, di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Rabu (12/8/2026). 

Bab Al Qawa’id merupakan naskah hukum Kesultanan Siak yang memuat berbagai aturan mengenai pemerintahan, peradilan, perdagangan, hingga kehidupan masyarakat. Naskah tersebut disusun sejak akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dan dihidupkan pada masa Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin.

“Bab Al Qawa’id tidak boleh berhenti hanya sebagai artefak museum atau bahan kajian semata. Kita harus mengambil ruh dan nilai dari kitab ini, kemudian melihat seperti apa relevansinya untuk kita yang hidup hari ini,” kata Afni.

Afni menceritakan, Bab Al Qawa’id berarti “Pintu Segala Pegangan”, yang menjadi pedoman untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan tata pemerintahan, sekaligus memuat nilai moral bagi penguasa dan masyarakat. 

Keberadaan naskah tersebut, menurut Afni, menjadi bukti bahwa Kesultanan Siak telah memiliki tradisi hukum bertulis jauh sebelum konsep maritime governance maupun hukum internasional modern berkembang..

“Bangsa Melayu bukanlah bangsa yang hanya sekadar mengikuti arus sejarah. Kalau bahasa sekarang, Kerajaan Siak Sri Indrapura itu bukan follower (pengikut), tetapi trendsetter (pencetus atau pelopor),” ujarnya.

Menurut Afni, ada tiga gagasan besar dalam Bab Al Qawa’id yang masih relevan: keterbukaan terhadap masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang, pembagian pemerintahan ke dalam 10 wilayah sebagai bentuk desentralisasi, serta integritas kepemimpinan melalui aturan dan sanksi bagi pejabat kerajaan.

Bab Al Qawa’id juga mengatur perdagangan dan investasi, termasuk jual beli, kontrak dagang serta kebun dan dusun. Menurut Afni, keterbukaan ekonomi sejak masa Kesultanan Siak tetap disertai perlindungan terhadap hak masyarakat dan tanah adat.“Boleh investasi di Kerajaan Siak, tetapi jangan mengambil hak-hak rakyat Siak,” lanjut Afni.

Nilai tersebut ingin dikaitkan Afni dengan persoalan masyarakat saat ini. Ia menawarkan tiga langkah, yakni mempertemukan lembaga adat dari 10 wilayah eks-Kerajaan Siak, mendorong restorative justice berbasis adat, serta menjadikan nilai integritas Bab Al Qawa’id sebagai inspirasi membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.

Menurut Afni, upaya tersebut bukan untuk menggantikan atau mempertentangkan Bab Al Qawa’id dengan hukum nasional. Nilai yang masih relevan dapat dipelajari dan diselaraskan dengan UUD 1945 serta ketentuan hukum yang berlaku. “Kita ingin mengambil ruh dan nilai dari kitab ini, kemudian melihat relevansinya untuk kita hari ini,” jelasnya.

 Afni berharap kajian tersebut terus berkembang melalui penelitian dan kolaborasi Indonesia-Malaysia.

Ia menyebut Siak bukan sekadar destinasi wisata, tetapi laboratorium hidup dan pusat riset peradaban Melayu Nusantara.

Seminar internasional tersebut turut membahas Bab Al Qawa’id dari berbagai sudut, mulai dari struktur pemerintahan dan peradilan Kesultanan Siak, kewenangan perangkat agama, hubungan hukum Islam dan adat Melayu, hingga budaya masyarakat pesisir Selat Melaka.

(Rahma/MC Siak)

Ghatib Beghanyut, menolak bala menjemput tuah

Ghatib Beghanyut, menolak bala menjemput tuah

Redaksi       Comment   

Centerindonesia, — Ghatib Beghanyut, tradisi keagamaan dan adat budaya masyarakat Melayu Siak Sri Indrapura. Pelaksanaannya berupa kegiatan zikir dan doa bersama di atas perahu atau kapal yang bergerak menyusuri Sungai Siak, yang oleh masyarakat Melayu dikenal sebagai Sungai Jantan.

Tradisi yang dilaksanakan pada Kamis, 13/8/2026, bertepatan 29 Safar 1448 Hijriah, kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memanjatkan doa bagi keselamatan negeri. 

Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Bupati Siak, Syamsurizal. syeh H. Zulfikar selaku pimpinan Ghatib beranyut, Dandim 0322/Siak, Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Siak, Pimpinan LAMR Kabupaten Siak, Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Siak,Alim Ulama, serta para Tokoh Masyarakat. 

Bagi masyarakat Siak, Ghatib Beghanyut bukan sekadar tradisi budaya. Di dalamnya terdapat nilai keagamaan yang kuat berupa ikhtiar spiritual dan doa bersama kepada Allah SWT agar negeri dijauhkan dari berbagai marabahaya, bencana, musibah, penyakit serta segala bentuk keburukan.

Perjalanan perahu mengikuti arus air sungai memiliki makna simbolis. Masyarakat memaknainya sebagai doa dan ikhtiar agar segala marabahaya, penyakit dan keburukan dijauhkan dari negeri dan dibawa pergi mengikuti arus menuju laut. 

Zikir, takbir dan tahlil yang dilantunkan bersama menjadi pengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai ancaman kehidupan. Karena itu, ikhtiar lahiriah harus berjalan beriringan dengan ikhtiar batiniah, dengan senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Siak menyampaikan kegiatan Ghatib beghanyut ini sebagai warisan budaya leluhur syarat makna spiritual dan kearifan Melayu. Ini merupakan wujud kebersamaan kerendahan hati memohon Perlindungan kepada Allah SWT. Dengan tema Menolak bala menjemput Tuah bukan hanya menghindari musibah, tetapi juga menjauhkan diri segala perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan. Menjemput Tuah upaya sungguh-sungguh meraih keberkahan dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT. 

Ghatib Beghanyut bukan hanya menghadirkan kenangan sejarah, tetapi juga menyimpan pesan penting bahwa ketika masyarakat menghadapi kesulitan, kebersamaan, doa dan ikhtiar harus menjadi kekuatan bersama.

Pelaksanaan Ghatib Beghanyut diawali dengan rangkaian ziarah ke makam para Sultan dan tokoh pendiri Siak. Di antaranya makam Raja Kecik di Buantan, makam sultan Tengku Buwang asmara di mempura,kemudian di lanjutkan ziarah makam Sultan Syarif Kasim II, Makam Koto Tinggi. 

Ziarah tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan jasa para pendahulu, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi saat ini bahwa kehidupan masyarakat Siak tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para ulama, sultan, tokoh adat dan leluhur yang telah membangun negeri.

Pada malam pelaksanaan, rangkaian kegiatan dimulai selepas salat Isya. Para peserta berjalan mulai dari masjid syahabudin, menuju makam koto tinggi kemudian melintasi depan istana siak, menuju pelabuhan LLASDP sambil melantunkan zikir, yang di mulai dari Suasana religius. 

Dari pelabuhan, peserta menaiki kapal feri/Roro dan perahu bermesin yang telah disiapkan untuk mengikuti perjalanan menyusuri Sungai Siak. Dari atas kapal dan perahu, suara zikir, takbir dan tahlil menggema sepanjang perjalanan.

Rombongan kemudian menyusuri Sungai Siak hingga menuju kawasan Feri Penyeberangan Belantik, Desa Langkai.

Di tengah gelapnya malam dan luasnya Sungai Siak, lantunan kalimat-kalimat zikir menjadi simbol kebersamaan masyarakat dalam memohon keselamatan kepada Allah SWT.

Bagi Pemerintah Kabupaten Siak bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak, pelestarian Ghatib Beghanyut bukan semata-mata mempertahankan sebuah tradisi lama.

Lebih dari itu, tradisi ini menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan persatuan masyarakat.

Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dalam satu suasana, duduk bersama, berzikir bersama dan berdoa bersama.

Nilai kebersamaan tersebut menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat. Tradisi lokal yang memiliki nilai keagamaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga identitas masyarakat Melayu Siak sekaligus memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat.

Di atas Sungai Siak, Ghatib Beghanyut membawa pesan sederhana namun mendalam: manusia boleh berikhtiar sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya keselamatan dan pertolongan adalah kehendak Allah SWT.

Arus sungai yang membawa perahu menuju hilir menjadi simbol harapan agar segala bala dan keburukan dijauhkan dari negeri. Sementara lantunan zikir menjadi pengingat agar masyarakat senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan.

Tradisi ini juga mengajarkan bahwa menjaga negeri bukan hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan merawat doa, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

Ghatib Beghanyut 2026 akhirnya bukan sekadar perjalanan puluhan perahu menyusuri Sungai Siak. Ini adalah perjalanan spiritual.

Perjalanan untuk mengingat sejarah, merawat adat, mempererat persaudaraan dan bersama-sama mengetuk pintu langit dengan doa. 

MC/Siak

Pemkab Siak dapat Dukungan APBN, Festival Siak Bermadah Tahun ini di Gelar*

Pemkab Siak dapat Dukungan APBN, Festival Siak Bermadah Tahun ini di Gelar*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Siak – Pemerintah Kabupaten Siak memastikan kegiatan kebudayaan tetap berjalan di tengah kondisi keuangan yang belum stabil. Tahun ini, sebanyak 13 kegiatan kebudayaan mendapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Festival Siak Bermadah.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan dukungan pemerintah pusat tersebut diperoleh setelah Pemkab Siak mengusulkan sejumlah program kebudayaan. Langkah itu dilakukan agar pelestarian sejarah dan budaya tetap berjalan meski anggaran daerah terbatas.

“Gerak pembangunan dipastikan tetap berjalan di Kabupaten Siak, termasuk kegiatan kebudayaan. Kita tidak boleh menyerah. Kalau APBD tidak ada, kita masih punya sumber-sumber pembiayaan lainnya,” kata Afni saat membuka kegiatan kebudayaan di Balairung Sri, Selasa (11/8/2026).

Menurut Afni, Festival Siak Bermadah yang sebelumnya terkena efisiensi anggaran, namun tahun ini dipastikan tetap dilaksanakan dengan dukungan APBN.

“Alhamdulillah, tahun ini ada sekitar 13 kegiatan kebudayaan yang insyaallah didanai APBN, termasuk Festival Siak Bermadah yang sebelumnya sempat kita efisiensikan. Tahun ini ada dua event yaitu Festival Sastra dan Festival Siak Bermadah, Insyaallah akan kita laksanakan dan dananya tidak dari APBD. ” ujarnya.

Selain kegiatan kebudayaan, Pemkab Siak juga memastikan revitalisasi Istana Siak dan Balairung Sri mulai dilaksanakan tahun ini menggunakan dukungan APBN.

Revitalisasi tersebut sebelumnya direncanakan melalui APBD, tetapi tertunda akibat efisiensi anggaran. Pemkab Siak kemudian mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Tahun ini insyaallah kita akan memulai revitalisasi Istana dan Balairung Sri dari APBN. Ini ikhtiar kita,” tegas Afni. 

Afni mengatakan keberlanjutan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan upaya Pemkab Siak mencari sumber pembiayaan di luar APBD. “Kita tidak boleh menyerah terhadap kondisi ini. Kita terus mengetuk pintu-pintu yang ada,” katanya.

Ia juga meminta kegiatan kebudayaan tidak hanya terpusat di kawasan Siak, tetapi diperluas ke kecamatan agar semakin dekat dengan masyarakat dan generasi muda.

“Denyut kemelayuan dan kebudayaan itu coba kita luaskan di kecamatan. Memang pusatnya di Siak, tetapi kegiatan bisa saja dilaksanakan di tempat lain,” ujarnya.

(Rahma/MC Siak)

*“Drive Safe, Serve Better” 2026: Ditlantas Polda Riau Perkuat Profesionalisme Pengemudi Angkutan Umum dan Budaya Keselamatan"*

*“Drive Safe, Serve Better” 2026: Ditlantas Polda Riau Perkuat Profesionalisme Pengemudi Angkutan Umum dan Budaya Keselamatan"*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Direktorat Lalu Lintas Polda Riau terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengemudi angkutan umum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Diklat Pengemudi Angkutan Umum Tahun 2026 “Drive Safe, Serve Better”, yang digelar di Khas Hotel Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 11.30 WIB tersebut diikuti oleh para pemangku kepentingan bidang transportasi dan angkutan umum. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto, S.H., M.H., dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Riau yang diterima Kompol Sukma Pranata, S.I.K., M.H., selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau yang mewakili Dirlantas Polda Riau.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dan diskusi terkait kesadaran keselamatan berkendara yang disampaikan oleh AKP Fajri Sentosa, S.H., M.H., selaku Ps. Kasi Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau.

Materi yang diberikan menitikberatkan pada pentingnya perilaku disiplin di jalan, kepatuhan terhadap rambu dan peraturan lalu lintas, etika berkendara, pengendalian risiko, serta tanggung jawab pengemudi dalam menjamin keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Keselamatan Bukan Sekadar Aturan

Mewakili Dirlantas Polda Riau, Kompol Sukma Pranata, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengemudi angkutan umum memiliki peran strategis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas.

> “Pengemudi angkutan umum tidak hanya bertugas mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan. Karena itu, profesionalisme, disiplin, etika dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi bagian dari karakter setiap pengemudi,” ujarnya.

Menurutnya, keselamatan harus menjadi budaya yang diterapkan dalam setiap aktivitas berkendara, bukan sekadar kewajiban karena adanya aturan.

“Melalui semangat Drive Safe, Serve Better, kami ingin membangun kesadaran bahwa semakin aman cara kita berkendara, semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengemudi yang profesional adalah pengemudi yang mampu memberikan pelayanan dengan mengutamakan keselamatan,” tambahnya.

Jasa Raharja: Keselamatan Dimulai dari Perilaku

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau, Muh. Hidayat, S.E., menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas dan kesadaran pengemudi merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

> “Keselamatan dimulai dari perilaku pengemudi. Ketika pengemudi memahami risiko, mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan, maka potensi terjadinya kecelakaan dapat ditekan. Karena itu, edukasi dan peningkatan kompetensi seperti ini sangat penting untuk terus dilakukan,” ungkapnya.

Muh. Hidayat juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem transportasi yang aman.

“Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Jasa Raharja, operator angkutan, Organda dan para pengemudi harus terus diperkuat,” katanya.

Dishub Riau Dorong Pengemudi yang Profesional dan Beretika

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andi Yanto, S.H., M.H., mengatakan bahwa pengemudi angkutan umum merupakan bagian penting dalam pelayanan transportasi masyarakat sehingga harus memiliki kompetensi sekaligus sikap profesional.

> “Pengemudi angkutan umum bukan hanya dituntut memiliki kemampuan mengemudi, tetapi juga harus memahami etika pelayanan, disiplin berlalu lintas dan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang. Kami berharap melalui diklat ini semakin banyak pengemudi yang profesional, beretika dan berorientasi pada keselamatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan keselamatan transportasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara berkelanjutan.

“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Pemerintah, kepolisian, operator, pengemudi dan masyarakat harus bersama-sama membangun budaya keselamatan,” tambahnya.

Sinergi untuk Menekan Fatalitas Kecelakaan

Kegiatan Diklat Pengemudi Angkutan Umum Tahun 2026 “Drive Safe, Serve Better” menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pengemudi angkutan umum sekaligus memperkuat kesadaran keselamatan di jalan raya.

Melalui kegiatan ini, para pengemudi diharapkan mampu menerapkan prinsip mengemudi dengan aman, melayani dengan baik dan bertanggung jawab, serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan.

Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan transportasi umum di Provinsi Riau.

Kegiatan turut dihadiri Kepala BPTD Provinsi Riau Muttaqin, S.T., M.M.TR., Ketua DPD Organda Riau H. M. Nadir, S.H., Kepala BPJN Provinsi Riau Yohanes Tulak Todingrara, S.T., M.T., Branch Manager Jasa Raharja Putera Pekanbaru Kristiany Parura, S.T., M.M., M.H., serta Branch Manager PT Blue Bird Cabang Pekanbaru Chandra Noviandi.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar dan kondusif, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen dan sinergi seluruh stakeholder dalam mewujudkan transportasi umum yang aman, nyaman, profesional dan berkeselamatan. 

(Ds)