Wujudkan Misi Ekologi, Pemkab Siak Gandeng Pemerintah Swiss, UNDP dan Mitra Pembangunan

Wujudkan Misi Ekologi, Pemkab Siak Gandeng Pemerintah Swiss, UNDP dan Mitra Pembangunan

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Bupati Siak, Afni Z, menerima audiensi dan kunjungan lapangan dari perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Pertanian di Kabupaten Siak, Jumat (19/6).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan berbagai program lingkungan hidup yang telah berjalan di Kabupaten Siak sekaligus mempelajari implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai model pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Siak menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian alam dan mewujudkan pembangunan berbasis ekologi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi multipihak atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan. Visi dan misi kami untuk mewujudkan Siak yang bermartabat dan berdaya saing berbasis ekologi membutuhkan dukungan serta kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional," ujar Afni.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Siak telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat melalui Peraturan Daerah tentang Siak Kabupaten Hijau. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga membentuk Tim Siak Hijau sebagai wadah koordinasi multipihak yang berfungsi memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama pembangunan hijau antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga pembangunan internasional.

Menurut Afni, keberadaan Tim Siak Hijau menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh dukungan program pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara terkoordinasi, selaras dengan kebutuhan daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Siak.

Di Provinsi Riau, Program Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP) yang difasilitasi oleh Daemeter dan Proforest saat ini hanya dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Program tersebut berfokus pada perlindungan lanskap berkelanjutan melalui konservasi kawasan hutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, restorasi gambut, penguatan perhutanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui praktik ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga memberikan dukungan terhadap percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya agar produktivitas ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Bupati Afni menekankan bahwa berbagai program yang didukung oleh UNDP dan mitra internasional harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung agenda pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang masuk ke Kabupaten Siak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Kolaborasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Siak adalah perlindungan koridor satwa liar seperti harimau Sumatera, gajah, beruang madu, dan tapir yang masih ditemukan di sejumlah kawasan hutan di Siak. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik antara satwa dan manusia sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Bupati Siak juga mendampingi para delegasi internasional meninjau sejumlah lokasi dan kawasan penting di Kabupaten Siak.

Selain berdiskusi mengenai pengelolaan lingkungan dan pembangunan hijau, para tamu diajak melihat secara langsung wajah Kota Siak, kawasan hijau, serta kekayaan sejarah dan budaya daerah, termasuk mengunjungi Istana Siak sebagai salah satu ikon warisan budaya Melayu.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Siak Pelalawan Landscape Program, Jimmy Widopo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Siak

*Pemkab Siak Gandeng Ngo Perkuat Kapasitas Hukum Penghulu Kampung Hadapi Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup*

*Pemkab Siak Gandeng Ngo Perkuat Kapasitas Hukum Penghulu Kampung Hadapi Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Jikalahari dan didukung oleh The Asia Foundation menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hukum bagi Penghulu Kampung dalam Menghadapi Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak pada 18–19 Juni 2026 di Hotel Prime Park Pekanbaru. 

Kegiatan ini diikuti oleh 50 penghulu kampung dari berbagai wilayah di Kabupaten Siak sebagai upaya memperkuat kapasitas pemerintah kampung dalam menghadapi persoalan agraria dan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Siak merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi salah satu pusat aktivitas industri kehutanan serta perkebunan di Provinsi Riau. Keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, di sisi lain, tingginya penguasaan ruang oleh korporasi juga memunculkan berbagai persoalan agraria yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan analisis Jikalahari tahun 2026, terdapat 13 perusahaan HTI dan 36 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak. Dari total luas wilayah Kabupaten Siak sebesar 8.556,09 kilometer persegi, sekitar 29 persen berada dalam konsesi HTI dan 24 persen dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan penguasaan ruang yang berpotensi memicu konflik agraria dan lingkungan hidup di tengah masyarakat.

Menurut Afni, penyelesaian konflik agraria bukanlah persoalan yang sederhana. Sejak awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Siak telah dihadapkan pada berbagai persoalan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Karena itu, perjuangan untuk memastikan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Kabupaten Siak,” ujar Afni.

Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.

“Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen menghadirkan keadilan dalam penyelesaian konflik agraria. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar hak masyarakat terlindungi dan kepastian hukum dapat diwujudkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jikalahari, Okto Yugo, menjelaskan bahwa konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Catatan Tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2025 terjadi 341 konflik agraria di Indonesia, meningkat dibandingkan 295 konflik pada tahun sebelumnya. Konflik tersebut terjadi di area seluas sekitar 914,5 ribu hektare dan berdampak terhadap lebih dari 123 ribu keluarga di 428 desa.

Khusus di Provinsi Riau, tekanan terhadap hutan dan ruang hidup masyarakat terus meningkat akibat ekspansi konsesi perusahaan dalam skala besar. Data KPA mencatat sedikitnya 14 konflik agraria terjadi di Riau sepanjang tahun 2025. Sementara itu, Catatan Akhir Tahun Jikalahari mencatat sedikitnya delapan konflik agraria besar yang dipicu oleh tumpang tindih penguasaan ruang antara masyarakat dan korporasi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur kampung sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani konflik di tingkat tapak.

Afni menambahkan bahwa secara umum kondisi konflik agraria di Kabupaten Siak masih berada dalam tingkat yang dapat dikendalikan. Namun demikian, peningkatan kapasitas aparatur kampung tetap menjadi kebutuhan mendesak agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Penghulu kampung merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu mereka harus memiliki pemahaman hukum yang memadai agar mampu melakukan pencegahan, mediasi, dan penanganan konflik secara efektif. Pelatihan paralegal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas penghulu kampung sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah kampung dalam melindungi ruang hidup masyarakat,” katanya.

Selama pelatihan berlangsung, para peserta sangat aktif menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di tingkat kampung dan berdiskusi memberikan pandangan dan meminta Solusi. Salah satu isu yang mengemuka adalah praktik transaksi jual beli lahan pada kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain itu, peserta juga mendalami berbagai aspek penanganan konflik, perlindungan hukum terhadap masyarakat, penerapan pendekatan restorative justice, hingga pemahaman mengenai instrumen Anti-SLAPP sebagai bentuk perlindungan terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, antara lain Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lasma, Made Ali, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.Ketua Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Kabupaten (TFPK) Siak, Anton, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas hukum pemerintah kampung dalam menghadapi konflik agraria yang semakin kompleks. Menurutnya, masih tingginya ketimpangan penguasaan lahan dan terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan menjadi alasan penting dilaksanakannya program tersebut.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para penghulu memahami dasar-dasar hukum agraria, hukum lingkungan, dan hak-hak konstitusional masyarakat atas wilayah kelolanya. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penghulu dalam mengidentifikasi, menangani, dan memediasi konflik serta melindungi masyarakat dari risiko kriminalisasi yang kerap muncul dalam sengketa agraria,” ujarnya.

Anton menambahkan bahwa penguatan kapasitas hukum di tingkat kampung juga penting untuk memperkuat kerja sama antar-kampung dalam mendorong penyelesaian konflik secara adil, termasuk mendorong evaluasi terhadap izin-izin korporasi yang bermasalah dan berdampak terhadap masyarakat.

Menutup kegiatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan apresiasi kepada seluruh penghulu kampung yang mengikuti pelatihan. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pemerintah kampung dalam memetakan persoalan agraria di wilayah masing-masing, membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dapat diwujudkan. 

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak,Bapak Martin, yang memberikan edukasi dan berdiskusi antara penghulu mengenai tata kelola pertanahan dan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Siak.

Wujudkan Siak Bermartabat Berbasis Ekologi, Bupati Afni Z Terima Kunjungan UNDP dan Pemerintah Swiss Terkait Lanskap Berkelanjutan

Wujudkan Siak Bermartabat Berbasis Ekologi, Bupati Afni Z Terima Kunjungan UNDP dan Pemerintah Swiss Terkait Lanskap Berkelanjutan

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Siak Sri Indrapura – Bupati Siak, Afni Z, menerima audiensi dan kunjungan lapangan dari United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian di Kabupaten Siak pada Jumat (19/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan program lingkungan sekaligus mempelajari implementasi kebijakan inisiasi "Siak Kabupaten Hijau" dalam menjaga lanskap berkelanjutan.

Bupati Siak Afni Z menjelaskan bahwa menjaga kelestarian alam di Kabupaten Siak memerlukan kolaborasi multi-pihak (pentaheliks) karena tidak bisa hanya mengandalkan APBD maupun APBN.

Di wilayah Provinsi Riau, fokus program Siak Pelalawan Landscape Program yang difasilitasi oleh lembaga Daemeter dan Proforest ini hanya menyasar dua wilayah, yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan. Visi misi kita untuk mewujudkan Siak bermartabat berbasis ekologi ini membutuhkan kemitraan strategis global," ujar Afni.

Program kolaboratif internasional ini berfokus pada 

Kelestarian Kawasan, Menjaga hutan yang tersisa sebagai habitat satwa langka. Rehabilitasi Pesisir, Melakukan pemulihan wilayah mangrove dan ekosistem pantai.

Restorasi Gambut, Mengatasi kerusakan lahan gambut melalui pengelolaan ramah lingkungan. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola hutan desa dan perhutanan sosial.

Dukungan ISPO, guna membantu pendampingan dan pendanaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya agar ekonomi warga tetap berjalan tanpa merusak alam.

Bupati Afni menegaskan bahwa program global yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian ini harus sinkron dengan kebutuhan riil daerah dan visi misi bupati, bukan berjalan sendiri memakai versi pihak luar.

Salah satu fokus yang diminta pemda adalah perlindungan garis jelajah satwa liar seperti harimau Sumatera, gajah, beruang, dan tapir guna mencegah konflik dengan masyarakat lokal.

Saat ini, program tersebut sudah berjalan dan akan dilanjutkan dengan dukungan pendanaan berskala besar dari UNDP dan mitra internasional.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Siak Pelalawan Landscape Program, Jimmy Widopo, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Bupati Afni Z yang dinilai sangat konsisten dan berkomitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan, gambut, dan mangrove tersisa di Kabupaten Siak.

Sebelum bertemu Bupati, delegasi internasional telah melakukan diskusi mendalam di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak. Mereka memantau progres nyata di lapangan, termasuk pendampingan terhadap koperasi masyarakat yang terbukti mampu memanfaatkan lahan gambut secara produktif tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem.

Penulis Doli_wtr/MC-Siak

Kelola Air Gambut, APP Group Perkuat Kolaborasi di Pelalawan*

Kelola Air Gambut, APP Group Perkuat Kolaborasi di Pelalawan*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia *Pelalawan, 18 Juni 2026* – APP Group melalui unit usahanya, PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung (SPA), memperkuat dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis tata kelola air gambut. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kolaborasi lapangan dalam agenda penguatan antisipasi dan pencegahan karhutla di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang turut ditinjau langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kesiapsiagaan karhutla dilakukan sejak dini melalui pembasahan gambut, pembangunan dan penguatan sekat kanal, pemantauan tinggi muka air tanah, serta pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Pelalawan menjadi salah satu lanskap penting dalam memperkuat praktik kolaboratif pencegahan karhutla, sejalan dengan komitmen APP Group dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di seluruh wilayah operasional dan rantai pasoknya.

“Kita di berbagai wilayah di tanah air yang memiliki lahan gambut adalah fakta. Lahan gambut itu apabila dia tidak digenangi secara terus menerus pada saat yang sama terus disinari oleh matahari, maka dia berpotensi menjadi panas dan bisa terbakar itu fakta,” tutur *Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat.*

“Kedatangan saya ke sini adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar sini itu adalah bagian dari upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan bisa dikurangi,” tambahnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH meninjau sejumlah titik pengelolaan air gambut, mulai dari Desa Pangkalan Terap, area kerja PT Arara Abadi Distrik Merawang, Desa Pulau Muda/Parit Sri Mawar, hingga Pulau Mendol. Di berbagai titik tersebut, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai intervensi pembasahan, konsep water sharing, pembangunan sekat kanal, pengelolaan tinggi muka air tanah, serta dukungan peralatan pencegahan dan pengendalian karhutla.

*Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata* menyampaikan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya melalui kesiapan pemadaman, tetapi juga melalui penguatan tata kelola air, teknologi pemantauan, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Pencegahan karhutla harus dimulai jauh sebelum api muncul. Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola air gambut, pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, serta pemberdayaan masyarakat. Kami percaya, kolaborasi berbasis data, teknologi, dan kesiapan lapangan menjadi kunci untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah dan menekan risiko kebakaran,” ujar Suhendra. 

Di Desa Pangkalan Terap, PT Arara Abadi mendukung penguatan infrastruktur tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal. Terdapat total 13 sekat kanal di wilayah tersebut, terdiri dari 5 sekat kanal atas permintaan KLH/BPLH dan 8 sekat kanal yang telah dibangun oleh PT Arara Abadi. Pembangunan dilakukan dengan dukungan alat berat, termasuk excavator, untuk memperkuat fungsi kanal blocking dalam menahan air agar tidak langsung terbuang ke hilir.

Sementara itu, di Desa Pulau Muda, khususnya Parit Sri Mawar, PT Arara Abadi bersama PT Satria Perkasa Agung mendukung pembangunan 6 sekat kanal serta kegiatan cuci parit sepanjang 900 meter. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, tenaga teknis, supervisi, dan operasional lapangan sebagai bagian dari upaya menjaga kelembapan gambut dan memperkuat pencegahan karhutla berbasis tata kelola air.

Di Pulau Mendol, PT Arara Abadi juga memberikan dukungan pembangunan sekat kanal melalui penyediaan tenaga teknis, tenaga kerja, serta dukungan operasional. Sekat kanal yang dibangun memiliki spesifikasi lebar 2 meter, kedalaman 1,5 meter, sayap 3 meter, serta dilengkapi pintu sekat/blocking untuk membantu mengatur aliran air di kawasan gambut.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur air, APP Group juga menerapkan pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di area operasional PT Arara Abadi. Pemantauan ini menjadi bagian dari sistem water management perusahaan untuk memastikan kondisi gambut tetap terjaga, termasuk melalui pengukuran water level, water table, subsidence, serta dukungan Fire Danger Rating System sebagai perangkat pendukung deteksi dan mitigasi risiko karhutla.

“Pengelolaan gambut membutuhkan disiplin operasional dan pemantauan yang konsisten. Karena itu, intervensi fisik seperti sekat kanal dan pembasahan lahan perlu berjalan beriringan dengan sistem pemantauan, kesiapan tim lapangan, serta keterlibatan masyarakat. Bagi kami, pencegahan karhutla adalah agenda bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan,” tambah Suhendra.

APP Group juga memperkuat pencegahan karhutla melalui program pemberdayaan masyarakat, termasuk Desa Makmur Peduli Api (DMPA), yang mendorong masyarakat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan alternatif ekonomi berbasis potensi desa. Program ini menjadi pelengkap dari inisiatif pemerintah seperti Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), sehingga pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif di tingkat tapak.

Melalui pendekatan Integrated Fire Management, APP Group menempatkan pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respons cepat sebagai satu kesatuan strategi pengendalian karhutla. Upaya ini juga sejalan dengan Sustainability Roadmap Vision 2030, yang menekankan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta kolaborasi multipihak sebagai fondasi operasional perusahaan.

(Ds)

*Polantas Menyapa: Bukan Sekadar Servis Gratis untuk Komunitas Ojol, Ini Bentuk Kasih dan Kepedulian Polri bagi Para Pencari Nafkah*

*Polantas Menyapa: Bukan Sekadar Servis Gratis untuk Komunitas Ojol, Ini Bentuk Kasih dan Kepedulian Polri bagi Para Pencari Nafkah*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Pekanbaru, Jumat (19/6/2026) – Ditlantas Polda Riau terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang humanis dan bermanfaat bagi masyarakat melalui program Polantas Menyapa Ojol. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap para pengemudi ojek online (ojol) yang setiap hari berjuang mencari nafkah sekaligus memberikan layanan transportasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Riau menghadirkan layanan Ojol Auto atau Bengkel Servis Motor Gratis Khusus Ojol yang dilaksanakan di Bengkel Motor Gratis Sat Brimob Polda Riau, Jalan Durian, Pekanbaru, pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Melalui program ini, para pengemudi ojol mendapatkan fasilitas perawatan dan servis kendaraan secara gratis guna memastikan kendaraan yang digunakan tetap dalam kondisi prima, aman, dan layak jalan.

Setiap harinya, layanan ini dimanfaatkan oleh sejumlah pengemudi ojol serta masyarakat lainnya, termasuk tenaga pendidik yang turut memperoleh pelayanan servis kendaraan. Kehadiran program tersebut menjadi bentuk perhatian nyata Polri dalam mendukung aktivitas masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor sebagai sarana utama bekerja dan melayani sesama.

Selain pelayanan servis gratis, Ditlantas Polda Riau juga memberikan kemudahan akses administrasi melalui pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi para pengemudi ojol yang dilaksanakan di Gerai SIM Mall Ciputra, Jalan Riau, Pekanbaru. Pelayanan ini dihadirkan untuk membantu para pengemudi mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman, sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya.

Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, melalui Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika, menjelaskan bahwa program Polantas Menyapa Ojol merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan para pengemudi ojol dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tetap produktif. Kehadiran layanan servis motor gratis maupun pelayanan perpanjangan SIM merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu meringankan kebutuhan mereka sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya,” ujar Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Apresiasi juga datang dari kalangan pengemudi ojol. Hendra, yang mewakili rekan-rekan ojol di Pekanbaru, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika, serta seluruh jajaran atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada komunitas ojol.

Ucapan tersebut disampaikan Hendra saat meninjau langsung kegiatan servis motor gratis yang didampingi Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril di lokasi kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau, Bapak Dirlantas Polda Riau, dan seluruh jajaran yang telah peduli kepada kami para pengemudi ojol. Program ini sangat membantu karena kendaraan merupakan sumber utama penghasilan kami. Kehadiran Polri melalui kegiatan ini membuat kami merasa diperhatikan, didukung, dan semakin semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga,” ungkap Hendra.

Program Polantas Menyapa Ojol bukan sekadar pelayanan servis kendaraan maupun administrasi SIM. Lebih dari itu, program ini menjadi simbol kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja sektor transportasi online yang setiap hari menggerakkan roda perekonomian daerah.

Melalui sentuhan pelayanan yang dekat, ramah, dan penuh empati, Ditlantas Polda Riau terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan secara langsung. Sebab bagi Polri, pengabdian terbaik adalah ketika kehadirannya mampu memberikan rasa aman, membantu meringankan beban masyarakat, dan menjadi bagian dari solusi bagi mereka yang sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga.

Kegiatan Polantas Menyapa Ojol ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, Polri terus berupaya memperkuat kehadiran institusi yang humanis, dekat dengan rakyat, serta senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

(Ds)

Fredy F. Simanjuntak Tegaskan Jajaran Tetap Fokus Jalankan Tugas dan Fungsi

Fredy F. Simanjuntak Tegaskan Jajaran Tetap Fokus Jalankan Tugas dan Fungsi

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Rohul, - Dalam keterangannya kepada awak media, Fredy F. Simanjuntak, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional serta sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan.

Menurut Fredy, sejak mulai menjalankan amanah tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Seluruh aktivitas yang dilakukan terus dievaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi.

Ia menjelaskan, pihaknya juga aktif memantau berbagai perkembangan yang terjadi di luar organisasi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam proses transformasi yang sedang dijalankan.

“Kami selalu memperhatikan dan mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di luar sana supaya kami bisa melihat perkembangan dan transformasi yang kami lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fredy mengatakan bahwa setiap momentum dan aktivitas yang berkembang di tengah masyarakat turut menjadi perhatian pihaknya. Hal itu dilakukan guna memastikan setiap proses yang berjalan dapat diselesaikan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Meski baru sekitar satu bulan menjalankan tugasnya, Fredy mengaku terus melakukan koordinasi bersama tim untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan dan program yang telah dilaksanakan kepada para pihak yang berkepentingan.

Menanggapi adanya berbagai pandangan maupun penilaian dari pihak lain, ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing.

“Setiap orang punya pendapat pribadi masing-masing. Yang penting bagi kami, kami bekerja on track sesuai tugas dan fungsi kami,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Fredy berharap masyarakat dapat mengetahui berbagai aktivitas dan program kerja yang sedang dijalankan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi.

“Kami juga ingin masyarakat mengetahui apa yang sedang kami kerjakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik,” tutupnya.

(Ds)

Polsek Hulu Kuantan Cek Tanaman Jagung di Desa Sungai Alah, Dukung Swasembada Pangan 2026

Polsek Hulu Kuantan Cek Tanaman Jagung di Desa Sungai Alah, Dukung Swasembada Pangan 2026

Redaksi       Comment   

CenterIndonesia,– Polsek Hulu Kuantan melaksanakan pengecekan tanaman jagung di lahan ketahanan pangan Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Swasembada Pangan Tahun 2026 di seluruh Indonesia, pukul 10.30 WIB. Kamis (18/6/2026)

Pengecekan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sungai Alah AIPDA Subrantas dan Bhabinkamtibmas BRIPKA Sandra. Dari hasil pemantauan di lapangan, tanaman jagung yang ditanam di lahan seluas kurang lebih satu hektare tersebut telah memasuki usia sekitar 45 hari tanam dan menunjukkan perkembangan yang baik.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Hulu Kuantan AKP P. Aris Suranta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan tanaman yang dikelola masyarakat dapat tumbuh optimal.

"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Melalui kegiatan monitoring ini, kami ingin memastikan perkembangan tanaman jagung berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," ujar AKP P. Aris Suranta.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan yang sedang digalakkan. Dengan pemantauan secara berkala, berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Polsek Hulu Kuantan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan produktif sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian serta mendukung terwujudnya Swasembada Pangan Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam sektor pertanian semakin meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)