Pendi Pimpin Gelar Pasukan Satgas, GRIB Jaya Riau Perkokoh Soliditas dan Serukan Sinergi Demi Riau yang Aman dan Kondusif

Pendi Pimpin Gelar Pasukan Satgas, GRIB Jaya Riau Perkokoh Soliditas dan Serukan Sinergi Demi Riau yang Aman dan Kondusif

Redaksi       Comment   

Centerindonesia PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Provinsi Riau menunjukkan komitmennya dalam memperkuat soliditas organisasi melalui kegiatan Gelar Pasukan Satuan Tugas (Satgas) yang dirangkai dengan bakti sosial pembagian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Markas Satgas GRIB Jaya Riau, Air Hitam, Panam, Pekanbaru, Minggu (19/7/2026).

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Komandan Satgas GRIB Jaya Riau, Pendi, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DPD GRIB Jaya Riau, Datin Imelda Samsi, bersama jajaran pengurus serta anggota Satgas GRIB Jaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat disiplin, loyalitas, dan kekompakan organisasi sekaligus sebagai persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Komandan Satgas GRIB Jaya Riau, Pendi, menegaskan bahwa seluruh kader harus tetap menjaga persatuan serta menghormati proses organisasi yang sedang berjalan.

> "Gelar pasukan ini bertujuan menguatkan dan menyolidkan seluruh pasukan Satgas GRIB Jaya Riau. Walaupun baru sekitar lima bulan terjadi pergantian mandat sementara pimpinan DPD GRIB Riau, saya berharap seluruh kader tetap solid, menjaga situasi tetap kondusif, serta menunggu arahan dan keputusan resmi dari DPP GRIB Jaya terkait pelantikan yang ditunda. Kita wajib menghormati keputusan organisasi," tegas Pendi.

Ia juga mengingatkan bahwa GRIB Jaya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga stabilitas keamanan daerah dan menjadi organisasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekda DPD GRIB Jaya Riau, Datin Imelda Samsi, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurutnya, arahan Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules Rosario Marshal, menjadi pedoman bagi seluruh kader agar terus hadir membantu masyarakat serta menjaga kondusivitas di Provinsi Riau.

> "GRIB Jaya harus tetap berkibar di Provinsi Riau dengan menjaga hubungan baik bersama TNI, Polri, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat. Organisasi ini harus menjadi mitra yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagaimana amanah Ketua Umum H. Hercules Rosario Marshal, GRIB hadir untuk membantu masyarakat. GRIB Jaya... Jaya... Jaya!" ujar Datin Imelda disambut semangat seluruh peserta apel.

Selain apel gelar pasukan, kegiatan juga diisi dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen GRIB Jaya dalam membantu warga yang membutuhkan.

Melalui kegiatan tersebut, DPD GRIB Jaya Provinsi Riau berharap semangat persatuan, disiplin, dan pengabdian sosial terus tumbuh di tengah seluruh kader. Organisasi juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

(Ds)

Tanam Serempak OPLAH 2025, Siak Perkuat Langkah Menuju Swasembada Pangan Nasional

Tanam Serempak OPLAH 2025, Siak Perkuat Langkah Menuju Swasembada Pangan Nasional

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Sabak Auh – Pemerintah Kabupaten Siak terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak pada Lokasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025 yang dipusatkan di BP Maju Sejahtera, Kampung Belading, Kecamatan Sabak Auh, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Tanam Serempak Nasional yang dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi. Program ini memanfaatkan lahan hasil optimalisasi dan cetak sawah rakyat ( CSR ) untuk mempercepat masa tanam setelah panen sehingga mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional. Pusat kegiatan nasional berlangsung di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti secara daring oleh daerah-daerah lumbung pangan di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Siak, kegiatan dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Laiskar Jaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak Kaharuddin, Kepala BRMP Riau sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Riau Agus W. Anggra. Plt. Kepala Balai Besar Pertanian Lembang sekaligus Pj Optimalisasi Lahan Provinsi Riau, Adi Destriadi. Anggota Kodim 0322/Siak, Sekretaris Camat Sabak Auh, Brigade Pangan, para penyuluh dan pendamping pertanian Kecamatan Sabak Auh dan Bungaraya. 

Gerakan tanam di Kabupaten Siak juga mengikuti dialog Nasional secara daring bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program optimalisasi lahan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini luas lahan OPLAH di Kabupaten Siak mencapai 873 hektare yang dikelola melalui empat Brigade Pangan. Selain itu, terdapat tambahan sekitar 600 hektare lahan, dan tinggal memasuki tahap konstruksi.

Menurut Syamsurizal, Pemerintah Kabupaten Siak juga mulai menerapkan Sistem PMAAS (Pertanian Modern Advance Agrikultur Sistem) sebagai upaya modernisasi sektor pertanian. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan.

"Dengan sistem pertanian modern ini, kami menargetkan produktivitas yang sebelumnya sekitar 5 ton per hektare dapat meningkat menjadi 10 ton per hektare. Ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah," ujarnya.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Syamsurizal berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih unggul bagi Brigade Pangan yang telah terbentuk di Kabupaten Siak.

"Bantuan alsintan dan benih sangat dibutuhkan agar empat Brigade Pangan yang telah terbentuk dapat bekerja lebih optimal. Kami berharap dukungan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga target peningkatan produksi pangan dapat tercapai," harapnya.

Melalui Gerakan Tanam Serempak OPLAH 2025, Pemerintah Kabupaten Siak optimistis mampu meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas padi, dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat posisi Siak sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Riau.

(Ds)

*Wabup Syamsurizal Dorong MTsN 1 Siak Tingkatkan Mutu Pendidikan Hadapi Tantangan Zaman*

*Wabup Syamsurizal Dorong MTsN 1 Siak Tingkatkan Mutu Pendidikan Hadapi Tantangan Zaman*

Redaksi       Comment   

Centerinsonesia Siak – Wakil Bupati Siak Syamsurizal mendorong MTsN 1 Siak terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar mampu mencetak generasi yang berakhlak, unggul, dan siap menghadapi tantangan zaman. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri ramah tamah yang menjadi puncak Reuni Akbar Alumni MTs Taufiqiyah dan MTsN 1 Siak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Siak, Sabtu malam (18/7/2026).

Menurut Syamsurizal, perjalanan Madrasah Taufiqiyah hingga berkembang menjadi MTsN 1 Siak merupakan warisan pendidikan yang patut dibanggakan. Namun, warisan tersebut harus diiringi dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan agar sekolah mampu menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah.

"Peningkatan kualitas pendidikan dengan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Termasuk bantuan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi ini, menjadi prioritas kami," kata Syamsurizal.

Ia berharap pertemuan alumni tidak hanya menjadi ajang mengenang masa lalu, tetapi juga melahirkan semangat, ide, dan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan sekolah maupun pembangunan Kabupaten Siak.

"Pertemuan ini jangan hanya menjadi ajang mengenang masa lalu. Yang lebih penting, bagaimana dari kebersamaan ini lahir semangat untuk terus memajukan MTsN 1 Siak dan ikut memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Siak," ujar Syamsurizal.

Ia menambahkan, penguatan pendidikan agama tetap menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, di saat yang sama, sekolah juga perlu mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan zaman melalui peningkatan kemampuan akademik dan penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris.

"Anak-anak kita harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan agamanya harus kuat, akademiknya juga terus ditingkatkan. Guru-guru pun jangan berhenti belajar, karena perkembangan zaman menuntut kita terus meningkatkan kemampuan agar bisa membimbing anak-anak dengan lebih baik," katanya.

Syamsurizal juga mendorong para pendidik untuk terus mengembangkan kompetensi, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, peningkatan kualitas guru akan berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Ketua Panitia Reuni Akbar MTs Taufiqiyah dan MTsN 1 Siak, Sujarwo, mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni, guru, panitia, Pemerintah Kabupaten Siak, serta semua pihak yang telah mendukung sehingga seluruh rangkaian reuni dapat berlangsung dengan lancar.

"Alhamdulillah, reuni ini bisa terlaksana berkat dukungan dan kebersamaan semua pihak. Terima kasih kepada seluruh alumni yang telah menyempatkan hadir. Harapan kami, melalui reuni ini semakin banyak generasi muda yang mengenal perjalanan Madrasah Taufiqiyah sebagai cikal bakal MTsN 1 Siak, sehingga sejarah sekolah ini tetap hidup dan tidak terlupakan," ujar Sujarwo.

Ramah tamah yang menjadi puncak rangkaian reuni berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para guru, alumni lintas angkatan, dan tamu undangan memanfaatkan momen tersebut untuk kembali bersilaturahmi, berbagi cerita, serta menikmati penampilan musik yang menutup seluruh rangkaian Reuni Akbar MTs Taufiqiyah dan MTsN 1 Siak.

(Rahma/MC Siak)

Temui Wapres Gibran, Bupati Siak Perjuangkan Hak DBH Daerah Penghasil Tak Dipangkas

Temui Wapres Gibran, Bupati Siak Perjuangkan Hak DBH Daerah Penghasil Tak Dipangkas

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia PEKANBARU– Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengenai dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). 

Kehadiran Wapres Gibran ke Riau dalam rangka kunjungan kerja, momen tersebut dimanfaatkan Bupati Afni bertemu langsung di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (17/6/) untuk menyuarakan aspirasi daerah di tengah padatnya agenda Wakil Presiden saat berkunjung ke Riau. 

Afni mengatakan, Wakil Presiden Gibran memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang disampaikannya. Bahkan, waktu pertemuan berlangsung lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan karena tingginya atensi terhadap isu transfer ke daerah, khususnya DBH bagi daerah penghasil.

"Kami sangat berterimakasih atas waktu beliau. Tadi beliau sangat memberikan perhatian dan memahami persoalan ini karena juga pernah menjadi kepala daerah. Kami berdiskusi mengenai transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam seperti Siak," ujar Afni, Jumat (17/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Afni menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah penghasil yang tidak semestinya diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat opsional atau diberikan dengan syarat tertentu. Apalagi dipangkas sepihak oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan kebutuhan daerah.

Menurut Bupati perempuan pertama di Siak itu, DBH berasal dari penerimaan negara atas pemanfaatan sumber daya alam yang dieksploitasi di daerah. Karena itu, daerah penghasil juga menanggung berbagai konsekuensi, mulai dari dampak lingkungan, beban sosial hingga potensi konflik.

"Jangan jadikan DBH sebagai sesuatu yang opsional. Itu adalah hak daerah penghasil. Namanya saja Dana Bagi Hasil. Dana yang dibagikan dari hasil yang diekploitasi Negara. Persentasenya saja sudah sangat kecil bagi daerah penghasil, sehingga kami berharap hak tersebut tetap diberikan secara adil," ungkap Afni.

Afni juga menolak jika kemampuan fiskal pemerintah kabupaten disamakan dengan pemerintah kota. Dijelaskan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten berbeda, dan bukan hidup dari pelayanan jasa sebagaimana kota. Kabupaten sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perkampungan dan daerah yang didominasi aktivitas eksploitasi SDA oleh kalangan industri.

"Misalnya potensi pajak opsen seperti bea balik nama kendaraan tentu lebih besar di perkotaan, bukan di perkampungan yang berada di Kabupaten. Sementara kabupaten harus mengurus kampung hingga dusun dengan karakteristik yang berbeda, lokasi yang jauh bahkan dalam kawasan dengan tantangan infrastruktur yang tidak mudah. Karena itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tidak bisa disamakan dalam persoalan PAD," ungkap Afni.

Sejak pertama menjabat Juni 2025, kepemimpinan Afni-Syamsurizal telah melakukan penghematan anggaran dengan nilai lebih Rp600 miliar, peningkatan PAD, dan perbaikan tata kelola BUMD. Namun semua itu tetap tidak dapat menutup nilai fiskal hak Siak yang terdampak dari kebijakan pusat.

Saat ini pembangunan di Siak terdampak pasca dipangkasnya DBH lebih dari Rp500 miliar di 2026 dan dana kurang salur 2023-2024 yang belum dibayarkan mencapai hampir Rp500 miliar. Dengan total nilai Rp1 triliun ditambah beban utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar, Bupati Afni mengaku tak punya pilihan selain terus menyuarakan keadilan fiskal ke pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan berbagai upaya untuk peningkatan PAD.

“Sudah seharusnya daerah penghasil SDA mendapatkan haknya. Semua pihak bisa ikut mengawasi bilamana terjadi penyimpangan, namun jangan sampai DBH dipangkas yang justru merugikan rakyat hingga ke pelosok kampung,” kata dia.

Afni menambahkan, penyampaian aspirasi kepada Wakil Presiden Gibran merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Siak setelah sebelumnya melakukan komunikasi dengan sejumlah Menteri. Afni juga berharap suatu saat nanti dapat menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Namun kami juga berharap hak daerah penghasil tidak dikurangi. Kalau pun ada perubahan kebijakan, pastikan hak DBH itu dikembalikan kepada daerah dalam bentuk program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan program yang disamaratakan tanpa melihat kebutuhan daerah," tandasnya. 

(Dep/MC Siak)

*Bupati Siak Gandeng Tiga Balai Kementerian, Jalan hingga Irigasi Jadi Prioritas Pembangunan 2026*

*Bupati Siak Gandeng Tiga Balai Kementerian, Jalan hingga Irigasi Jadi Prioritas Pembangunan 2026*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Siak. Fokus kerja sama meliputi peningkatan jalan nasional, rehabilitasi irigasi, hingga penyediaan air bersih guna mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Riau, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Riau di Zamrud Meeting Room, Komplek Rumah Rakyat, Kota Siak, Kamis (16/7/2026).

Rapat yang dihadiri jajaran kepala OPD itu mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat pada 2025 sekaligus menyusun prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.

Plt Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara mengatakan ruas jalan nasional Simpang Lago–Pelabuhan Tanjung Buton akan menjadi salah satu prioritas penanganan pada 2026. Ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi akses utama menuju Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang akan di usulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain penanganan jalan, BPJN menyiapkan pembangunan akses menuju Pelabuhan Tanjung Buton dengan skema multi years mulai 2027. BPJN juga mengusulkan pembangunan jalan Kampung Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 3,5 kilometer senilai sekitar Rp49 miliar serta melanjutkan pembangunan ruas Buana Makmur–Buatan Baru sepanjang 3,6 kilometer untuk mendukung konektivitas kawasan pangan dan energi.

Sementara itu, Kepala BWS Sumatera III Riau Daniel menyampaikan Kabupaten Siak menjadi salah satu daerah dengan alokasi program terbesar di Riau. Tahun depan, BWS akan melaksanakan pemeliharaan rutin di Kecamatan Bungaraya, rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah lokasi, termasuk Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit.

Menurut Daniel, Kabupaten Siak juga memiliki sekitar 50 titik Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang berperan mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Afni meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan jalan yang rusak, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ia juga mengusulkan agar sejumlah ruas jalan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

"Tidak ada yang lebih baik selain menggerakkan seluruh instrumen pemerintah secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di Daerah" kata Afni.

Afni juga meminta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kecamatan Sabak Auh yang telah selesai dibangun segera difungsikan untuk mendukung kebutuhan petani. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak akan terus memperjuangkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) guna meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong investasi di daerah.

(Eko/MC Siak)

Wabup Siak Minta Pj Penghulu Tumang Segera Gelar PAW

Wabup Siak Minta Pj Penghulu Tumang Segera Gelar PAW

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Siak – Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta Penjabat (Pj) Penghulu Kampung Tumang, Ahmad Sultoni Siregar, segera menyiapkan tahapan Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) untuk mengisi jabatan penghulu definitif yang masih menyisakan masa tugas tiga tahun.

Permintaan itu disampaikan usai melantik Ahmad Sultoni Siregar sebagai Pj Penghulu Kampung Tumang serta anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Kampung Suak Lanjut masa jabatan 2026–2034 di Aula Kantor Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak, Kamis (16/7/2026).

Syamsurizal menjelaskan, pengisian jabatan penghulu definitif tidak dapat menunggu Pemilihan Penghulu serentak pada 2031. Sesuai ketentuan, jabatan harus diisi melalui mekanisme PAW karena sisa masa jabatan penghulu sebelumnya masih lebih dari satu tahun.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, apabila sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti atau diberhentikan lebih dari satu tahun, maka pengisian jabatan wajib dilakukan melalui Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) melalui Musyawarah Kampung," kata Syamsurizal.

Ia meminta Pj Penghulu segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak untuk menyusun seluruh tahapan PAW.

Selain itu, Syamsurizal menekankan pentingnya transisi pemerintahan yang tertib. Ia meminta serah terima jabatan segera dilaksanakan, disertai inventarisasi program yang telah maupun belum berjalan.

"Paling lambat 23 Juli 2026, dokumen serah terima jabatan beserta laporan TP PKK Kampung harus sudah selesai dan dilaporkan agar kesinambungan program tetap terjaga," ujarnya.

Kepada anggota Bapekam Kampung Suak Lanjut yang baru dilantik, Syamsurizal meminta segera membentuk kepengurusan melalui musyawarah internal sebelum dilaporkan kepada camat untuk diterbitkan surat keputusan.

Ia berharap Bapekam mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara objektif serta menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan.

Syamsurizal juga mengingatkan pemerintah kampung untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung, mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK), serta mengelola keuangan kampung secara transparan dan akuntabel.

"Libatkan seluruh unsur masyarakat, hilangkan ego sektoral, dan bangun semangat kebersamaan agar kampung semakin maju, mandiri, dan sejahtera," katanya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPMK Kabupaten Siak Febriyeni, Camat Siak Arie Darmawan, Penghulu Suak Lanjut Ilyas, Lurah Kampung Dalam Romadella, Penghulu Rawang Air Putih Zaini, unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

(Riki/MC Siak)

Pemkab Siak Tingkatkan Kompetensi TKBM, Wabup Dorong Sertifikasi dan Keselamatan Kerja di Pelabuhan Tanjung Buton*

Pemkab Siak Tingkatkan Kompetensi TKBM, Wabup Dorong Sertifikasi dan Keselamatan Kerja di Pelabuhan Tanjung Buton*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) melalui pelatihan dan uji kompetensi guna mencetak pekerja pelabuhan yang profesional, bersertifikasi dan mengutamakan keselamatan kerja di kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Buton, Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat membuka Pelatihan dan Uji Kompetensi TKBM yang diikuti 40 peserta di Hotel Winaria, Siak Sri Indrapura, Rabu (15/6).

Menurut Syamsurizal, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak seiring berkembangnya aktivitas industri dan logistik di Kabupaten Siak. Karena itu, setiap tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kemampuan yang sesuai standar operasional serta dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi.

"Seluruh tenaga kerja bongkar muat harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Melalui pelatihan dan uji kompetensi ini, mereka memiliki keterampilan yang terstandar dan diakui secara resmi," kata Syamsurizal, Kamis (16/7/2026).

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan dan dihadiri perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Buton, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, serta pengurus Koperasi TKBM.

Syamsurizal mengapresiasi Koperasi TKBM yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi di Kabupaten Siak. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan.

Syamsurizal, minta program serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak tenaga kerja lokal memperoleh sertifikat kompetensi sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di sektor logistik dan kepelabuhanan.

Selain itu, Syamsurizal mendorong KSOP bersama instansi terkait memperluas akses pelatihan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri Tanjung Buton, Mengkapan, Sungai Apit, Tanjung Pal, Lalang, dan wilayah lainnya.

"Semakin banyak masyarakat yang memiliki kompetensi dan sertifikat, semakin besar peluang mereka bekerja di sektor kepelabuhanan dan logistik yang terus berkembang di Kabupaten Siak," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Siak juga mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui BPSDM untuk menghadirkan balai pelatihan kepelabuhanan di daerah. Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tanpa harus mengikuti program di luar daerah.

Hamdan, salah seorang peserta mengaku pelatihan tersebut memberikan pemahaman baru mengenai prosedur keselamatan kerja yang selama ini belum pernah diterimanya.

"Pelatihan ini menambah pengetahuan kami tentang cara bekerja yang lebih aman. Harapannya, keselamatan kerja para pekerja pelabuhan semakin baik," katanya.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan lahirnya tenaga kerja bongkar muat yang kompeten, profesional, dan siap mendukung pertumbuhan sektor kepelabuhanan serta industri di kawasan Tanjung Buton.

(Alonk/MC Siak)