Centerindonesia JAKARTA, 12 NOVEMBER 2026 Polri menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penegakan hukum bukan semata-mata tentang tindakan dan penindakan, melainkan juga bagaimana negara memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparat kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, serta berlandaskan ketentuan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kewenangan kepolisian harus selalu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Aparat tidak hanya dituntut tegas dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak-hak masyarakat.
Penegakan hukum yang baik harus mampu menghadirkan keadilan, bukan justru menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Melalui RDP bersama Komisi III DPR RI, Polri diharapkan terus memperkuat komitmen reformasi institusi, meningkatkan profesionalisme personel, serta memastikan pelayanan kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Prinsip bahwa setiap langkah penegakan hukum harus bermuara pada perlindungan masyarakat menjadi pesan penting bagi seluruh jajaran kepolisian.
Sebab, keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa besar kehadiran polisi mampu memberikan rasa aman, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan rakyat.
Polri harus tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap humanis dalam melayani masyarakat. Karena hukum sejatinya hadir untuk melindungi, memberikan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik.
Red