Centerindonesis PEKANBARU – Pengelolaan limbah industri pulp dan kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang, Kabupaten Siak, perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah informasi mengenai pengolahan air limbah, pemantauan emisi cerobong, hingga pengelolaan residu produksi menjadi persoalan yang patut diperiksa secara terbuka oleh instansi lingkungan hidup.
Sorotan ini bukan tanpa dasar. Industri pulp dan kertas menghasilkan berbagai jenis residu dari kegiatan produksi, mulai dari air limbah, lumpur hasil pengolahan IPAL, abu pembakaran, hingga emisi udara. Apabila pengelolaannya tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, dampaknya dapat merembet pada kualitas air, udara, tanah, ekosistem, serta kesehatan masyarakat.
Persoalan ini semakin relevan setelah masyarakat Kota Pekanbaru mengeluhkan aroma menyengat yang muncul pada malam 20 Oktober 2026 hingga dini hari berikutnya. Sejumlah kawasan dilaporkan mengalami gangguan bau yang menyerupai aroma bahan kimia.
Namun, hingga saat ini belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan bahwa aroma tersebut berasal dari PT Indah Kiat. Karena itu, hubungan antara keluhan warga dan aktivitas perusahaan masih harus diuji melalui pemeriksaan kualitas udara, data emisi, pola angin, serta penelusuran sumber pencemar.
DATA LIMBAH CAIR DAN EMISI PERLU DIBUKA
Kajian akademis Universitas Pertamina tahun 2022 mengenai instalasi pengolahan air limbah Unit EN-2M PT Indah Kiat Perawang mengidentifikasi sumber air limbah dari kegiatan Pulp Mill serta Paper and Tissue Mill.
Sementara itu, Laporan Keberlanjutan PT Indah Kiat tahun 2025 mencantumkan sejumlah parameter kualitas air limbah:
- pH: 7,61.
- TSS: 25,41 mg/L.
- BOD: 31,29 mg/L.
- COD: 150,97 mg/L.
Data tersebut merupakan angka yang dilaporkan perusahaan dan masih membutuhkan verifikasi terhadap titik pengambilan sampel, debit pembuangan, metode pengujian, serta baku mutu yang berlaku.
Redaksi juga menelusuri data SISPEK Kementerian Lingkungan Hidup yang mencantumkan 82 cerobong dan lima cerobong terintegrasi pada fasilitas Perawang Mills.
Dalam penelusuran tersebut, sistem menampilkan keterangan penerimaan data terakhir lebih dari 72 jam. Kondisi ini perlu dijelaskan oleh perusahaan maupun instansi pengawas. Status tersebut bukan bukti pelanggaran emisi, tetapi menjadi alasan untuk meminta keterbukaan mengenai kesinambungan pemantauan.
UU 32 TAHUN 2009: PENCEMARAN LINGKUNGAN MEMILIKI KONSEKUENSI PIDANA
Ketentuan utama yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran yang melampaui baku mutu, beberapa ketentuan pidana berikut dapat menjadi dasar penegakan hukum.
1. Pasal 98: Pencemaran yang dilakukan dengan sengaja
Pasal ini mengatur perbuatan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
Setelah penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidananya:
- Pasal 98 ayat (1): penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.
- Pasal 98 ayat (2): apabila mengakibatkan orang luka atau membahayakan kesehatan manusia, penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII.
- Pasal 98 ayat (3): apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII.
2. Pasal 99: Pencemaran akibat kelalaian
Apabila pencemaran terjadi akibat kelalaian dan mengakibatkan pelampauan baku mutu, Pasal 99 dapat menjadi dasar penindakan.
Ancaman pidananya setelah penyesuaian:
- Ayat (1): penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.
- Ayat (2): apabila menimbulkan luka atau bahaya kesehatan manusia, penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V.
- Ayat (3): apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.
Dengan demikian, apabila kelak ditemukan bahwa pencemaran terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dalam kegiatan operasional, pertanggungjawaban hukum dapat berkembang sesuai hasil penyidikan dan pembuktian.
3. Pasal 100: Pelanggaran baku mutu air limbah dan emisi
Pasal 100 mengatur pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
Ancaman pidananya setelah penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2026 adalah penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.
Namun, ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1) hanya dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Artinya, hasil pengujian laboratorium dan riwayat penegakan sanksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.
4. Pasal 104: Pembuangan limbah tanpa persetujuan
Apabila ditemukan praktik dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 104 dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Ancaman pidananya setelah penyesuaian adalah penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.
Ketentuan ini relevan untuk diperiksa apabila terdapat dugaan pembuangan limbah ke badan air, tanah, atau media lingkungan lainnya tanpa persetujuan yang diwajibkan.
SANKSI ADMINISTRATIF: BUKAN HANYA TEGURAN
Selain pidana, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021.
Pasal 508 mengatur bentuk sanksi administratif berupa:
1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah.
3. Denda administratif.
4. Pembekuan Perizinan Berusaha.
5. Pencabutan Perizinan Berusaha.
Lebih jauh, Pasal 511 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjatuhkan paksaan pemerintah, termasuk penghentian sementara produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, penyitaan alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Dalam kondisi tertentu yang mengancam serius manusia dan lingkungan, paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa harus didahului teguran tertulis.
Artinya, apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur dan persyaratan hukum, pemerintah tidak hanya dapat meminta perusahaan memperbaiki dokumen, tetapi juga mengambil tindakan terhadap kegiatan operasionalnya.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BISA SAMPAI PADA PENGURUS
Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah pertanggungjawaban korporasi.
Pasal 116 UU PPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dapat dikenakan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tindak pidana tersebut.
Pasal 117 mengatur pemberatan ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebesar sepertiga.
Sementara Pasal 119 membuka kemungkinan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha, seperti:
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.
- Perbaikan akibat tindak pidana.
- Kewajiban melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya dilalaikan.
- Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.
Dengan demikian, apabila tindak pidana lingkungan terbukti dilakukan dalam kegiatan korporasi, pertanggungjawaban tidak otomatis berhenti pada pekerja lapangan.
MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN GANTI RUGI
Pasal 87 UU PPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
Tindakan tersebut dapat berupa perbaikan instalasi pengolahan limbah, pemulihan fungsi lingkungan, serta penghentian sumber pencemaran.
Ketentuan ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya menyangkut sanksi kepada pelaku, tetapi juga pemulihan kerusakan dan perlindungan masyarakat yang terdampak.
SURAT KLARIFIKASI BELUM MENDAPAT TANGGAPAN
Sebagai bagian dari prinsip kebimbangan iierpemberitaan, Redaksi telah menyiapkan dan menyampaikan permohonan klarifikasi kepada pihak Humas dan manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang.
Surat tersebut memuat pertanyaan mengenai pengelolaan IPAL, hasil pengujian air limbah, pemantauan emisi cerobong, pengelolaan residu produksi, serta informasi dugaan persoalan landfill.
Namun, hingga berita ini disusun pada 18 November 2026, redaksi menyatakan belum menerima tanggapan resmi dari pihak perusahaan.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan, koreksi, data pendukung, maupun hak jawab. Tidak adanya tanggapan bukan bukti pengakuan atas dugaan pelanggaran.
DESAKAN KEPADA PEMERINTAH: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN
Redaksi mendorong Kementerian Lingkungan Hidup, DLHK Provinsi Riau, serta DLH Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan lingkungan PT Indah Kiat Perawang.
Pemeriksaan perlu mencakup:
1. Pengujian independen kualitas air limbah pada titik pembuangan dan badan air penerima.
2. Pemeriksaan emisi cerobong serta kelengkapan data SISPEK.
3. Pengukuran kualitas udara ambien, termasuk parameter gas yang relevan dengan keluhan bau.
4. Pemeriksaan pengelolaan sludge IPAL, bio-ash, black liquor, serta residu produksi lainnya.
5. Pemeriksaan landfill, sistem penampungan air lindi, dan potensi rembesan.
6. Audit kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, RKL-RPL, Persetujuan Teknis, dan SLO.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum dan tingkat dampak yang ditimbulkan.
Lingkungan hidup bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Hak masyarakat atas udara bersih, air yang aman, dan lingkungan yang sehat harus menjadi prioritas.
Redaksi akan terus menelusuri persoalan ini, mengawal keterbukaan informasi, dan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan berdasarkan fakta.(*)
