Dalam surat tersebut, para pegawai meminta agar dua tenaga honorer berinisial Supartio dan Arifbudi segera dipindahkan ke instansi lain, demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas lingkungan kerja di BPBD Bangka Barat.
Desakan tersebut didasari sejumlah alasan serius. Para pegawai menyebutkan bahwa perilaku kedua honorer itu dinilai telah melampaui batas toleransi, bahkan mengarah pada dugaan tindak kekerasan.
Salah satu poin krusial adalah dugaan pemukulan terhadap seorang pegawai PNS berinisial DM, yang sebelumnya telah diberitakan media lokal dengan judul “Pegawai BPBD Babar Dipukul Rekan Kantor Gegara Teguran Merokok” pada Oktober 2025. Peristiwa tersebut disebut menjadi bukti nyata bahwa konflik internal di BPBD bukan isu sepele, melainkan menyangkut keselamatan fisik aparatur negara.
Selain dugaan pemukulan, kedua honorer juga dinilai kerap bersikap arogan, tidak menghormati struktur organisasi, serta menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan dan intimidasi.
Menariknya, menurut keterangan sejumlah sumber internal BPBD, belum adanya langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hingga kini diduga berkaitan dengan kedekatan kedua honorer tersebut dengan lingkaran kekuasaan daerah.
Meski demikian, dugaan tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak terkait. Namun persepsi tersebut dinilai telah memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan pegawai BPBD.
Para penandatangan surat menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk memecat, melainkan memindahkan Supartio dan Arifbudi ke instansi lain agar konflik tidak terus berlarut.
“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang dan profesional. Penanggulangan bencana membutuhkan kekompakan dan rasa aman, bukan tekanan dan ketakutan. Kami berharap Bupati dan Sekda bertindak objektif, tanpa pandang bulu,” ujar salah satu perwakilan pegawai.
Menunggu Ketegasan Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait tuntutan tersebut, meskipun kasus dugaan pemukulan telah lama mencuat ke publik.
Para pegawai berharap pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, mengingat BPBD merupakan instansi strategis yang menuntut soliditas, disiplin, dan profesionalitas tinggi demi pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.
(red)