Center Indonesia Pekanbaru – Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pengutipan sampah melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang saat ini diberlakukan di Kota Pekanbaru. Kebijakan ini dinilai telah menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah dan para pengangguran yang jumlahnya masih tinggi.
Kami memandang bahwa pengutipan biaya oleh LPS yang tidak diimbangi dengan kejelasan regulasi dan dasar hukum yang kuat, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga merasa seolah dipaksa untuk membayar retribusi tanpa adanya transparansi dan perlindungan hukum yang memadai.
Sebagai bagian dari elemen pemuda yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat, kami dari Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) menegaskan tuntutan kami sebagai berikut:
1. Meminta Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Wali Kota, untuk segera meninjau kembali sistem dan mekanisme pengutipan sampah oleh LPS.
2. Menuntut adanya payung hukum yang jelas, adil, dan berpihak kepada masyarakat kecil dalam pengelolaan dan penarikan biaya sampah.
3. Mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan subsidi terhadap biaya operasional LPS, sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat.
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, dan tokoh publik untuk bersama-sama mengawal isu ini demi terciptanya kebijakan yang bijak dan berpihak.
Kami mengingatkan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru pernah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah hingga Rp 33 miliar. Maka sangat tidak adil jika saat ini beban tersebut dialihkan sepenuhnya ke masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah Punkas *Irwan* dengan Tegas.
Tokoh Pemuda Rumbai Bersatu Irwan berharap Wali Kota Pekanbaru mendengar suara rakyat kecil dan mengambil langkah cepat, tegas, dan berpihak kepada masyarakat. Sampah adalah persoalan bersama, dan penyelesaiannya harus adil serta tidak diskriminatif.
(Desi suarni)