M C I

Rabu, November 18, 2026

PENGELOLAAN LIMBAH PT INDAH KIAT PERAWANG DISOROT, SEJUMLAH PASAL LINGKUNGAN HIDUP SIAP MENJERAT JIKA PELANGGARAN TERBUKTI





Centerindonesis PEKANBARU  – Pengelolaan limbah industri pulp dan kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang, Kabupaten Siak, perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah informasi mengenai pengolahan air limbah, pemantauan emisi cerobong, hingga pengelolaan residu produksi menjadi persoalan yang patut diperiksa secara terbuka oleh instansi lingkungan hidup.


Sorotan ini bukan tanpa dasar. Industri pulp dan kertas menghasilkan berbagai jenis residu dari kegiatan produksi, mulai dari air limbah, lumpur hasil pengolahan IPAL, abu pembakaran, hingga emisi udara. Apabila pengelolaannya tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, dampaknya dapat merembet pada kualitas air, udara, tanah, ekosistem, serta kesehatan masyarakat.


Persoalan ini semakin relevan setelah masyarakat Kota Pekanbaru mengeluhkan aroma menyengat yang muncul pada malam 20 Oktober 2026 hingga dini hari berikutnya. Sejumlah kawasan dilaporkan mengalami gangguan bau yang menyerupai aroma bahan kimia.


Namun, hingga saat ini belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan bahwa aroma tersebut berasal dari PT Indah Kiat. Karena itu, hubungan antara keluhan warga dan aktivitas perusahaan masih harus diuji melalui pemeriksaan kualitas udara, data emisi, pola angin, serta penelusuran sumber pencemar.


DATA LIMBAH CAIR DAN EMISI PERLU DIBUKA


Kajian akademis Universitas Pertamina tahun 2022 mengenai instalasi pengolahan air limbah Unit EN-2M PT Indah Kiat Perawang mengidentifikasi sumber air limbah dari kegiatan Pulp Mill serta Paper and Tissue Mill.


Sementara itu, Laporan Keberlanjutan PT Indah Kiat tahun 2025 mencantumkan sejumlah parameter kualitas air limbah:


- pH: 7,61.

- TSS: 25,41 mg/L.

- BOD: 31,29 mg/L.

- COD: 150,97 mg/L.


Data tersebut merupakan angka yang dilaporkan perusahaan dan masih membutuhkan verifikasi terhadap titik pengambilan sampel, debit pembuangan, metode pengujian, serta baku mutu yang berlaku.


Redaksi juga menelusuri data SISPEK Kementerian Lingkungan Hidup yang mencantumkan 82 cerobong dan lima cerobong terintegrasi pada fasilitas Perawang Mills.


Dalam penelusuran tersebut, sistem menampilkan keterangan penerimaan data terakhir lebih dari 72 jam. Kondisi ini perlu dijelaskan oleh perusahaan maupun instansi pengawas. Status tersebut bukan bukti pelanggaran emisi, tetapi menjadi alasan untuk meminta keterbukaan mengenai kesinambungan pemantauan.


UU 32 TAHUN 2009: PENCEMARAN LINGKUNGAN MEMILIKI KONSEKUENSI PIDANA


Ketentuan utama yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.


Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran yang melampaui baku mutu, beberapa ketentuan pidana berikut dapat menjadi dasar penegakan hukum.


1. Pasal 98: Pencemaran yang dilakukan dengan sengaja


Pasal ini mengatur perbuatan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan.


Setelah penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidananya:


- Pasal 98 ayat (1): penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.

- Pasal 98 ayat (2): apabila mengakibatkan orang luka atau membahayakan kesehatan manusia, penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII.

- Pasal 98 ayat (3): apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII.


2. Pasal 99: Pencemaran akibat kelalaian


Apabila pencemaran terjadi akibat kelalaian dan mengakibatkan pelampauan baku mutu, Pasal 99 dapat menjadi dasar penindakan.


Ancaman pidananya setelah penyesuaian:


- Ayat (1): penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.

- Ayat (2): apabila menimbulkan luka atau bahaya kesehatan manusia, penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V.

- Ayat (3): apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.


Dengan demikian, apabila kelak ditemukan bahwa pencemaran terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dalam kegiatan operasional, pertanggungjawaban hukum dapat berkembang sesuai hasil penyidikan dan pembuktian.


3. Pasal 100: Pelanggaran baku mutu air limbah dan emisi


Pasal 100 mengatur pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.


Ancaman pidananya setelah penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2026 adalah penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.


Namun, ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1) hanya dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.


Artinya, hasil pengujian laboratorium dan riwayat penegakan sanksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.


4. Pasal 104: Pembuangan limbah tanpa persetujuan


Apabila ditemukan praktik dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 104 dapat menjadi dasar penegakan hukum.


Ancaman pidananya setelah penyesuaian adalah penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.


Ketentuan ini relevan untuk diperiksa apabila terdapat dugaan pembuangan limbah ke badan air, tanah, atau media lingkungan lainnya tanpa persetujuan yang diwajibkan.


SANKSI ADMINISTRATIF: BUKAN HANYA TEGURAN


Selain pidana, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021.


Pasal 508 mengatur bentuk sanksi administratif berupa:


1. Teguran tertulis.

2. Paksaan pemerintah.

3. Denda administratif.

4. Pembekuan Perizinan Berusaha.

5. Pencabutan Perizinan Berusaha.


Lebih jauh, Pasal 511 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjatuhkan paksaan pemerintah, termasuk penghentian sementara produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, penyitaan alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.


Dalam kondisi tertentu yang mengancam serius manusia dan lingkungan, paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa harus didahului teguran tertulis.


Artinya, apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur dan persyaratan hukum, pemerintah tidak hanya dapat meminta perusahaan memperbaiki dokumen, tetapi juga mengambil tindakan terhadap kegiatan operasionalnya.


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BISA SAMPAI PADA PENGURUS


Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah pertanggungjawaban korporasi.


Pasal 116 UU PPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dapat dikenakan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tindak pidana tersebut.


Pasal 117 mengatur pemberatan ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebesar sepertiga.


Sementara Pasal 119 membuka kemungkinan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha, seperti:


- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.

- Perbaikan akibat tindak pidana.

- Kewajiban melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya dilalaikan.

- Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.


Dengan demikian, apabila tindak pidana lingkungan terbukti dilakukan dalam kegiatan korporasi, pertanggungjawaban tidak otomatis berhenti pada pekerja lapangan.


MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN GANTI RUGI


Pasal 87 UU PPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.


Tindakan tersebut dapat berupa perbaikan instalasi pengolahan limbah, pemulihan fungsi lingkungan, serta penghentian sumber pencemaran.


Ketentuan ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya menyangkut sanksi kepada pelaku, tetapi juga pemulihan kerusakan dan perlindungan masyarakat yang terdampak.


SURAT KLARIFIKASI BELUM MENDAPAT TANGGAPAN


Sebagai bagian dari prinsip kebimbangan iierpemberitaan, Redaksi telah menyiapkan dan menyampaikan permohonan klarifikasi kepada pihak Humas dan manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang.


Surat tersebut memuat pertanyaan mengenai pengelolaan IPAL, hasil pengujian air limbah, pemantauan emisi cerobong, pengelolaan residu produksi, serta informasi dugaan persoalan landfill.


Namun, hingga berita ini disusun pada 18 November 2026, redaksi menyatakan belum menerima tanggapan resmi dari pihak perusahaan.


Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan, koreksi, data pendukung, maupun hak jawab. Tidak adanya tanggapan bukan bukti pengakuan atas dugaan pelanggaran.


DESAKAN KEPADA PEMERINTAH: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN


Redaksi mendorong Kementerian Lingkungan Hidup, DLHK Provinsi Riau, serta DLH Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan lingkungan PT Indah Kiat Perawang.


Pemeriksaan perlu mencakup:


1. Pengujian independen kualitas air limbah pada titik pembuangan dan badan air penerima.

2. Pemeriksaan emisi cerobong serta kelengkapan data SISPEK.

3. Pengukuran kualitas udara ambien, termasuk parameter gas yang relevan dengan keluhan bau.

4. Pemeriksaan pengelolaan sludge IPAL, bio-ash, black liquor, serta residu produksi lainnya.

5. Pemeriksaan landfill, sistem penampungan air lindi, dan potensi rembesan.

6. Audit kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, RKL-RPL, Persetujuan Teknis, dan SLO.


Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum dan tingkat dampak yang ditimbulkan.


Lingkungan hidup bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Hak masyarakat atas udara bersih, air yang aman, dan lingkungan yang sehat harus menjadi prioritas.


Redaksi akan terus menelusuri persoalan ini, mengawal keterbukaan informasi, dan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan berdasarkan fakta.(*)

Memperkuat Iman, Warga Binaan Kristiani Rutan Dumai Rutin Belajar Alkitab

 




Centerindonesia – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan. Salah satunya dengan menggelar pembelajaran Alkitab secara rutin bagi warga binaan beragama Kristen.


Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan rohani yang bertujuan memperkuat iman, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, serta membentuk karakter dan perilaku yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan.


Dalam kegiatan tersebut, warga binaan mengikuti pembelajaran dengan membaca dan mempelajari isi Alkitab. Melalui kegiatan ini, mereka diberikan kesempatan untuk mendalami nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan kasih, pengampunan, kesabaran, kejujuran, serta pentingnya memperbaiki diri.


Pembinaan keagamaan juga menjadi ruang bagi warga binaan untuk melakukan refleksi diri, membangun kesadaran spiritual dan menumbuhkan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya.


Rutan Dumai berkomitmen memberikan hak kepada seluruh warga binaan untuk memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembinaan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perubahan perilaku.


Melalui kegiatan belajar Alkitab yang dilaksanakan secara rutin, diharapkan warga binaan Kristiani dapat semakin memperkuat keimanan, memiliki pribadi yang lebih baik, serta siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih positif dan bertanggung jawab.

(Ds)

Rutan Dumai Ikuti Anev Capaian Kinerja Triwulan III Kemenimipas

 




Centerindonesia - Rutan Kelas IIB Dumai mengikuti kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan III yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Selasa (17/11) secara virtual.


Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Maulana Bungaran, serta diikuti oleh seluruh unit Eselon I, jajaran Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Unit Pelaksanana Teknis.


Dalam arahannya, Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa pelaksanaan Analisis dan Evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh sasaran strategis kementerian berjalan secara efektif. 


Selain mengevaluasi capaian indikator kinerja dan pelaksanaan program prioritas, rapat juga membahas realisasi serapan anggaran serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada semester berikutnya. Paparan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, hingga Pelaksana Tugas Kepala BPSDM sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan kinerja organisasi.

(Ds)

Rutan Kelas I Pekanbaru Ikuti Rapat Analisis dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026

 




Centerindonesia – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru mengikuti kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.


Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka menjaga ketercapaian sasaran strategis kementerian serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.


Melalui kegiatan ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Triwulan III, termasuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala, serta mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan oleh masing-masing satuan kerja.


Keikutsertaan Rutan Kelas I Pekanbaru menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan.


Selain sebagai sarana evaluasi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan meningkatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan seluruh UPT dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.


Melalui rapat Anev Kinerja Triwulan III Tahun 2026 ini, Rutan Kelas I Pekanbaru berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan guna mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(Ds)

Rutan Pekanbaru Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Inkracht di Kejari Pekanbaru

 




Centerindonesia, 18 November 2026 – Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru turut hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).


Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Pemusnahan ini dilakukan terhadap barang bukti dari perkara-perkara yang putusannya telah inkracht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.


Rutan Kelas I Pekanbaru dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasi Yantah), Rizki Fajri. Kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru.


Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan ini menjadi wujud tindak lanjut atas putusan tersebut sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan setelah perkara selesai.


Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum dalam pengelolaan barang bukti, sehingga prosesnya disaksikan oleh pihak-pihak terkait.


Melalui kehadiran ini, Rutan Kelas I Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, demi mendukung proses penegakan hukum yang tertib, bersih, dan akuntabel.

(Ds)

TEGASKAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN PELAYANAN, PETUGAS IKUTI APEL PENEGASAN LARANGAN MEMBANTU WARGA BINAAN MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DAN TINDAK PIDANA





Centerindonesia rangka memperkuat integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib, seluruh jajaran petugas mengikuti apel penegasan larangan membantu Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib maupun tindak pidana, yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian komitmen bersama.


Kegiatan ini menjadi bentuk penegasan bahwa setiap petugas pemasyarakatan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kode etik dan integritas sebagai aparatur negara.


Dalam arahannya, Kepala Lapas, Eko Ari Wibowo, menegaskan bahwa seluruh petugas harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.


“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran agar tidak sekali-kali membantu, memfasilitasi, ataupun membiarkan Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib maupun tindak pidana. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai justru kita yang menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga integritas, dan jangan pernah menggadaikan kehormatan institusi demi kepentingan pribadi,” tegas Eko Ari Wibowo.


Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh petugas. Seluruh jajaran diminta untuk berani menolak segala bentuk ajakan, tekanan, maupun pemberian yang berpotensi mencederai integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.


Sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian komitmen oleh seluruh petugas. Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan pernyataan sikap dan kesanggupan setiap petugas untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta tidak membantu, melindungi, maupun terlibat dalam tindakan pelanggaran tata tertib dan tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan.


Melalui kegiatan ini, Eko Ari Wibowo berharap seluruh petugas semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat pengawasan, serta senantiasa menjaga marwah dan nama baik institusi pemasyarakatan.


Komitmen tersebut menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan, demi terciptanya pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

(Ds)

Capaian Kinerja Triwulan






Centerindonesia,Jajaran pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/11/2026).


Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.


Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Pekanbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kerja demi mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berdampak.


Terus bergerak, tingkatkan kinerja, berikan yang terbaik untuk Pemasyarakatan!


(Ds)

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done