Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari

Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Jakarta – Bareskrim Polri bersama Polda jajaran kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dalam periode 7 hingga 20 April 2026. Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, didampingi Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Wakabareskrim Polri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan mempertahankan stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika global.

Namun, ia menegaskan masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi.

“Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di sektor energi.

“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas,” lanjutnya.

Selain pengungkapan terbaru, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dengan rincian 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan.

Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

“Keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut,” ungkap Wakabareskrim.

Dalam periode 7–20 April 2026, aparat turut mengamankan barang bukti berupa:

- 403.158 liter solar

- 58.656 liter pertalite

- 8.473 tabung LPG 3 kg

- 322 tabung LPG 5,5 kg

- 4.441 tabung LPG 12 kg

- 110 tabung LPG 50 kg

- 161 unit kendaraan (R4/R6)

Kerugian negara pada periode ini diperkirakan mencapai Rp243.069.600.800.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya.

“Pembelian berulang BBM subsidi dari berbagai SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali untuk kepentingan industri, penggunaan kendaraan modifikasi dengan tangki besar, penggunaan plat nomor palsu untuk memanipulasi barcode, serta kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota,” jelasnya.

Sementara untuk LPG, modus yang dilakukan adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung non-subsidi.

“Pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, kemudian dijual sebagai LPG non-subsidi,” tambah Brigjen Irhamni.

Penindakan ini tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.

Polri menegaskan akan konsisten dalam menindak seluruh jaringan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, termasuk dengan menerapkan pasal berlapis.

“Kami memerintahkan kepada seluruh penyidik untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan hasil kejahatan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bekerja sama dengan PPATK,” tegas Wakabareskrim Polri.

Polri juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kejaksaan Agung RI, PPATK, Puspom TNI, Pertamina, dan SKK Migas.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dan media juga diajak untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi.

“Segera laporkan apabila menemukan praktik penimbunan, pengoplosan, modifikasi tabung, penjualan BBM subsidi di atas harga resmi, maupun distribusi LPG 3 kg yang tidak wajar,” imbau Wakabareskrim Polri.

Menutup pernyataannya, Wakabareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku penyalahgunaan subsidi energi.

“Tidak ada kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Jangan pernah menganggap subsidi negara sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen tegas dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut.

“Zero Tolerance terhadap mafia BBM dan LPG subsidi. Kalian nekad, kami tindak tegas.”

Polri memastikan akan terus menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

(Desi)

Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan.

Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan.

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Siak – Dinamika yang terjadi terkait dokter spesialis di RSUD Siak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Melalui pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Siak dan perwakilan tenaga medis, Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI, Prof. Farhat hadir langsung untuk menjembatani komunikasi sekaligus mendorong solusi bersama di Ruang Kerja Wakil Bupati Siak, Selasa (21/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, turut disampaikan penjelasan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Prof. Farhat menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap dokter spesialis ASN, seperti gaji, jasa layanan, hingga THR, telah dipenuhi.

“Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dedikasi tersebut adalah kekuatan utama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut dokter spesialis tidak menerima gaji dalam kurun waktu tertentu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan hanya pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sementara TPP merupakan tambahan penghasilan yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penyesuaian menjadi langkah yang harus diambil secara bijak dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Farhat mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral ASN dan tenaga kesehatan dalam mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sebagai ASN, seorang dokter tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemerintah daerah sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban yang ada secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Beberapa kewajiban TPP tahun sebelumnya telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyesuaian.

Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam membantu mencarikan solusi. Ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian TPP sebesar 50 persen dilakukan secara menyeluruh bagi ASN di lingkungan Pemkab Siak.

“Rasanya sudah jelas dan terang benderang, bahwa TPP disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kami berterima kasih atas atensi semua pihak dan mari kita jaga kondusifitas daerah, terutama memastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tetap berjalan baik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi serta menjaga situasi tetap kondusif demi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Siak, manajemen RSUD Siak, serta perwakilan dokter spesialis, sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terbaik.

(Desi)

Apel Ikrar Zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau

Apel Ikrar Zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Pekanbaru - Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pemberantasan HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau melaksanakan Apel Ikrar Zero HALINAR yang diikuti oleh seluruh jajaran, Selasa (21/4/26)

Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, dan diikuti oleh seluruh UPT pemasyarakatan Se-Riau dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Rumbai, sebagai bentuk penegasan komitmen pimpinan dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata keseriusan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, tertib, aman, dan berintegritas, serta sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui ikrar ini, seluruh pegawai berkomitmen untuk menolak segala bentuk pelanggaran, menjaga profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas.

Diharapkan, komitmen bersama ini dapat terus dijaga dan diimplementasikan secara konsisten dalam mendukung terwujudnya Pemasyarakatan yang Pasti Bersih.

(Desi)

Polres Siak Ringkus DPO Curanmor, Pelaku Tak Berlutik Saat Diamankan

Polres Siak Ringkus DPO Curanmor, Pelaku Tak Berlutik Saat Diamankan

Redaksi       Comment   

Centerindonesia SIAK – Tim Opsnal Satreskrim Polres Siak berhasil mengamankan seorang pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Pelaku yang diketahui berinisial DS alias D (22) ditangkap saat tengah bersantai di pinggir jalan pada Senin malam (20/04/2026).

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan yang diajukan oleh seorang mahasiswa KA (20), warga Desa Kota Ringin, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar,  SH,SIK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Dr.Raja Kosmos Parmulais, SH, MH menagatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis pagi, 26 Februari 2026. Korban baru menyadari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 3578 YF miliknya raib saat hendak berangkat kerja sekitar pukul 07.30 WIB. Motor tersebut sebelumnya diparkir di garasi belakang rumahnya.

"Korban sempat mengunggah informasi kehilangan di status WhatsApp. Tak lama kemudian, seorang saksi berinisial P menghubungi korban dan menginformasikan bahwa ia sempat berpapasan dengan motor tersebut di Jalan Pemda Kampung Paluh yang dibawa oleh rekan pelaku sekitar pukul 01.54 WIB dini hari," Ucap AKP Kosmos. 

Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp8.000.000.

Setelah hampir dua bulan melakukan pengejaran, Tim Opsnal Satreskrim Polres Siak di bawah pimpinan Kanit I IPDA Saut Adhi Karyansyah Pandiangan, S.H., M.H., mendapatkan titik terang mengenai keberadaan pelaku di seputaran Jalan Dr. Soetomo, Kampung Dalam, Kecamatan Siak.

"Sekira pukul 21.30 WIB, petugas melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang identik dengan DPO sedang duduk di pinggir jalan. Petugas langsung bergerak cepat melakukan pengamanan. Saat diinterogasi, pelaku ini mengakui perbuatannya. Ia mengaku melakukan pencurian tersebut bersama rekannya yang berinisial AD" Tambah AKP Kosmos

Kini, D telah dibawa ke Mapolres Siak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Pihak kepolisian juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

(Desi)

*Jaga Kamtibmas, Polsek Tualang Gelar Razia THM Dini Hari*

*Jaga Kamtibmas, Polsek Tualang Gelar Razia THM Dini Hari*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Perawang – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Polsek Tualang melaksanakan razia di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah hukumnya, Selasa (21/4/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 00.30 WIB tersebut dipimpin oleh Panit 1 Unit Reskrim Polsek Tualang, Ipda Khairul, S.H, dengan melibatkan 10 personel.

Adapun sasaran razia meliputi beberapa lokasi, di antaranya Cafe Horas di Jalan Sultan Syarif Qasim Kampung Perawang Barat, Dinasty Karaoke di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang, serta Cafe Dewi di Jalan Pipa Caltex Kampung Perawang Barat.

Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono.S.H.M.H menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika, minuman keras ilegal, serta potensi tindak pidana lainnya di lokasi hiburan malam.

“Selain melakukan pemeriksaan, personel juga memberikan imbauan kepada pemilik usaha dan masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Ipda Khairul di sela kegiatan.

Dari hasil razia tersebut, petugas tidak menemukan adanya pengunjung di lokasi yang menjadi sasaran. Selain itu, tidak ditemukan narkotika, minuman keras, maupun hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Tualang untuk memastikan masyarakat dapat merasakan rasa aman dan nyaman, serta sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mengantisipasi berbagai potensi kejahatan.

(Desi)

Sinergi Polri dan Masyarakat, Renovasi Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Siak Terus Digeber

Sinergi Polri dan Masyarakat, Renovasi Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Siak Terus Digeber

Redaksi       Comment   

Centerindonesia SIAK – Memasuki hari kelima, Senin (20/4/2026), program renovasi Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di wilayah hukum Polres Siak menunjukkan progres signifikan. Dua titik krusial, yakni di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Kandis, menjadi fokus utama pengerjaan guna memastikan aksesibilitas warga kembali normal dan lebih kokoh.

Di Kecamatan Sungai Apit, Kapolsek Sungai Apit bersama jajaran personel Satgas Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II turun langsung ke lapangan sejak pukul 08.00 WIB. Dibantu oleh warga setempat dan tenaga tukang profesional, kegiatan hari ini difokuskan pada pemasangan mal (cetakan sementara) serta pengecoran lantai jembatan.

Material dalam jumlah besar telah dikerahkan, mulai dari puluhan lembar papan mal, besi wiremesh, hingga puluhan sak semen dan material cor. Selain fokus pada struktur fisik, jembatan ini juga dipersiapkan secara estetika dengan penyediaan puluhan liter cat berwarna merah dan putih sesuai identitas jembatan "Presisi".

Akselerasi di Kelurahan T Sam Sam, Kandis

Sementara itu di waktu yang bersamaan, giat serupa berlangsung di Kelurahan T Sam Sam, Kecamatan Kandis. Skala personel di lokasi ini tampak lebih besar dengan keterlibatan personel gabungan dari Polsek Kandis, BKO Brimob, Dit Sabhara, hingga Pol Air yang bahu-membahu bersama warga.

Pada tahap ini, tim teknis berfokus pada pengecoran pondasi jembatan. Mengingat struktur pondasi adalah elemen vital, tim menggunakan alat berat berupa satu unit mesin molen untuk memastikan kualitas campuran semen, pasir, dan kerikil tetap standar. Sebanyak 150 batang kayu cerocok dan 50 batang besi ukuran 8 dan 10 juga telah terpasang sebagai penguat struktur bawah jembatan.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar,  SH, SIK, MH melalaui Kasi Humas Aiptu Dedek Prayoga,SH mengatakan Kedua kegiatan perbaikan ini membawa misi utama yang sama mengembalikan fungsi jembatan sebagai urat nadi aktivitas masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan penggerak ekonomi warga sekitar.

"Tujuannya agar jembatan ini kembali bagus, jauh lebih kokoh dari sebelumnya, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat," ungkap Aiptu Dedek

Seluruh rangkaian pengerjaan di kedua lokasi berjalan dengan lancar dan aman. Rencananya, renovasi akan kembali dilanjutkan pada Selasa pagi, 21 April 2026, untuk mengejar target penyelesaian tepat waktu.

(Desi)

Kapolda Riau Tekankan 'Sense of Crisis' dan Strategi Adaptif Kepada Seluruh Personil dalam Kunjungan Kerja di Polres Siak

Kapolda Riau Tekankan 'Sense of Crisis' dan Strategi Adaptif Kepada Seluruh Personil dalam Kunjungan Kerja di Polres Siak

Redaksi       Comment   

Centerindonesia SIAK – Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja penting ke Mapolres Siak pada Selasa (21/04/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan arahan strategis terkait penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Riau didampingi oleh Staf Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Ibu Rustika Herlambang, beserta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Riau, termasuk Dir Binmas Kombes Pol Eko Budhi Purwono dan Kombes Pol Anom K. Rombongan disambut langsung oleh Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, beserta jajaran personel Polres Siak.

Mengusung tema "Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif", Irjen Pol Herry Heryawan memberikan arahan mendalam kepada seluruh personel mengenai tantangan keamanan saat ini. Beliau menekankan bahwa situasi geopolitik global, seperti ketegangan di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi dunia, secara langsung dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan potensi kerawanan Kamtibmas.

"Tujuan saya hadir di sini adalah untuk memastikan kebijakan Bapak Kapolri berjalan dengan baik di lapangan. Kita harus memiliki kemampuan global security untuk mendeteksi dini risiko kenaikan harga bahan pokok akibat gangguan pasokan energi dunia," tegas Kapolda Riau.

Selain isu ekonomi, Kapolda memberikan atensi khusus pada naiknya harga komoditas sawit. Meski membawa dampak positif bagi ekonomi, kenaikan ini juga berisiko meningkatkan angka peredaran narkotika serta memicu masyarakat atau perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar (Karhutla), terutama menjelang siklus Super El Nino.

"Lakukan mitigasi peredaran narkoba secara serius. Jangan sampai kasus seperti di Panipahan terulang. Saya instruksikan untuk melakukan cek urine secara berkala kepada anggota; jangan sampai ada personel yang terlibat," ujarnya. Beliau juga meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dilakukan secara adil dan terukur.

Kapolda menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus memiliki sense of crisis—sebuah kemampuan untuk merespons cepat tanpa menunggu perintah, proaktif dalam melapor, dan memiliki pola pikir prediktif terhadap potensi gangguan di wilayah masing-masing.

Terkait agenda dalam waktu dekat, Kapolda meminta Polres Siak segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk merangkul kelompok buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) agar tetap kondusif.

Kunjungan kerja Kapolda Riau ditutup dengan doorstop bersama rekan rekan dari media lokal Kabupaten Siak, Kapolda sekali lagi menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita bersama termasuk partisipasi rekan rekan media.

(Desi)