Kanwil Ditjenpas Riau Ikuti Pemaparan Hasil Akhir Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik

Kanwil Ditjenpas Riau Ikuti Pemaparan Hasil Akhir Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik

Redaksi       Comment   

Centerindonesia, 2 September 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau mengikuti secara virtual kegiatan Pemaparan Hasil Akhir Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Pemasyarakatan, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal, Rabu (2/9). Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Ditjenpas Riau bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Riau di ruang rapat Kakanwil. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang memberikan arahan terkait pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan dan imigrasi. Pemaparan hasil evaluasi menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar, serta memperkuat prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.

Dalam pemaparan, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, menyampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan, termasuk pemetaan layanan, standar prosedur operasional (SOP), distribusi kewenangan, serta sejumlah layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Dari 52 layanan pemasyarakatan, sebanyak 47 layanan telah memiliki dokumen SOP, sementara 5 layanan masih memerlukan penyusunan standar prosedur.

Evaluasi juga menyoroti tiga layanan prioritas, yaitu Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB); Penelitian Kemasyarakatan (Litmas); serta Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Perbaikan diarahkan untuk memastikan pelayanan berlangsung lebih tepat, transparan, konsisten, tepat waktu, dan akuntabel dengan pengendalian berbasis risiko.

Dalam rencana tindak lanjut 30 hari, sejumlah quick win disiapkan, antara lain penguatan standar waktu atau SLA layanan hak integrasi, pendelegasian kewenangan berbasis risiko, standar sidang TPP berbasis bukti, percepatan dan pengendalian Litmas, serta penguatan SDP melalui mobile apps, dashboard monitoring, layanan informasi mandiri, dan pengendalian integritas serta keterlacakan data.

Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Riau dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, serta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

(Ds)

Arahan Dirjenpas Jadi Penguat Kinerja Kanwil Riau

Arahan Dirjenpas Jadi Penguat Kinerja Kanwil Riau

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Rudy Fernando Sianturi*, bersama jajaran Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan seluruh pegawai Kanwil Ditjenpas Riau mengikuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, Senin (7/09). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen jajaran dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan agar semakin profesional, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian seluruh jajaran. Mulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, pemantauan isu pengamanan, penguatan pembinaan dan pengawasan pegawai, hingga penertiban administrasi dan pengawasan terhadap senjata api di seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Selain itu, jajaran juga diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti arahan pimpinan, memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta mempersiapkan penguatan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan ke depan. Pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan persiapan kegiatan strategis organisasi turut menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut.

Dirjenpas juga mendorong optimalisasi produk UMKM dan program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Produk hasil pembinaan diharapkan dapat saling didukung antar-UPT, termasuk melalui penguatan penggunaan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh Lapas dan Rutan.

Dalam bidang pelayanan, perhatian turut diberikan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pelayanan publik, penyelesaian usulan dan administrasi Pemasyarakatan, serta penguatan keamanan data melalui pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Jajaran juga diminta untuk memperhatikan peningkatan Wartelsuspas dan Inkopasindo, serta memastikan identitas visual Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan secara seragam.

“Arahan pimpinan harus menjadi pedoman bersama dan ditindaklanjuti secara nyata. Setiap jajaran harus bekerja dengan disiplin, saling berkoordinasi, serta memastikan setiap program memberikan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Kakanwil Rudy.

Melalui pengarahan ini, Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen menerjemahkan setiap kebijakan dan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ke dalam langkah kerja yang terukur. Dampaknya, kualitas keamanan, pembinaan, reintegrasi sosial, pelayanan publik, serta program kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan semakin optimal, sehingga Pemasyarakatan benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Ds)

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Intensifkan Pemadaman dan Pendinginan Karhutla di Inhu, Akses Menuju Titik Api Dibuka

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Intensifkan Pemadaman dan Pendinginan Karhutla di Inhu, Akses Menuju Titik Api Dibuka

Redaksi       Comment   

Centerindonesia HULU – Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui Kodim 0302/Indragiri Hulu bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan hutan penyangga Desa Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (8/9/2026).

Di lapangan, tim bergerak menyisir kawasan yang masih mengeluarkan asap sekaligus membuka jalur untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Penanganan dilakukan secara bertahap untuk memastikan area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar.

Hingga pelaksanaan hari sebelumnya, tim gabungan telah melakukan pemadaman dan pendinginan pada area seluas sekitar 69,7 hektare. Sementara itu, luas kawasan yang tercatat terdampak mencapai sekitar 471,39 hektare.

Upaya di lapangan menghadapi tantangan karena sebagian titik telah masuk lebih jauh ke kawasan hutan. Akses yang terbatas, cuaca panas, angin kencang, serta ketersediaan sumber air menjadi faktor yang memengaruhi proses pemadaman.

Untuk mengatasinya, personel Kodim 0302/Inhu bersama Polres Inhu, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan unsur perusahaan terus memperluas akses menuju titik asap serta mengoperasikan peralatan pemadaman yang tersedia.

“Kami terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan sekaligus membuka jalur akses menuju titik api maupun titik asap. Fokusnya memastikan titik yang masih berpotensi menyala dapat segera ditangani,” ujar salah seorang personel Kodim 0302/Inhu di lokasi.

Pemantauan dan pendinginan akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali api, terutama pada bagian lahan yang masih menyimpan panas dan asap (pendam19)

(Ds)

*Jelang Pemeliharaan Jembatan Siak I dan III, Ditlantas Polda Riau Siapkan Rekayasa Lalu Lintas*

*Jelang Pemeliharaan Jembatan Siak I dan III, Ditlantas Polda Riau Siapkan Rekayasa Lalu Lintas*

Redaksi       Comment   

Centerindonesia, Selasa 8 September 2026 — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau bersama sejumlah instansi terkait melakukan survei lokasi pekerjaan pemeliharaan Jembatan Siak I dan Jembatan Siak III di Kota Pekanbaru, Selasa (8/9/2026).

Survei yang berlangsung pukul 09.30 hingga 11.30 WIB tersebut dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M. Kegiatan melibatkan personel Satlantas Polresta Pekanbaru, Dinas PUPR Provinsi Riau, Dishub Provinsi Riau, serta Dishub Kota Pekanbaru.

Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan pengaturan dan rekayasa lalu lintas sebelum pekerjaan pemeliharaan jembatan dimulai. Tim juga menentukan titik pemasangan rambu-rambu lalu lintas, baliho imbauan, serta lampu hazard sebagai penanda bagi pengguna jalan.

Dalam rencana awal rekayasa lalu lintas, saat Jembatan Siak I mulai dikerjakan, arus kendaraan akan dialihkan menuju Jembatan Siak III. Pengalihan tersebut akan diberlakukan dengan sistem dua arah di Jembatan Siak III, sehingga kendaraan dari arah Kota Pekanbaru maupun dari arah Rumbai tetap dapat melintas melalui jembatan tersebut.

Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan selama proses pekerjaan, petugas juga akan menempatkan barrier sebagai pembatas antara area pekerjaan dengan jalur kendaraan. Selain itu, rambu-rambu dan media informasi akan dipasang pada titik-titik strategis untuk memberikan petunjuk kepada pengendara.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M. mengatakan, rekayasa lalu lintas tersebut masih merupakan rencana awal yang disiapkan bersama instansi terkait untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan selama pekerjaan pemeliharaan.

“Rencana awalnya, saat Jembatan Siak I dilakukan pengerjaan, arus lalu lintas akan kita arahkan ke Jembatan Siak III. Di sana akan diberlakukan dua arus, baik kendaraan dari arah Kota Pekanbaru maupun dari arah Rumbai. Untuk keamanan pengendara, kita juga akan menempatkan barrier sebagai pembatas,” jelas Dasril.

Ia menambahkan, setelah pekerjaan di Jembatan Siak I selesai, tahapan pemeliharaan akan dilanjutkan pada Jembatan Siak III dengan pola pengaturan lalu lintas yang sama.

“Jika Jembatan Siak I selesai, kemudian saat Jembatan Siak III dikerjakan, maka Jembatan Siak I juga akan diberlakukan sistem yang sama,” tambahnya.

Sementara itu, Yusfar M., ST., MT., selaku PPTK Pemeliharaan Jembatan Siak I dan Siak III, menjelaskan bahwa koordinasi lintas instansi diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan beriringan dengan pengaturan lalu lintas di lapangan.

“Pemeliharaan ini perlu dilakukan untuk menjaga kondisi dan fungsi jembatan. Karena merupakan akses penting bagi masyarakat, pelaksanaan pekerjaan harus dipersiapkan dengan baik, khususnya terkait pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas,” jelas Yusfar.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pekerjaan pemeliharaan jembatan.

“Kita ingin pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan baik, namun keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, rekayasa lalu lintas, pemasangan rambu, barrier, serta penyampaian informasi kepada masyarakat harus dipersiapkan sejak awal,” tegas Jeki.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas selama proses pengalihan arus berlangsung.

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Dengan kerja sama seluruh pihak dan kepatuhan pengguna jalan, kita berharap proses pemeliharaan dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

Pekerjaan pemeliharaan Jembatan Siak I dan Siak III direncanakan mulai dilaksanakan pada minggu ketiga September 2026. Ditlantas Polda Riau bersama PUPR dan Dinas Perhubungan akan terus melakukan koordinasi serta pemantauan untuk memastikan kesiapan rekayasa lalu lintas sebelum pekerjaan dimulai.

Kegiatan survei berlangsung aman, lancar dan kondusif.

(Ds)

Kalapas Pasir Pangarayan Hadiri Penutupan Turnamen Mini Soccer Kajari Cup 2026

Kalapas Pasir Pangarayan Hadiri Penutupan Turnamen Mini Soccer Kajari Cup 2026

Redaksi       Comment   

Centerindonesia Hulu – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menghadiri kegiatan Penutupan Turnamen Mini Soccer Kajari Cup Tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Kamis (3/9).

Kegiatan penutupan berlangsung di AYB Mini Soccer, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran Kalapas Pasir Pangarayan merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga dan silaturahmi antarinstansi di Kabupaten Rokan Hulu.

Turnamen Mini Soccer Kajari Cup 2026 sebelumnya telah mempertemukan berbagai tim dari instansi pemerintah dan lembaga di Kabupaten Rokan Hulu sebagai ajang mempererat kebersamaan, sportivitas, dan sinergi antarlembaga.

Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai mampu memperkuat hubungan baik antarinstansi melalui kegiatan yang positif.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Turnamen Mini Soccer Kajari Cup 2026. Kegiatan seperti ini menjadi sarana yang baik untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat sinergi antarinstansi di Kabupaten Rokan Hulu,” ujar Efendi.

Ia berharap semangat sportivitas yang terbangun selama pelaksanaan turnamen dapat terus terjaga dan menjadi modal dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kehadiran pada kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan terus mendukung terjalinnya hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas instansi.

(Ds)

Lapas Pasir Pangarayan Ikuti Virtual Meet Penyampaian Mekanisme Penilaian E-SAKIP dan Sosialisasi Inovasi Jembatan Layang

Lapas Pasir Pangarayan Ikuti Virtual Meet Penyampaian Mekanisme Penilaian E-SAKIP dan Sosialisasi Inovasi Jembatan Layang

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia Pengaraian – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan mengikuti kegiatan Penyampaian Mekanisme Penilaian E-SAKIP dan Sosialisasi Inovasi Jembatan Layang yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan Efendi P. Purba bersama jajaran pejabat struktural dan operator yang membidangi SAKIP.

Penyampaian mekanisme penilaian E-SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau. Kegiatan juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman terkait pelaksanaan SAKIP serta mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Dalam kegiatan tersebut, Kasubag Tata Usaha dan Umum, Muhammad Lukman, turut memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP. Arahan tersebut mencakup pentingnya pemahaman terhadap indikator kinerja, kelengkapan dokumen pendukung, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Penyampaian mekanisme penilaian E-SAKIP menjadi momentum bagi jajaran Lapas Pasir Pangarayan untuk mencermati pelaksanaan kinerja yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Kalapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan bahwa penguatan SAKIP merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Penyampaian mekanisme penilaian E-SAKIP ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan target kinerja organisasi. Kami akan terus melakukan perbaikan dan penguatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan, sehingga kinerja Lapas Pasir Pangarayan dapat semakin terukur dan akuntabel,” ujar Efendi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan SAKIP. Menurutnya, SAKIP bukan hanya menjadi tanggung jawab operator, tetapi merupakan bagian dari sistem kerja yang perlu dipahami dan dilaksanakan bersama oleh seluruh jajaran.

“Kami berharap melalui penyampaian mekanisme penilaian dan arahan yang diberikan, seluruh jajaran semakin memahami pentingnya SAKIP sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Setiap capaian harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi organisasi serta pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain pembahasan SAKIP, kegiatan diselingi dengan paparan mengenai inovasi Jembatan Layang yang disampaikan oleh Ketua Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi. Paparan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas tata kelola serta memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

(Ds)

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Bersama Pemprov Riau Perkuat Sinergi Hadapi Puncak Karhutla

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Bersama Pemprov Riau Perkuat Sinergi Hadapi Puncak Karhutla

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi menghadapi periode puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (7/9/2026).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau. Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin langsung pertemuan didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP dan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sejumlah peserta lainnya mengikuti rakor secara video conference.

Pertemuan memfokuskan pembahasan pada penguatan pencegahan, deteksi dini dan kecepatan penanganan. Perusahaan pemegang HGU dan PBPH didorong meningkatkan pengawasan wilayah konsesi sekaligus memastikan kesiapan personel, peralatan dan sarana pendukung menghadapi potensi kebakaran.

Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur.

“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.

Rakor sekaligus menyatukan langkah pemerintah daerah, TNI-Polri dan dunia usaha untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat respons lapangan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga penanganan Karhutla di Riau tetap terukur, terpadu dan efektif selama periode rawan kebakaran (pendam19)

(Ds)