PERKUAT SINERGI TNI-POLRI! KAPOLRI JENDERAL POLISI DR. H. SUYUDI ARIO SETO TERIMA AUDIENSI KSAD JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA DI MABES POLRI

PERKUAT SINERGI TNI-POLRI! KAPOLRI JENDERAL POLISI DR. H. SUYUDI ARIO SETO TERIMA AUDIENSI KSAD JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA DI MABES POLRI

Redaksi       Comment   

Mediacenterindonesia JAKARTA, 6 NOVEMBER 2026

Sinergitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R., menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, kedua pimpinan institusi terlihat saling memberikan penghormatan. Dokumentasi pertemuan juga memperlihatkan suasana audiensi serta kebersamaan jajaran TNI dan Polri.

Sinergi TNI-Polri bukan sekadar hubungan kerja antarlembaga, melainkan merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedaulatan bangsa.

Di tengah dinamika tantangan nasional, koordinasi yang solid antara kedua institusi sangat dibutuhkan, baik dalam menjaga stabilitas keamanan, menghadapi ancaman kejahatan, membantu masyarakat, maupun mendukung program pembangunan nasional.

Kekuatan TNI dan Polri akan semakin berarti apabila dijalankan dengan semangat profesionalisme, saling menghormati kewenangan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

AGUS FLORES: SINERGI TNI-POLRI HARUS TERUS DIJAGA

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara (FRN), Raden Mas Haji Agus Rugiarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas momentum kebersamaan pimpinan TNI dan Polri tersebut.

Menurut Agus Flores, hubungan harmonis antara TNI dan Polri merupakan salah satu kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Sinergitas TNI-Polri harus terus diperkuat. Jangan sampai ada ruang yang dapat memecah belah hubungan kedua institusi. TNI dan Polri memiliki tugas serta kewenangan masing-masing, tetapi tujuan besarnya sama, yaitu menjaga Indonesia dan melindungi seluruh masyarakat," demikian pesan yang mencerminkan pentingnya kebersamaan kedua institusi.

Agus Flores juga menilai bahwa komunikasi langsung antarpimpinan merupakan langkah positif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi persoalan bangsa.

Ia berharap sinergi tersebut tidak hanya terlihat dalam pertemuan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, terutama dalam pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT, TNI BERSAMA RAKYAT

Lebih lanjut, semangat kebersamaan TNI dan Polri diharapkan mampu memberikan dampak positif hingga ke daerah-daerah.

Kehadiran aparat negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya ketika terjadi persoalan keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial, pelayanan publik, serta upaya menjaga persatuan dan ketenteraman lingkungan.

Pertemuan Kapolri dan KSAD ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak dibangun melalui persaingan antarinstitusi, melainkan melalui kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

Agus Flores berharap hubungan baik TNI-Polri terus terpelihara demi Indonesia yang aman, kuat, berdaulat, dan semakin dipercaya masyarakat.

TNI dan Polri kuat, Indonesia semakin hebat!

Red

RP187,86 MILIAR ESTIMASI KERUGIAN EKOLOGIS, ALIANSI DESAK KAPOLDA ARMAN SERIUS TUNTASKAN PERKARA!

RP187,86 MILIAR ESTIMASI KERUGIAN EKOLOGIS, ALIANSI DESAK KAPOLDA ARMAN SERIUS TUNTASKAN PERKARA!

Redaksi       Comment   

Centerindonesia PEKANBARU, 5 NOVEMBER 2026 | Aliansi Pejuang Hutan Mangrove mendesak Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi.

Aliansi menilai perkara ini merupakan salah satu pekerjaan rumah penegakan hukum yang diwariskan dari kepemimpinan Kapolda sebelumnya dan hingga kini masih membutuhkan penyelesaian yang jelas. Pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Riau semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi, mempercepat, dan menuntaskan perkara-perkara yang belum memperoleh kepastian hukum.

Ketua Aliansi Pejuang Hutan Mangrove, Setiawan, menegaskan bahwa Kapolda Riau yang baru tidak seharusnya membiarkan persoalan tersebut terus berlarut. Pimpinan baru harus hadir membawa langkah nyata, bukan sekadar meneruskan proses tanpa target penyelesaian yang terukur.

“Kami meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, segera menuntaskan pekerjaan rumah yang diwariskan oleh Kapolda sebelumnya. Perkara PT Musim Mas sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi pergantian jabatan, sementara persoalan penegakan hukum yang belum selesai tetap terabaikan,” tegas Setiawan.

TUJUH KALI BERKAS DISERAHKAN, PENYELESAIAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, berkas perkara PT Musim Mas disebut telah berulang kali diserahkan penyidik Polda Riau kepada jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Riau, bahkan hingga tujuh kali.

Aliansi menilai fakta tersebut harus menjadi perhatian serius Kapolda Riau. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif dan koordinasi yang berulang tanpa kejelasan mengenai langkah penyelesaian.

Kapolda diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara, memastikan petunjuk jaksa ditindaklanjuti secara serius, serta memperkuat koordinasi dengan Kejati Riau agar setiap hambatan dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

“Kami tidak ingin perkara ini terus menjadi catatan yang berpindah dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Kapolda Arman harus menunjukkan komitmen bahwa perkara yang belum tuntas akan diselesaikan secara profesional. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.

DUGAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HARUS MENDAPAT PENANGANAN SERIUS

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidik menyebut estimasi kerugian ekologis mencapai sekitar Rp187,86 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi dalam proses penyidikan dan bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagi Aliansi Pejuang Hutan Mangrove, perkara ini bukan sekadar persoalan hukum yang menyangkut korporasi, melainkan juga menyangkut perlindungan ekosistem, kepentingan masyarakat, serta tanggung jawab penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup.

Aliansi mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara serius, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Apabila pelanggaran terbukti, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan berdasarkan kewenangan instansi terkait.

KAPOLDA BARU HARUS MEMBUKTIKAN KOMITMEN, BUKAN SEKADAR MELANJUTKAN PROSES

Aliansi Pejuang Hutan Mangrove menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di Polda Riau harus membawa semangat pembenahan dan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang belum tuntas.

Setiawan menyatakan pihaknya akan terus mengawal perkara PT Musim Mas melalui jalur konstitusional, termasuk menyampaikan aspirasi kepada Kapolda Riau, Kejati Riau, serta lembaga terkait lainnya.

“Kami menaruh harapan kepada Kapolda Riau yang baru. Selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh kepemimpinan sebelumnya. Jangan biarkan perkara ini menjadi beban yang terus diwariskan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan penantian tanpa ujung,” tegas Setiawan.

Aliansi juga menyatakan siap memperluas pengawalan dan menyampaikan aspirasi ke tingkat nasional apabila penanganan perkara belum menunjukkan kejelasan yang diharapkan.

PESAN TEGAS ALIANSI

Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, segera tuntaskan perkara PT Musim Mas.

Jangan biarkan pekerjaan rumah penegakan hukum dari kepemimpinan sebelumnya terus terabaikan. Jadikan pergantian kepemimpinan sebagai momentum pembenahan, percepatan, dan penyelesaian.

Penegakan hukum harus memiliki ujung penyelesaian. Perlindungan lingkungan tidak boleh berhenti pada proses. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. (*)

ALIANSI PEJUANG HUTAN MANGROVE

Tiga Atlet Kick Boxing Bengkalis Raih Tiga Emas, Harumkan Nama Bengkalis di HANGTUAH Combat Pekanbaru

Tiga Atlet Kick Boxing Bengkalis Raih Tiga Emas, Harumkan Nama Bengkalis di HANGTUAH Combat Pekanbaru

Redaksi       Comment   

 

 

Centerindonesia — Ajang HANGTUAH Combat — Perebutan Sabuk Wali Kota Pekanbaru 2026 berlangsung 30 Oktober hingga 1 November 2026. Tiga atlet Disch Fight Camp sukses menyapu bersih medali emas kelas 54 kg dan mengharumkan nama Kabupaten Bengkalis di kancah olahraga bela diri Provinsi Riau.

 

Medali emas pertama diraih Dimas, siswa SMA Negeri 3 Kabupaten Bengkalis, membuktikan prestasi akademik dan olahraga dapat berjalan beriringan. Emas kedua disabet Muhammad Bintang Al Vino, putra PNS Satpol PP Kabupaten Bengkalis, yang menampilkan semangat juang luar biasa. Emas ketiga dipersembahkan Ananda Panrro Pakpahan, anggota TNI Yonif TP 850, Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai

 yang menunjukkan kedisiplinan dan ketangguhan di atas ring.

 

Ketua Kick Boxing Bengkalis Wiwin Suryana menyampaikan, "Prestasi ini bukti nyata kerja keras dan kedisiplinan para atlet. Kami sangat bangga, karena nama Bengkalis kini semakin dikenal sebagai daerah pencetak atlet berprestasi di Provinsi Riau."

 

Pelatih Hady Sucipto menambahkan, "Kemenangan ini tidak datang mudah, melainkan buah latihan konsisten dan semangat yang tak pernah padam. Keberhasilan ini bukan titik akhir, melainkan awal perjalanan yang lebih panjang bagi mereka."

 

Pelatih Alle Saputra juga menyampaikan, "Setiap tetes keringat mereka kini terbayar lunas. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda Bengkalis lainnya untuk berani bermimpi besar dan mengejarnya dengan kerja keras."

 

Pada 10 November 2026, ketiga atlet akan berangkat ke Jakarta untuk Kejuaraan Nasional Kick Boxing 2026 membawa nama Pengkab Kick Boxing Kabupaten Bengkalis. Pengurus dan atlet memohon dukungan berupa dana keberangkatan, perhatian, dan dukungan dana keberangkatan atlit dari Bupati Bengkalis agar mereka dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik untuk nama Kabupaten Bengkalis.

 

Para atlet dan pengurus menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lapas Bengkalis Priyo Tri Laksono, Ketua KONI Bengkalis Darma Firdaus Sitompul atas dukungan senantiasa, KPLP Bengkalis M. De Albar, serta Kepala SPPG Steven Dinata dan seluruh mitra yang telah mendampingi keberhasilan ini.

 

Apresiasi juga disampaikan kepada bapak Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai

 Kepala Dispora Bengkalis Hady Prasetyo, Ketua Pengprov Kick Boxing Riau Ir. Muhamad Yasmin, Kepala Bea Cukai Bengkalis, serta sponsor Toko Bangunan Dumai — Sukses Bangunan Bung Acai. "Seluruh dukungan, doa, dan kesempatan yang diberikan menjadi energi terbesar bagi kami untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah tercinta ini," ungkap mereka.

(Ds)

LAPAS BENGKALIS IKUTI EVALUASI DAN PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAMANAN BERSAMA DIREKTUR PENGAMANAN DAN INTELIJEN

LAPAS BENGKALIS IKUTI EVALUASI DAN PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAMANAN BERSAMA DIREKTUR PENGAMANAN DAN INTELIJEN

Redaksi       Comment   

 

 

Centerindonesia — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis mengikuti kegiatan Evaluasi dan Penguatan Tugas serta Fungsi Pengamanan yang dipimpin langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Brigjen Pol. Tatan Dirsan Atmaja, S.I.K., pada Senin, 2 November 2026, pukul 08.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula Lantai 2 Lapas Bengkalis, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, staf pegawai, serta seluruh anggota Regu Pengamanan Lapas Bengkalis.

 

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Tatan Dirsan Atmaja, S.I.K. menyampaikan arahan mendalam terkait evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan di lapangan, sekaligus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menaikkan tingkat kesiapsiagaan seluruh jajaran pengamanan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan pentingnya penguatan keamanan. "Kegiatan ini merupakan momentum berharga untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pengamanan secara profesional dan bertanggung jawab. Melalui arahan dan evaluasi ini, kami berharap seluruh jajaran Lapas Bengkalis semakin meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, serta sinergi dalam bekerja. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama yang senantiasa harus dijaga, agar tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif," ujar Priyo Tri Laksono.

 

 

(Ds)

Lapas Kelas IIA Bengkalis Tegakkan Tata Tertib Blok Hunian, Pastikan Lingkungan Aman dan Bersih dari HP Ilegal dan Narkoba

Lapas Kelas IIA Bengkalis Tegakkan Tata Tertib Blok Hunian, Pastikan Lingkungan Aman dan Bersih dari HP Ilegal dan Narkoba

Redaksi       Comment   

 

 

Centerindonesia — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis secara konsisten memperkuat pengawasan dan ketertiban di lingkungan lembaga, guna menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga binaan maupun petugas. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan penyamaan pemahaman mengenai tata tertib blok hunian, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 3 November 2026, pukul 17.00 WIB hingga selesai di Lapangan Serbaguna Lapas Kelas IIA Bengkalis.

 

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan: "Penegakan tata tertib adalah fondasi utama terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Saya sangat mengapresiasi langkah ini, karena lingkungan yang tertib dan aman menjadi syarat utama agar proses pembinaan warga binaan dapat berjalan dengan optimal."

 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KA. KPLP) Kelas IIA Bengkalis, Medy Albar, didampingi oleh Staf KPLP dan Rupam I Lapas Kelas IIA Bengkalis. Dalam pelaksanaannya, pihak Lapas menghadirkan perwakilan warga binaan dari masing-masing kamar blok hunian, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan disebarkan dengan baik ke seluruh penghuni blok hunian.

 

Penyampaian tata tertib ini merupakan tindak lanjut langsung dari pengarahan yang disampaikan oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Senin, 2 November 2026. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mempertegas kembali aturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan, khususnya dalam rangka mencegah penggunaan telepon genggam secara ilegal serta pengendalian narkoba di dalam lingkungan lembaga.

 

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan dengan tegas kepada seluruh warga binaan: "Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penggunaan handphone ilegal. Jika kedapatan melanggar, maka akan saya tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Saya juga menghimbau kepada seluruh warga binaan, gunakanlah Wartelsuspas yang telah kami sediakan sebagai sarana komunikasi resmi, agar tidak ada pelanggaran yang tentunya akan berdampak pada diri warga binaan sendiri."

 

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KA. KPLP) Kelas IIA Bengkalis, Medy Albar, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penyampaian aturan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai dasar terciptanya lingkungan pembinaan yang sehat dan aman.

 

"Tata tertib yang kita sampaikan ini adalah pondasi terciptanya keamanan bersama. Kami tegaskan dengan tegas: tidak ada toleransi terhadap penggunaan telepon genggam secara ilegal maupun peredaran narkoba di lingkungan Lapas. Hal ini demi menjaga keselamatan warga binaan dan petugas sekaligus menjaga proses pembinaan tetap berjalan dengan baik dan bermartabat," ujar Medy Albar.

 

Kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kesadaran bersama. Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala, agar tata tertib tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dihayati dan dilaksanakan bersama oleh seluruh warga binaan. Melalui langkah ini, diharapkan Lapas Kelas IIA Bengkalis senantiasa menjadi tempat pembinaan yang aman, bersih, dan bermartabat — mencerminkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya bagi masyarakat luas.

 

(Ds)

Wartelsuspas Resmi Beroperasi di Lapas Bengkalis, Fasilitasi Komunikasi Warga Binaan dan Cegah HP Ilegal

Wartelsuspas Resmi Beroperasi di Lapas Bengkalis, Fasilitasi Komunikasi Warga Binaan dan Cegah HP Ilegal

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis telah melaksanakan pemasangan unit Wartelsuspas pada Kamis, 5 November 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan sarana komunikasi yang sah dan teratur bagi warga binaan sekaligus menekan penggunaan telepon seluler secara ilegal di lingkungan pemasyarakatan.

 

Pemasangan dilakukan oleh pihak PT. Multi Layanan Nusantara, beralamat di Jl. Jakarta Garden City Cakung Ruko Boulevard No. 56, RT 11 RW 8, Cakung, Jakarta Timur, Kode Pos 13910, dan didampingi oleh staf Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP). Unit Wartelsuspas dipasang di Blok Laki-laki maupun Blok Wanita Lapas Kelas IIA Bengkalis.

 

Lapas Kelas IIA Bengkalis menegaskan bahwa Wartelsuspas merupakan satu-satunya sarana komunikasi sah dan resmi yang dilindungi undang-undang, yang diberikan bagi warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dalam penggunaannya, warga binaan diwajibkan membeli voucher telepon yang dijual dan dipesan melalui jalur yang sah, dengan harga yang terjangkau, berkisar mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 per voucher. Langkah ini dilakukan untuk menjamin tertib administrasi serta keamanan dan kelancaran setiap proses komunikasi.

 

Kehadiran Wartelsuspas disambut dengan baik oleh para keluarga warga binaan. Melalui fasilitas ini, keluarga dapat berkomunikasi dengan sanak saudara yang sedang menjalani masa pembinaan, melepaskan kerinduan, sekaligus saling memberikan semangat. Lebih dari itu, adanya sarana komunikasi resmi ini juga diharapkan dapat mencegah berbagai pelanggaran, khususnya penggunaan telepon genggam secara ilegal di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

 

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan:

 

"Wartelsuspas adalah sarana komunikasi resmi yang diberikan sebagai wadah komunikasi resmi bagi warga binaan berkomunikasi dengan keluarga. Lapas tidak akan mentoleransi jika warga binaan kedapatan menggunakan HP secara ilegal."

 

Kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini, hubungan silaturahmi antara warga binaan dengan keluarga tetap terjaga dengan baik, serta lingkungan di Lapas Kelas IIA Bengkalis semakin kondusif dan bebas dari pelanggaran aturan. Warga binaan dan keluarga diharapkan memanfaatkan fasilitas resmi ini dengan sebaik-baiknya.

 

(Ds)

Polres Siak Amankan Oknum PNS di Kecamatan Mempura Atas Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur

Polres Siak Amankan Oknum PNS di Kecamatan Mempura Atas Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur

Redaksi       Comment   

 

​Centerindonesia — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengamankan seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial HP (54) yang menjabat sebagai Kasie Trantib Kelurahan Sungai Mempura. HP diamankan atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

​Penangkapan dilakukan di kediaman terduga pelaku di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada Senin (2/11/2026) malam.

​Kasus ini terungkap berkat laporan dari pihak keluarga korban yang didampingi orang tua. Keluarga memilih untuk menempuh jalur hukum di Polres Siak setelah upaya penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa tidak menemui kesepakatan.

​Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup, termasuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, visum, serta alat bukti lainnya.

​"Setelah menerima laporan, personel Unit IV PPA langsung melakukan penyelidikan secara profesional dan mendalam. Dari hasil pemeriksaan medis dan alat bukti yang bersesuaian, kami menetapkan HP sebagai tersangka," ujar AKP Raja Kosmos, Selasa (3/11/2026).

​Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga melakukan perbuatannya di kediamannya saat kondisi rumah sedang sepi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka juga menggunakan sarana komunikasi genggam untuk memengaruhi korban.

​Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban serta satu unit telepon genggam.

​Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta ketentuan dalam KUHP yang berlaku.

​Kasat Reskrim Polres Siak menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pihaknya juga mengimbau para orang tua untuk senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kejadian serupa terulang.

​"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Apabila mengetahui atau mengalami dugaan kekerasan terhadap anak, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tepat," pungkasnya.

​Pihak kepolisian memastikan bahwa proses penanganan perkara ini tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak, kerahasiaan identitas korban, serta asas praduga tak bersalah.

(Ds)