Bupati Siak Afni: Tak Kejar Penghargaan, yang Penting Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi*

Bupati Siak Afni: Tak Kejar Penghargaan, yang Penting Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG). Baginya, memastikan hak perempuan dan anak tetap terpenuhi, meski di tengah keterbatasan anggaran, jauh lebih penting daripada mengejar pengakuan.

Penegasan itu disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, itu menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, program, dan capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.

Afni mengatakan, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam memastikan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari cara agar kewajiban pelayanan publik tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.

"Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan," kata Afni.

Salah satu persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu dan berada di pusat kota, sementara kebutuhan layanan pendidikan juga datang dari anak-anak yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi layanan bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Namun, layanan tersebut sempat terhenti karena keterbatasan anggaran operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Afni mengaku langsung menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kendaraan tersebut kembali beroperasi agar anak-anak disabilitas tetap bisa mengakses pendidikan.

"Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola. Petugas mendatangi rumah warga yang kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk lansia, ibu hamil, hingga anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.

"Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung," katanya.

Afni menegaskan, penghargaan Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama pelaksanaan PUG di Kabupaten Siak. Menurut dia, penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan sasaran yang mengalahkan substansi pelayanan.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi. Data yang tidak akurat, kata dia, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran," tegasnya.

Rapat virtual itu, dibuka Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, Ketua Tim Verifikator KemenPPPA, Hanifah dan Plh Sekda Siak, Fauzi Asni, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah.

(Rahma/MC Siak)

Bupati Siak Tekankan Pelayanan Adminduk Harus Cepat, Mudah dan Bebas Pungli

Bupati Siak Tekankan Pelayanan Adminduk Harus Cepat, Mudah dan Bebas Pungli

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Bupati Siak Afni Z diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak, Tri Handro Pramono, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Menurutnya, pelayanan publik harus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun lokasi tempat tinggal. 

Penegasan tersebut disampaikan Tri Handro Pramono saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, di Ruang Rapat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Tri Handro Pramono, pejabat yang baru dilantik diminta memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk mengoptimalkan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"Ingat, KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya merupakan hak dasar masyarakat yang wajib kita layani," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pelayanan Disdukcapil tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit masyarakat. Proses pengurusan dokumen kependudukan harus dilakukan secara cepat, mudah, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar.

"Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama, dan jangan membeda-bedakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan," pesannya.

Selain menekankan kualitas pelayanan, ia juga mengingatkan bahwa pejabat pengawas memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya, membangun kedisiplinan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, serta memastikan setiap pekerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pelantikan tersebut, Siti Nurkumala Sari resmi dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Pelantikan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Indra Maryanto, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Siak, Salmiah Safitri, serta pimpinan dan staf Disdukcapil Kabupaten Siak.

Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, sekaligus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat, mudah, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Eko/Humas Siak.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAKRaih Penghargaan UHC, Bupati Siak Afni Z Soroti Beban Anggaran Daerah Semakin Sulit

PEMERINTAH KABUPATEN SIAKRaih Penghargaan UHC, Bupati Siak Afni Z Soroti Beban Anggaran Daerah Semakin Sulit

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Bupati Siak, Afni Z, mengingatkan pentingnya keberlanjutan sinergi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menyusul keberhasilan Kabupaten Siak meraih piagam penghargaan Capaian Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Riau.

Penghargaan ini diberikan atas capaian persentase kepesertaan Kabupaten Siak sebesar 98,47 persen serta tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen. Piagam tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).

Menanggapi capaian strategis di sektor kesehatan tersebut, Bupati Afni Z secara terbuka menyampaikan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat UHC di tengah dinamika anggaran saat ini.

"Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan," ungkap Bupati Afni Z usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut, Afni Z menekankan  pentingnya kesehatan masyarakat lebih utama dan ini perlunya dukungan pembagian beban anggaran (cost sharing) dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah dan pemerintah pusat pun harus melihat problematika persoal di daerah.

"Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran," tegasnya.

Pada momentum HKN ke-62 ini, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta yang berhasil memenuhi target UHC serta menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis.

Penilaian tersebut merujuk pada data dasbor resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 November 2026, dengan syarat minimal kepesertaan sebesar 90 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen.

Selain Kabupaten Siak, penghargaan utama juga diterima langsung oleh Pemerintah Provinsi Riau berkat capaian UHC tingkat provinsi yang menyentuh angka 99,07 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 81,81 persen.

Piagam penghargaan utama tersebut diserahkan secara langsung oleh Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.

(Ds)

Bupati Afni Resmikan Turnamen Suak Lanjut Cup IV, 64 Tim Siap Berlaga

Bupati Afni Resmikan Turnamen Suak Lanjut Cup IV, 64 Tim Siap Berlaga

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Riuh tepuk tangan masyarakat mengiringi pembukaan Turnamen Suak Lanjut Cup IV Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Mini Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak, Kamis (12/11/2026). 

Turnamen tersebut secara resmi dibuka Bupati Siak Afni Zulkifli. Ia mengapresiasi panitia yang kembali menyelenggarakan turnamen sebagai ajang pembinaan dan menjaring atlet sepak bola terbaik sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM.

"Alhamdulillah hari ini saya mengapresiasi kepada panitia yang telah melaksanakan Turnamen Suak Lanjut Cup ke IV. Kepada para pemain selamat bertanding, tetap sportif, dan mudah-mudahan melalui ajang ini akan ada  atlet-atlet sepak bola terbaik yang dapat terus membawa nama daerah," kata Afni.

Menurut Afni, kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM. 

"Di tengah kondisi seperti ini memang perlu kreativitas kita bersama dalam membuat event-event yang bisa memberikan efek positif ke masyarakat terutama UMKM," ujar Afni.

Sebanyak 64 tim dari berbagai daerah di Provinsi Riau ambil bagian dalam Turnamen Suak Lanjut Cup IV Tahun 2026 yang akan berlangsung selama lebih dari satu bulan kedepan. Persaingan memperebutkan gelar juara dipastikan mewarnai setiap pertandingan di Lapangan Sepak Bola Mini Kampung Suak Lanjut.

Pembukaan Turnamen Suak Lanjut Cup IV ditandai dengan tendangan pembuka oleh Bupati Siak Afni bersama unsur Forkopimda dan panitia, kemudian dilanjutkan pertandingan perdana antara Perbaungan FC melawan Desa Parit I/II.

Turut hadir pada pembukaan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Siak Sujarwo, Bupati dan Wakil Bupati Siak pada masanya Alfedri dan Husni, Kadispora Kabupaten Siak Syafrizal, Ketua Karang Taruna Roby Cahyadi, Ketua PSSI Siak Romy Lesmana, Kasatpol PP Kabupaten Siak Syamsurizal, serta Camat Siak Edy.

(Ds)

TEGUHKAN INTEGRITAS DAN KEDISIPLINAN, LAPAS BANGKINANG PERKUAT KOMITMEN SELURUH JAJARAN

TEGUHKAN INTEGRITAS DAN KEDISIPLINAN, LAPAS BANGKINANG PERKUAT KOMITMEN SELURUH JAJARAN

Redaksi       Comment   

  Centerindonesia Bangkinang — Kamis, 12 November 2026 — Dalam upaya memperkuat integritas dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bangkinang menggelar Apel Penandatanganan Surat Pernyataan Integritas dan Komitmen Tidak Membantu Warga Binaan Melakukan Pelanggaran Tata Tertib maupun Tindak Pidana Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan oleh seluruh jajaran sebagai bentuk komitmen bersama untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, mematuhi peraturan, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan ini juga menjadi wujud kesungguhan dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan.

Dalam amanatnya, Kalapas Alexander Lisman Putra menekankan bahwa integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan merupakan prinsip utama yang harus melekat pada setiap petugas dalam menjalankan tugas. Seluruh jajaran diharapkan senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab, memahami batas kewenangan, serta berpedoman pada standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Kalapas juga mengingatkan bahwa komitmen integritas tidak cukup hanya dituangkan melalui penandatanganan surat pernyataan, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui sikap, perilaku, dan konsistensi dalam bekerja. Setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta memberikan pelayanan secara adil dan humanis dengan tetap berpegang teguh pada aturan.

Melalui apel dan penandatanganan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif.

Integritas adalah prinsip, kedisiplinan adalah budaya, dan kepatuhan merupakan wujud tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

(Ds)

Berteduh Saat Hujan di Masjid, Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Lubuk Dalam, 4 Penadah Ikut Digulung

Berteduh Saat Hujan di Masjid, Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Lubuk Dalam, 4 Penadah Ikut Digulung

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia – Pelarian HD alias D (33), pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, berakhir di pelataran masjid. Ia diringkus jajaran Unit Reskrim Polsek Lubuk Dalam saat berhenti untuk berteduh dari hujan di Perawang, Kecamatan Tualang, pada Rabu (11/11/2026) siang.

Dari penangkapan pelaku utama tersebut, polisi berhasil melakukan pengembangan dan turut membekuk empat orang lainnya yang berperan sebagai perantara hingga penadah sepeda motor hasil curian.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kapolsek Lubuk Dalam, Iptu Marhengky, S.Sos., M.H., mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik seorang remaja bernama Dimas Nuyer Yosafat Tampubolon (16), warga Kampung Rawang Kao, Kecamatan Lubuk Dalam.

"Korban memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih miliknya di teras rumah pada Senin (9/11/2026) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Saat korban terbangun pada Selasa (10/11/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB untuk memasukkan motor ke dalam rumah, kendaraan tersebut sudah hilang," ujar Iptu Marhengky dalam keterangannya.

Berbekal laporan polisi dan informasi dari masyarakat pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, keberadaan pelaku terdeteksi di wilayah Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang. Kapolsek Lubuk Dalam bersama Kanit Reskrim Aiptu Jefri Simbolon dan tim langsung bergerak melakukan penyelidikan ke lokasi.

Sekitar pukul 13.30 WIB, tim mendapati pelaku tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 putih tanpa pelat nomor yang ciri-cirinya identik dengan milik korban. Polisi kemudian membuntuti pelaku hingga pukul 14.30 WIB.

"Tepat saat pelaku masuk ke area parkir Masjid Al Huda Perawang untuk berteduh karena turun hujan, tim langsung menyergap dan mengamankan pelaku beserta barang bukti," jelas Kapolsek.

Dalam pemeriksaan awal di Polsek Lubuk Dalam, Hamdaniel mengakui perbuatannya mencuri motor milik Dimas. Tak berhenti di situ, dari hasil interogasi mendalam, pria asal Perawang itu juga mengaku telah beraksi di lokasi lain di wilayah hukum Polsek Lubuk Dalam dengan modus serupa, yakni menyasar sepeda motor yang diparkir di luar rumah pada malam hari.

Aksi kedua tersebut menimpa Hamam Nurofik (38), warga Kampung Sialang Baru Jalur 7, Kecamatan Lubuk Dalam. Sepeda motor Honda Supra warna hitam bernomor polisi BK 4858 NF miliknya raib saat diparkir di samping rumah pada Jumat (6/11/2026) dini hari, usai korban pulang dari pengajian. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp3 juta.

Tim gabungan Unit Reskrim Polsek Lubuk Dalam bersama Unit Reskrim Polsek Tualang kemudian melakukan pengembangan untuk memburu sepeda motor Honda Supra tersebut. Polisi berhasil mengamankan empat tersangka lain yang membentuk rantai jual-beli barang hasil curian, yakni:

JR alias J (43) – Berperan sebagai perantara pertama yang menjual motor curian dari pelaku utama kepada N seharga Rp1,8 juta dengan keuntungan Rp500 ribu.

N alias AG (25) – setelah membeli dari J, motor tersebut dijual kembali kepada ME seharga Rp2,5 juta (untung Rp700 ribu).

ME alias F (22) – Seorang mekanik yang meneruskan penjualan motor kepada AT seharga Rp2,7 juta (untung Rp200 ribu).

AT alias A (29) – Buruh harian lepas yang berperan sebagai pembeli terakhir (penadah) sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Saat ini, kelima tersangka beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih (dengan BPKB), satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam (dengan STNK), telah diamankan di Mapolsek Lubuk Dalam guna proses penyidikan lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap pelaku utama juga dinyatakan negatif narkotika.

Atas perbuatannya, pelaku utama Hamdaniel dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian. Sementara keempat tersangka lainnya turut dijerat Pasal 476 dan/atau Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penadahan barang hasil kejahatan.

(Ds)

POLRI TEGASKAN PENEGAKAN HUKUM HARUS BERMUARA PADA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DISAMPAIKAN DALAM RDP BERSAMA KOMISI III DPR RI

POLRI TEGASKAN PENEGAKAN HUKUM HARUS BERMUARA PADA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DISAMPAIKAN DALAM RDP BERSAMA KOMISI III DPR RI

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia JAKARTA, 12 NOVEMBER 2026  Polri menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penegakan hukum bukan semata-mata tentang tindakan dan penindakan, melainkan juga bagaimana negara memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparat kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, serta berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kewenangan kepolisian harus selalu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Aparat tidak hanya dituntut tegas dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak-hak masyarakat.

Penegakan hukum yang baik harus mampu menghadirkan keadilan, bukan justru menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Melalui RDP bersama Komisi III DPR RI, Polri diharapkan terus memperkuat komitmen reformasi institusi, meningkatkan profesionalisme personel, serta memastikan pelayanan kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prinsip bahwa setiap langkah penegakan hukum harus bermuara pada perlindungan masyarakat menjadi pesan penting bagi seluruh jajaran kepolisian.

Sebab, keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa besar kehadiran polisi mampu memberikan rasa aman, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan rakyat.

Polri harus tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap humanis dalam melayani masyarakat. Karena hukum sejatinya hadir untuk melindungi, memberikan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik.

Red