*Sambut Akhir Pekan, PJR Tol Pekbang dan Manajemen HK Gelar Aksi Simpatik Tingkatkan Kesadaran Pengendara*

*Sambut Akhir Pekan, PJR Tol Pekbang dan Manajemen HK Gelar Aksi Simpatik Tingkatkan Kesadaran Pengendara*

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Menyambut akhir pekan sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Pekanbaru–Bangkinang (Pekbang) bersama manajemen PT Hakaaston (HK) menggelar aksi simpatik bagi pengguna jalan tol di Rest Area KM 36 A, Jumat (4/8/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB tersebut dikemas secara humanis dengan mengedepankan edukasi, pelayanan dan imbauan keselamatan kepada para pengendara yang sedang beristirahat di rest area.

Dalam kegiatan tersebut, personel PJR Tol Pekbang bersama manajemen dan tim PT Hakaaston memberikan bingkisan berupa makanan serta vitamin dan obat-obatan kepada pengendara. Selain itu, pengguna jalan juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Kanit PJR Tol Pekbang, AKP Yagusman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menjelang akhir pekan.

Melalui kegiatan ini, petugas juga mengingatkan pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengemudi diimbau mematuhi batas kecepatan yang telah ditentukan serta memanfaatkan rest area apabila merasa lelah atau mengantuk.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara, S.I.K., melalui Kanit PJR Tol Pekbang AKP Yagusman, menegaskan bahwa kehadiran personel PJR tidak hanya sebatas melakukan patroli dan pengamanan lalu lintas, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan simpatik ini, kami ingin memberikan edukasi sekaligus pelayanan kepada pengguna jalan. Kami mengingatkan agar pengendara selalu memperhatikan kondisi tubuh sebelum melanjutkan perjalanan. Apabila mengantuk atau lelah, jangan dipaksakan, segera beristirahat di rest area,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara PJR dan pengelola jalan tol diharapkan dapat menciptakan perjalanan yang aman, nyaman dan tertib, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan tol.

Sementara itu, salah seorang pengguna jalan tol, Sandra, mengapresiasi kegiatan simpatik yang digelar petugas. Ia mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan kepada pengguna jalan.

“Alhamdulillah, ini kegiatan sangat positif sekali. Tadi saya melakukan cek kesehatan juga sembari istirahat di rest area. Kebetulan saya dari Kota Padang mau silaturahmi ke tempat keluarga di Bengkalis. Kita berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut,” ujar Sandra.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas dan pihak terkait yang telah memberikan perhatian kepada pengguna jalan.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama dalam setiap pelayanan dan kegiatan kepolisian di jalan raya, termasuk di ruas jalan tol.

Menurutnya, pendekatan humanis melalui edukasi dan pelayanan langsung menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dalam berkendara.

“Kami terus mendorong jajaran untuk hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya dalam pengaturan dan pengamanan lalu lintas, tetapi juga melalui edukasi keselamatan serta kepedulian terhadap kondisi pengendara,” kata Jeki.

Ia mengimbau seluruh pengguna Tol Pekanbaru–Bangkinang agar selalu mematuhi aturan, menjaga kecepatan kendaraan, menggunakan kendaraan dalam kondisi laik serta tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan apabila tubuh sudah lelah atau mengantuk.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan perjalanan di jalan tol sebagai perjalanan yang aman, tertib dan nyaman. Manfaatkan rest area untuk beristirahat apabila diperlukan, sehingga dapat kembali melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang prima,” tutupnya.

Kegiatan aksi simpatik tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi pengguna jalan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Sinergi PJR Ditlantas Polda Riau bersama pengelola jalan tol juga diharapkan mampu mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di ruas Tol Pekanbaru–Bangkinang.

(Ds)

*Bupati Afni Temui Dirjen Keuda, Bahas DBH Siak yang Belum disalurkan*

*Bupati Afni Temui Dirjen Keuda, Bahas DBH Siak yang Belum disalurkan*

Redaksi       Comment   

Centerindonedia Jakarta— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap mengawal sekitar Rp460 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Siak, Riau, yang masih kurang salur untuk tahun 2024 dan 2025. 

Skema pembayaran dana tersebut kini tengah dibahas pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan.

Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menerima Bupati Siak Afni Zulkifli di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Fatoni mengapresiasi langkah Pemkab Siak menata kembali keuangan daerah melalui efisiensi belanja, pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD), serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami berikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Ibu Bupati, yang sangat realistis dengan melakukan berbagai efisiensi. Terkait kurang bayar DBH Siak akan kita perjuangkan bersama. Skemanya sedang disusun," ujar Fatoni.

Bupati Siak Afni Z mengatakan tekanan fiskal Siak mulai terjadi sejak 2024 akibat tertundanya penyaluran DBH dari pemerintah pusat hingga 2025. Nilai dana yang sempat tertunda mencapai lebih dari Rp500 miliar, sementara sekitar Rp29,8 miliar baru dicairkan dalam pembayaran terakhir.

Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkab Siak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai efisiensi, antara lain mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, beasiswa, bantuan sosial dan hibah.

Postur APBD Siak juga terus disesuaikan dengan kondisi fiskal. Dari sekitar Rp3,2 triliun, anggaran diturunkan menjadi Rp2,6 triliun, kemudian Rp2,3 triliun dan ke depan diproyeksikan sekitar Rp2 triliun.

"Kami diminta menyusun APBD serealistis mungkin. Pendapatan jangan dinaik-naikkan, harus sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga ketika fiskal sakit bisa cepat disehatkan dan tidak menumpuk utang," kata Afni.

Menurut Afni, efisiensi yang dilakukan Pemkab Siak mencapai sekitar Rp700 miliar. Kemendagri juga meminta Siak menahan pembukaan lelang pekerjaan baru, kecuali untuk kegiatan yang benar-benar krusial.

Selain efisiensi belanja, pembahasan dengan Kemendagri mencakup strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, digitalisasi, inovasi pengelolaan pendapatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemendagri juga menyatakan siap mendampingi penghitungan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Siak.

Afni mengatakan Pemkab Siak akan tetap mengawal hak daerah atas DBH sekaligus menjaga agar APBD tetap sehat.

"Prinsipnya APBD Siak harus sehat, kewajiban diselesaikan dan hak Siak dari pemerintah pusat juga terus kita kawal," ujar Afni.

Kemendagri juga disebut siap mendampingi Pemkab Siak dalam menghitung kembali Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. 

Bagi Afni, dukungan pemerintah pusat menjadi modal penting bagi Kabupaten Siak untuk menjalankan proses pemulihan fiskal.

(Dep/MC Siak)

Afni Zulkifli Masuk 29 Kepala Daerah Peserta KPPD Lemhannas 2026.

Afni Zulkifli Masuk 29 Kepala Daerah Peserta KPPD Lemhannas 2026.

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, terpilih mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan IV Tahun 2026. Dari 29 kepala daerah peserta, Afni menjadi satu-satunya kepala daerah asal Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan dan pelatihan strategis Kepemimpinan Daerah di angkatan tersebut.

KPPD Angkatan IV dijadwalkan berlangsung pada 2–12 September 2026 di Lemhannas dan Hotel St. Regis Jakarta. Berbagai agenda disiapkan dengan diisi pemateri dari Pimpinan lintas Kementerian dan Lembaga. Selain pemberian materi juga akan ada kunjungan lapangan, dan diskusi dengan tokoh bangsa Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Keikutsertaan Afni berdasarkan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/4556/SJ tertanggal 9 Juni 2026 tentang KPPD Tahun 2026. KPPD Angkatan IV tahun ini dilaksanakan secara hybrid dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Jakarta. Materi dari komponen Indonesia diberikan secara luring, sementara materi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura dilaksanakan secara daring.

KPPD merupakan program kolaborasi Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini dirancang untuk memperkuat karakter kepemimpinan daerah, wawasan kebangsaan, kemampuan membaca dinamika strategis, serta kapasitas kepala daerah dalam menerjemahkan tantangan global ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai geopolitik, ketahanan nasional dan kepemimpinan visioner. Para kepala daerah juga diarahkan memiliki pola pikir yang komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional dalam menjalankan pemerintahan.

KPPD diharapkan melahirkan pimpinan daerah yang memiliki karakter negarawan, bermoral, beretika, berwawasan Nusantara dan mampu menyelaraskan perubahan lingkungan strategis global dengan program pembangunan di daerah masing-masing. 

"Kebijakan pusat harus linier dengan kebijakan daerah. Karena itu Kepala Daerah tak cukup hanya memahami daerahnya, tapi harus terus menaikan kapasitas dan kompetensi, salah satunya melalui pendidikan ini. Kita harapkan Bangsa Indonesia semakin kuat saat kepemimpinan daerahnya hebat," ujar Wamendagri Akhmad Wiyagus saat membuka acara, Kamis (3/9/2026) di Jakarta.

Sementara itu Bupati Siak Afni menyampaikan rasa syukur dapat mengikuti pendidikan KPPD yang ditaja Lemhannas bersama Kemendagri dan Purnomo Yusgiantoro Center. Kesempatan pendidikan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadikan Siak lebih hebat.

"Saya tetap memantau pemerintahan dan persoalan di Siak selama pendidikan. Sudah dititip juga pada Bapak Wakil Bupati dan Sekda, memastikan semua pekerjaan dan pelayanan berjalan baik. Semoga dari kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk semakin kokoh memimpin Siak," kata Afni saat dikonfirmasi.

Berikut 29 kepala derah yang ikut sebagai Peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Jakarta: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Bupati Sorong Johny Kamuru, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, Bupati Tolikara Willem Wandik, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim.

Selain itu Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Bulungan Syarwani, Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, Wali Kota Banjarmasin M. Yamin Hr, Bupati Kotabaru Muh. Rusli, dan Bupati Natuna Cen Sui Lan.

Berikutnya Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Bupati Siak Afni Zulkifli, Bupati Kolaka Amri Jamaluddin, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, dan Bupati Wakatobi Haliana. 

(Dep/MC Siak)

Bupati Siak Tetap Kendalikan Karhutla dari Jakarta, Seluruh Kecamatan Dilaporkan Terpapar Asap.

Bupati Siak Tetap Kendalikan Karhutla dari Jakarta, Seluruh Kecamatan Dilaporkan Terpapar Asap.

Redaksi       Comment   

 

Centerindonesia — Bupati Siak Afni Zulkifli, meski sedang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lemhannas Angkatan IV Tahun 2026 di Jakarta, namun tetap memantau perkembangan dan kondisi Daerah. 

Afni tetap memantau dan memimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kualitas udara di Kabupaten Siak. Memasuki hari kedua pendidikan, Afni bersama kepala daerah dari berbagai daerah mendapatkan materi penguatan karakter kebangsaan. 

Salah satu momen yang disebutnya berkesan ketika jasa Sultan Siak, Tuanku Sultan Syarif Kasim II, turut disampaikan pemateri di hadapan para peserta.

Namun di tengah materi pendidikan dan pertemuan dengan sejumlah narasumber, termasuk Ketua KPK RI, perhatian Afni tetap tertuju ke Siak. Jajaran Pemkab Siak terus diminta memberikan laporan kondisi lapangan dan memperbarui informasi kualitas udara kepada masyarakat secara terbuka.

“Saya minta update terus ISPU dengan data sejujur-jujurnya. Setiap hari diupdate per Kecamatan. Per tanggal 4 September 2026 pukul 15.00 WIB, seluruh kecamatan se-Kabupaten Siak terpantau dalam kondisi tidak sehat. Dari data inilah diambil berbagai langkah cepat dan tepat,” ujar Afni, Sabtu (5/9/2026).

"Bapak Wakil Bupati memimpin langsung di lapangan sementara saya masih pendidikan. Terimakasih Forkompimda yang tetap menjaga koordinasi dan komunikasi untuk menjaga Siak kita," tambahnya.

Afni menyebutkan sumber asap karhutla tidak hanya berasal dari titik api di Siak, tetapi juga dipengaruhi Karhutla di luar daerah, termasuk asap dari provinsi tetangga yang terbawa arah angin ke wilayah Riau. 

Di Siak sendiri, titik api di Kecamatan Mempura telah padam, Sungai Mandau memasuki tahap pendinginan, sementara dua firespot di Kecamatan Dayun masih dalam proses pemadaman.

Atas kondisi tersebut, Afni menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak asap karhutla. “Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat. Saya yakin dimanapun firespot berada, semua tim satgas sedang berjuang memadamkannya," ujar Afni.

Bupati perempuan pertama di Siak itu juga memastikan layanan kesehatan tetap disiagakan di seluruh Pustu dan RSUD. Afni juga meminta Ketua TP PKK Siak menggerakkan kader PKK dan Posyandu untuk membantu melayani masyarakat rentan yang terdampak asap.

Tak lupa ia mengingatkan masyarakat agar tidak lengah meski sejumlah titik api telah berhasil dikendalikan. Terlebih, sekitar 60 persen wilayah Siak merupakan gambut yang rawan terbakar saat cuaca ekstrem.

“Kepala api memang sudah terkendalikan dan tinggal proses pendinginan. Namun saya minta kita semua tidak lengah. Jaga wilayah masing-masing. Saling mengingatkan, saling mengawasi. Jangan buka lahan dengan cara dibakar apalagi jika di lahan gambut,” katanya.

Afni juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Satgas Provinsi Riau yang mengerahkan water bombing untuk membantu pemadaman di kawasan hutan. 

"Titik api di Dayun yang berulang berada di bawah kewenangan kementerian Kehutanan. Karena itu saya sudah berkomunikasi dengan Sekjen Kemenhut, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kepala BKSDA Riau. Kami Pemda siap berkolaborasi bersama," ungkapnya.

Sedangkan untuk kebakaran di kawasan HGU, Pemkab Siak akan melaporkannya kepada Kementerian ATR/BPN. Sementara terhadap dugaan pelanggaran hukum, Afni menegaskan Pemkab Siak memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Siak.

Bagi Afni, menjaga Siak dari ancaman Karhutla bukan hanya pekerjaan pemerintah. Dengan wilayah mencapai 782.181 hektare atau hampir 13 kali luas DKI Jakarta, ia menilai keselamatan masyarakat dan lingkungan membutuhkan kesadaran kolektif.

“Di tengah cuaca ekstrem dan masih massifnya ekspansi sawit pada wilayah kawasan, tantangan kita jelas tidak mudah. Butuh kesadaran kolektif, kolaborasi dan dukungan bersama menjaga Siak kita tercinta," ucap Afni. 

(Dep/MC Siak)

Kapolda-Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Riau Jadi Atensi

Kapolda-Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Riau Jadi Atensi

Redaksi       Comment   

Centerindonesia – Polda Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul munculnya hotspot dalam jumlah cukup tinggi di sejumlah wilayah, Sabtu (5/9/2026).

Empat kabupaten menjadi perhatian berdasarkan laporan hotspot pagi ini. Indragiri Hulu tercatat 59 hotspot, Indragiri Hilir 48 hotspot, Pelalawan 22 hotspot, dan Siak 20 hotspot.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turun langsung melakukan pengecekan penanganan Karhutla di areal PT Bumi Siak Pusako, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

Pengecekan dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta proses pemadaman dan pendinginan berjalan optimal.

“Hari ini saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan. Setiap indikasi harus segera ditindaklanjuti agar api tidak sampai meluas,” kata Herry.

Menurut Herry, data hotspot tidak serta-merta menunjukkan seluruh titik tersebut merupakan kebakaran aktif. Karena itu, jajaran kewilayahan telah diperintahkan melakukan ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Jika ditemukan api, personel diminta segera melakukan pemadaman dan melanjutkannya dengan pendinginan hingga lokasi benar-benar aman, terutama pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik bara dapat bertahan di bawah permukaan.

“Kondisi Karhutla sangat dinamis. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Begitu ada hotspot, cek. Kalau ditemukan api, segera padamkan dan pastikan pendinginannya tuntas,” ujarnya.

Hingga 4 September 2026, luas lahan yang tercatat terbakar di Provinsi Riau mencapai 5.865,32 hektare. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan kembali diperkuat, terutama di desa-desa rawan Karhutla, kawasan perkebunan, lahan gambut dan lokasi yang sebelumnya pernah terbakar.

Herry mengatakan, masih ditemukannya masyarakat yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian. 

Karena itu, lanjut jenderal bintang dua ini, sosialisasi larangan membakar lahan diminta kembali dilakukan secara masif hingga tingkat desa dan dusun.

Ia mengungkapkan, Bhabinkamtibmas bersama Babinsa akan menjadi ujung tombak pencegahan dengan turun langsung menemui masyarakat, kelompok tani hingga pemilik lahan.

Sosialisasi dilakukan melalui sambang dan door to door, patroli dialogis, kegiatan di tempat ibadah maupun ruang publik, serta pengecekan kembali plang larangan membakar di wilayah rawan.

“Pencegahan harus dimulai sebelum muncul api. Bhabinkamtibmas bersama Babinsa harus mengetahui kondisi wilayah dan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat. TNI-Polri bersama pemerintah harus hadir sampai ke tingkat desa,” tegas Herry.

Namun, Herry menekankan pendekatan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti pada larangan. 

Masyarakat yang perlu membersihkan atau membuka lahan juga perlu diberikan edukasi dan pendampingan agar aktivitas tersebut dilakukan tanpa membakar.

Jajaran di wilayah diminta membantu mencarikan alternatif sesuai kondisi setempat, termasuk memberikan dukungan peralatan apabila memungkinkan dan diperlukan.

“Kita tidak ingin hanya datang dan mengatakan tidak boleh membakar. Kita juga harus memberikan solusi. Masyarakat tetap bisa mengelola lahannya, tetapi dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan Karhutla,” katanya.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla tetap berjalan. Hingga saat ini, Polda Riau dan jajaran telah menangani 41 kasus Karhutla dan menetapkan 44 orang sebagai tersangka.

Setiap lokasi kebakaran akan didalami untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita lakukan maksimal, tetapi penegakan hukum tetap berjalan. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan kita proses,” tegas Herry.

Herry juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel TNI-Polri dan tim gabungan yang terus berjibaku menangani Karhutla, termasuk BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, perusahaan, relawan dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi Polda Riau dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama seluruh unsur terkait akan terus diperkuat, baik dalam pemadaman maupun pencegahan.

“Fokus kita sekarang adalah mencegah kebakaran baru, memadamkan setiap api yang ditemukan dan memastikan tidak ada kebakaran yang meluas. Pada saat yang sama, keselamatan dan kesehatan seluruh personel yang bekerja di lapangan juga harus kita jaga,” pungkasnya. 

(Ds)

Polres Kuansing Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pengupasan Lahan untuk PETI di Muaro Sentajo

Polres Kuansing Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pengupasan Lahan untuk PETI di Muaro Sentajo

Redaksi       Comment   

Sabtu, 5 September 2026

Centerindonesia,– Polres Kuantan Singingi menindaklanjuti laporan dari Media Radar terkait dugaan adanya alat berat yang melakukan pengupasan lahan untuk dijadikan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Dusun Kayu Batu, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (5/9/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pamapta III Polres Kuansing IPDA Fanji Eka Giovani, S.E., bersama personel piket fungsi Polres Kuansing dan personel Polsek Kuantan Tengah langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi di lapangan.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kuantan Tengah AKP Linter Sihaloho, S.H., M.H., menyampaikan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan aktivitas PETI menjadi perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin,” ujar AKP Linter.

Dari hasil pengecekan di lokasi, personel menemukan dua unit rakit dompeng yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI. Sementara alat berat yang disebut dalam laporan melakukan pengupasan lahan tidak ditemukan di lokasi.

Saat personel tiba, peralatan yang ditemukan tersebut dalam kondisi tidak beroperasi. Petugas juga tidak menemukan adanya orang yang sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi.

Selanjutnya, personel melakukan tindakan terhadap dua unit rakit dompeng tersebut dengan cara dimusnahkan untuk mencegah agar peralatan tidak kembali digunakan untuk aktivitas PETI.

Kapolsek Kuantan Tengah menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas PETI. Dengan kerja sama antara masyarakat dan kepolisian, kita dapat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah,” Pungkas Kapolsek.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)

Polsek Singingi Tertibkan Dua Rakit PETI di Desa Kebun Lado

Polsek Singingi Tertibkan Dua Rakit PETI di Desa Kebun Lado

Redaksi       Comment   

Sabtu, 5 September 2026

Centerindonesia – Polsek Singingi Polres Kuantan Singingi menindaklanjuti informasi terkait dugaan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan dua unit rakit PETI yang ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan penertiban dipimpin Kapolsek Singingi AKP Azhari, S.H., yang diwakili Kanit Reskrim IPDA Jufri Oktavianus Lumban Gaol, S.H., bersama personel Polsek Singingi.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Singingi AKP Azhari, S.H., menyampaikan bahwa penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima pihak kepolisian mengenai dugaan aktivitas PETI di wilayah Desa Kebun Lado.

“Setelah menerima informasi, kami langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke lokasi. Petugas menemukan dua unit rakit PETI dalam kondisi tidak beroperasi. Selanjutnya, dilakukan penertiban untuk mencegah agar rakit tersebut tidak kembali digunakan,” ujar AKP Azhari.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang dapat berdampak terhadap lingkungan maupun keselamatan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Apabila mengetahui adanya aktivitas PETI, silakan menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penertiban terhadap dua unit rakit PETI dengan cara dirusak dan dibakar. Tidak ditemukan pelaku maupun barang bukti yang dapat diamankan dalam kegiatan tersebut.

Kapolsek Singingi juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Penertiban ini diharapkan dapat mencegah aktivitas PETI kembali berlangsung di lokasi tersebut. Kami akan terus melakukan pemantauan dan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat,” Pungkas Kapolsek.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

(Ds)